Seminar Nasional Ketenagakerjaan Saat Kongres FSP2KI ke 4

Prospek industri Pulp dan Kertas dan Tantangan Gerakan Buruh

Aksi UMP 2015 FSP2KI Kordinator Wilayah Sumatera Selatan

Kawan-kawan FSP2KI yang ada di Sumatera Selatan turut serta dalam aksi unjuk rasa Menuntut Diberlakukannya UMP Sumsel Tahun 2015 sebesar Rp 2.213.001,-

Kunjungan ke kantor Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kunjungan ini adalah bentuk perlindungan maternitas bagi buruh perempuan di tempat kerja. Selain itu kunjungan ini dilakukan untuk audiensi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan

Pentingnya Iuran Bagi Serikat Pekerja

Disiplin membayar iuran adalah mutlak diperlukan bagi serikat pekerja disemua tingkatan baik di tingkat pabrik, federasi, konfederasi dan internasional agar bisa membiayai program untuk mencapai tujuan serikat pekerja

Sabtu, 04 Juli 2015

JHT (jaminan hari tua) itu fungsinya adalah perlindungan untuk pekerja saat mereka tidak lagi produktif, baik karena cacat tetap, meninggal dunia maupun memasuki usia tua. Dana JHT itu (secara konsep kebijakan) nanti diterimakan kepada para peserta secara gelondongan saat mereka tidak lagi produktif. Sehingga masa tua peserta terlindungi dengan skema perlindungan JHT itu.

Dalam ketentuan UU 40/2004 tentang SJSN (Pasal 37 ayat 3) ditegaskan bahwa pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 tahun. Pengaturan lebih lanjut tertuang dalam PP JHT yang baru hanya menjabarkan kata "sebagian" yaitu dana bisa diambil 30 persen untuk uang perumahan dan 10 persen untuk lainnya. Selebihnya bisa diambil pada saat peserta tidak lagi produktif sebagaimana penjelasan di atas. PP JHT tentu saja tidak mungkin menabrak UU SJSN itu.

Jika pekerja di-PHK maka dapat pesangon, dan apabila yang bersangkutan dapat bekerja kembali maka kepesertaan JHT dapat berlanjut. Jika pekerja meninggal sebelum usia 55 tahun maka ahli waris berhak atas manfaat JHT. Itu ketentuan UU SJSN.

Bagaimana aturan sebelumnya? Aturan sebelumnya tertuang dlm UU 3/1992 tentang Jamsostek yang lebih lanjut dijabarkan dalam PP 1/2009 bahwa manfaat JHT dapat dicairkan setelah usia mencapai 55 tahun atau meninggal dunia atau pekerja di-PHK dengan ketentuan masa kepesertaan 5 tahun dan waktu tunggu 1 bulan. Jadi kalau ada peserta yang sudah mengiur 5 tahun dan di-PHK, maka yang bersangkutan bisa mencairkan dana JHT itu setelah ada masa tunggu satu bulan.

Contoh: jika pekerja di PHK masa kerja baru 3 tahun maka pencairanya menunggu sampai 5 tahun. Jika pekerja tersebut mendapat pekerjaan lagi maka kepesertaanya berlanjut meskipun di perusahaan lain.

Pertanyaannya mengapa aturan baru berbeda? Jawaban pertama, tentu karena itu mandat UU SJSN yang menegaskan klaim JHT setelah kepesertaan 10 tahun. Kedua, dalam UU SJSN tidak ada excuse kalau terjadi PHK, yang berbeda dengan UU Jamsostek. Ketiga, karena secara substansi UU SJSN dan PP JHT yang baru sebagai turunannya mengembalikan spirit JHT sebagai skema perlindungan hari tua pada saat pekerja tidak lagi produktif.

Kalau peserta di-PHK lalu dana JHT bisa dicairkan semua (sebelum memenuhi syarat pencairan) hal itu selain bertentangan dengan UU SJSN, juga keluar dari spirit perlindungan masa tua. Kalau masalahnya PHK kan sudah ada skema pesangon sebagai instrumen perlindungan. JHT selama ini dikesankan seolah-olah seperti tabungan biasa. Itu yang dipahami peserta selama berlakunya Jamsostek dulu. Begitu dikembalikan ke dalam spirit perlindungan hari tua sebagaimana dalam UU SJSN, maka timbullah kerisauan, walaupun dana JHT tidak akan hilang.

Sesungguhnya skema jamsos dangan 4 program (JKK, JKM, JHT dan JP) itu mencakup seluruh resiko para pekerja. Saat kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun ada coveragenya semua. Masing-masing ada fungsi dasar dan mekanisme tersendiri, sesuai peruntukannya. Bahkan dalam regulasi yang baru ada peningkatan manfaat bagi peserta yang lebih baik dari semua program jamsos yang ada selama ini. Ini sebenarnya terobosan baru dari pemerintah saat ini yang sangat berpihak pada peningkatan perlindungan sosial dan kesejahteraan pekerja.

Itu kira-kira penjelasan saya. Selaku Pemerintah, saya tetap terbuka dan mendengarkan aspirasi publik terkait hal ini karena mungkin memang perlu sosialisasi lebih lanjut atau diperlukan masa transisi dari regulasi lama ke regulasi baru. Pemerintah juga membuka kemungkinan bagi adanya solusi-solusi tertentu sebagai bentuk respon terhadap realitas yang berkembang di masyarakat. Tentunya soal ini akan dikaji lebih lanjut dengan BPJS ketenagakerjaan serta instansi-instansi terkait.

Penting digarisbawahi bahwa dalam hal ini pemerintah melakukan pengaturan pelaksanaan mengenai jamsos dengan tidak keluar dari substansi UU SJSN dan spirit untuk mengembalikan program JHT sebagai program perlindungan masa tua. Dan

Jumat, 03 Juli 2015

INTEGRITAS YANG TERGADAI

Dalam diri manusia ada 2 sisi. Sisi baik dan sisi buruk. Sisi baik ini bisa dikatakan adalah nurani a, yang tahu apa yang harusnya anda lakukan dan tahu apa yang boleh dan tidak anda lakukan. sementara sisi lainnya yang selalu menggoda anda untuk melakukan dan mengatakan hal-hal yang salah.
Integritas andalah Bertangung jawab dan dapat diperca yang akan menunjukkan kualitas karakter kita. Apakah integritas itu? Saat kita hidup   dengan keintegritas kita, artinya kita hidup dengan kebenaran utuh dengan diri  sendiri dan orang lain. Integritas  lebih cenderung menjalani hidup kita lebih sesuai dengan nilai-nilai lain yang kita kagumi dan hormati. Nilai-nilai hidup dalam diri kita bisa terbentuk dari orang-orang yang kita kagumi dan cintai. Dari merekalah kita  menyerap nilai hidup.
Ujian yang sebenarnya dari integritas kita adalah saat berada di bawah kondisi tertekan. Saat kita dipaksa untuk menjalani sebuah situasi dimana kita harus menentukan apakah kita akan mengambil keputusan yang selaras dengan nilai yang kita yakini dan bisakah kita berkompromi dengan nilai itu sendiri.
Nah,,kalu kita lihat begitu sangat diunggulkannya sebuah Integritas /bertanggung dan dapat dipercaya,kata inilah yang harus menjadi salah satu syarat seorang pemimpin termasuk juga pemimpin serikat pekerja. Memang Integritas harus melekat erat dalam diri seorang pengurus,kalaulah itu tidak dimiliki oleh seorang pengurus apalah jadinya lembaga serikat itu sendiri.
Pengurus Serikat pekerja diangkat oleh anggota serikat pekerja itu sendiri, ia terpilih dikarenakan ia dianggap punya kemampuan untuk menjalankan roda organisai. Di samping itu pengurus serikat pekerja itu sendiri memiliki beban tanggung jawab  di departemen/sectionnya masing-masing yang di atur dalam IJD ( Instrution Job Depcription ). Ia harus melakukan pekerjaannya kalaulah dia seorang bawahan,ia harus patuh dan tunduk kepada perintah atasan, meskipun ia adalah pengurus atau pemimpin di organisasi serikat. Terkadang pada kenyataannya ditemukan berbagai masalah ketika seorang pengurus serikat selaku organisasi yang mewakili seluruh pekerja pada posisi dan keadaan tertentu ia juga menjadi orang bawahan yang memiliki atasan di tempat kerja.
Padatnya pekerjaan  organisasi serikat dan membutuhkan ruang dan waktu untuk menjalankannya apalagi ketika berbenturan dengan jadwal kerja kita sendiri di seksi/departemen, dikarenakan komplik kepentingannya lebih besar menjalankan organisasi terpaksa kita harus izin untuk meninggalkan tempat kerja kita,meninggalkan teman-teman yang ada diseksi untuk mengambil alih pekerjaan kita. Disitulah dituntuk pengertian dari teman-teman untuk mau berbagi. Sejauh mana dan seberapa lama teman-teman yang ada diseksi mau berbagi pekerjaan,sejauh mana mereka mengerti kepentingan pengurus menjalankan organisasi untuk anggota,survie dilapangan hanya sedikit teman-teman kita yang mau mengerti pekerjaan kita diorganisasi menskipun pekerjaan yang kita lakukan untuk anggota,untuk orang banyak bahkan untuk dirinya sendiri.
Sebut  saja nama Beno,ia memiliki jabatan seorang operator pastilah memiliki atasan dilapangan dan tentu ia juga memiliki tanggung jawab diseksinya dan begitu juga diorganisasi serikat, ia terpiilih untuk mewakili teman-teman sekerja menjadi pengurus serikat, selaku organisasi pasti memiliki agenda kerja,rutinitas pertemuan-pertemuan yang kadang waktunya berbenturan dengan jam kerja. Semua prosedur akan dilakukan untuk meninggalkan tempat kerja sang atasan akan menstrukturnisasi pekerja yang di lapangan karena telah kekurangan anggota pekerja. Hal seperti itu akan terus berjalan sampai pada akhir masa jabatan pengurus tersebut berakhir.
Pada sampai saatnya evaluasi kerja tahunan ada volume kerja yang akan diberikan atasan untuk si Beno,ternyata volume kerja Beno jauh kurang dibandingkan teman-temannya yang lain,singkatnya siBeno dari sisi volume kerja mendapat point nol. Belum lagi menyakut tunjangan-tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang factor penilainya diambil dari tingkat kehadiran se Beno lagi-lagi mendapat poin nol. Itulah dilemma menjadi seorang pengurus sanggup mengorbankan diri untuk membela,mendamping bahkan mensejahterakan anggota meski ia sendiri tidak meninkmati hasil pembelaannya tersebut. Belum selesai s

Kamis, 02 Juli 2015

Media.FSP2KI - Masyarakat yang akan mudik pada Lebaran 2015 diimbau mulai memilih waktu terbaik untuk memulai perjalanan pulang kampung. Mudik jauh hari sebelum Lebaran diperkirakan akan lebih aman dari kemacetan dibandingkan dengan saat menjelang Lebaran.

Kementerian Perhubungan memprediksi puncak mudik di darat terjadi pada H-2 Lebaran atau dua hari sebelum Lebaran.

Dengan kondisi infrastruktur jalur yang belum mulus diperkirakan akan ada kemacetan di sejumlah tempat, terutama di pintu keluar Tol Pejagan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Apalagi, tahun ini, jumlah pemudik yang menggunakan mobil dan sepeda motor pribadi masing-masing diperkirakan naik sekitar 5,80 persen dan 7,77 persen.

Mobil pribadi diperkirakan 1,69 juta unit, sedangkan sepeda motor 2,02 juta unit. Kenaikan itu bisa berdampak terhadap kian padatnya jalur darat.

Percepat THR

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia yang juga Guru Besar Bidang Transportasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Danang Parikesit, saat dihubungi, Minggu (28/6), memproyeksikan mayoritas pemudik paling cepat dapat memulai perjalanan mudik per 10 Juli 2015, dengan catatan kaum pekerja sudah mendapatkan hak tunjangan hari raya (THR).

Menurut Danang, jika masyarakat sudah mulai mudik pada H-10, kemungkinan kemacetan di jalan akan berkurang.

"Jika perusahaan sudah memberikan THR, arus mudik sudah bisa dimulai lebih awal. Ini akan mengurangi kemungkinan kemacetan di darat," kata Danang.

Oleh karena itu, Danang mendorong agar perusahaan-perusahaan bisa membayar THR lebih awal agar arus mudik bisa segera mengalir.

Selain itu, didorong pula gerakan mudik bersama dengan angkutan umum, terutama laut dan kereta api.

Hingga kini kursi mudik gratis dengan kereta api dan kapal laut masih tersedia.

Senior Manager Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) I Jakarta Bambang S Prayitno menyatakan, tiket kereta api untuk tujuan kota-kota besar di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur masih tersedia hingga sebelum H-7 Lebaran. Bahkan, tiket kereta api tujuan Bandung dan Cirebon masih banyak, termasuk untuk perjalanan pada H-5 sampai H-1 Lebaran. "Penjualan tiket untuk kedua rute itu baru mencapai 20-25 persen," katanya.


KA tambahan
Menurut Bambang, ada 15 perjalanan kereta api tambahan secara nasional pada mudik Lebaran tahun ini.

"Di Daop I, mulai H-7 ada 44.904 tiket perjalanan setiap hari. Ada tambahan 15.148 tiket dari perjalanan reguler 29.756 tiket per hari," ujarnya.

Berdasarkan data di laman mudik gratis sepeda motor Kementerian Perhubungan, hingga Minggu pukul 22.00, kursi mudik gratis untuk bus juga masih tersisa 255 untuk tujuan Purwokerto, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Yogyakarta, dan Solo.

Adapun mudik gratis sepeda motor dengan kereta api hanya menyisakan 64 tempat untuk keberangkatan 11 Juli, 76 tempat untuk 12 Juli, dan 55 tempat untuk 13 Juli.

Bagi pemudik kapal laut masih ada 122 kursi untuk keberangkatan 11 Juli. Di luar mudik gratis, penjualan tiket normal juga masih dibuka. Sampai saat ini, tiket kapal laut koridor Jakarta-Surabaya belum terisi.

Kementerian Perhubungan memproyeksikan total pemudik tahun ini yang memanfaatkan angkutan umum akan mencapai 20 juta orang, naik 384.194 orang (1,96 persen) dari tahun lalu yang mencapai 19,61 juta orang.

Jumlah pengguna kereta api akan mencapai 5,53 juta pemudik (naik 8,54 persen) di tengah turunnya pengguna angkutan umum 5,97 persen menjadi 4,92 juta orang.

MUDIK LEBIH AWAL

Media.FSP2KI - Masyarakat yang akan mudik pada Lebaran 2015 diimbau mulai memilih waktu terbaik untuk memulai perjalanan pulang kampung. Mudik jauh hari sebelum Lebaran diperkirakan akan lebih aman dari kemacetan dibandingkan dengan saat menjelang Lebaran.

Kementerian Perhubungan memprediksi puncak mudik di darat terjadi pada H-2 Lebaran atau dua hari sebelum Lebaran.

Dengan kondisi infrastruktur jalur yang belum mulus diperkirakan akan ada kemacetan di sejumlah tempat, terutama di pintu keluar Tol Pejagan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Apalagi, tahun ini, jumlah pemudik yang menggunakan mobil dan sepeda motor pribadi masing-masing diperkirakan naik sekitar 5,80 persen dan 7,77 persen.

Mobil pribadi diperkirakan 1,69 juta unit, sedangkan sepeda motor 2,02 juta unit. Kenaikan itu bisa berdampak terhadap kian padatnya jalur darat.

Percepat THR

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia yang juga Guru Besar Bidang Transportasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Danang Parikesit, saat dihubungi, Minggu (28/6), memproyeksikan mayoritas pemudik paling cepat dapat memulai perjalanan mudik per 10 Juli 2015, dengan catatan kaum pekerja sudah mendapatkan hak tunjangan hari raya (THR).

Menurut Danang, jika masyarakat sudah mulai mudik pada H-10, kemungkinan kemacetan di jalan akan berkurang.

"Jika perusahaan sudah memberikan THR, arus mudik sudah bisa dimulai lebih awal. Ini akan mengurangi kemungkinan kemacetan di darat," kata Danang.

Oleh karena itu, Danang mendorong agar perusahaan-perusahaan bisa membayar THR lebih awal agar arus mudik bisa segera mengalir.

Selain itu, didorong pula gerakan mudik bersama dengan angkutan umum, terutama laut dan kereta api.

Hingga kini kursi mudik gratis dengan kereta api dan kapal laut masih tersedia.

Senior Manager Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) I Jakarta Bambang S Prayitno menyatakan, tiket kereta api untuk tujuan kota-kota besar di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur masih tersedia hingga sebelum H-7 Lebaran. Bahkan, tiket kereta api tujuan Bandung dan Cirebon masih banyak, termasuk untuk perjalanan pada H-5 sampai H-1 Lebaran. "Penjualan tiket untuk kedua rute itu baru mencapai 20-25 persen," katanya.


KA tambahan
Menurut Bambang, ada 15 perjalanan kereta api tambahan secara nasional pada mudik Lebaran tahun ini.

"Di Daop I, mulai H-7 ada 44.904 tiket perjalanan setiap hari. Ada tambahan 15.148 tiket dari perjalanan reguler 29.756 tiket per hari," ujarnya.

Berdasarkan data di laman mudik gratis sepeda motor Kementerian Perhubungan, hingga Minggu pukul 22.00, kursi mudik gratis untuk bus juga masih tersisa 255 untuk tujuan Purwokerto, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Yogyakarta, dan Solo.

Adapun mudik gratis sepeda motor dengan kereta api hanya menyisakan 64 tempat untuk keberangkatan 11 Juli, 76 tempat untuk 12 Juli, dan 55 tempat untuk 13 Juli.

Bagi pemudik kapal laut masih ada 122 kursi untuk keberangkatan 11 Juli. Di luar mudik gratis, penjualan tiket normal juga masih dibuka. Sampai saat ini, tiket kapal laut koridor Jakarta-Surabaya belum terisi.

Kementerian Perhubungan memproyeksikan total pemudik tahun ini yang memanfaatkan angkutan umum akan mencapai 20 juta orang, naik 384.194 orang (1,96 persen) dari tahun lalu yang mencapai 19,61 juta orang.

Jumlah pengguna kereta api akan mencapai 5,53 juta pemudik (naik 8,54 persen) di tengah turunnya pengguna angkutan umum 5,97 persen menjadi 4,92 juta orang.  Kompas

Rabu, 01 Juli 2015

JAMINAN PENSIUN=TABUNGAN MASSAL

Media FSP2KI – Buruh bergejolak dengan semangat yang membara berjuang untuk mensejahterakan hari tuanya dengan menginginkan iuran Jaminan pensiun agar 8%,porposinya pengusaha membayar 5% pekerja membayar 3%,tetapi perjuangan itu luput dari yang diinginkan para pekerja. Keinginan untuk mendapatkan manfaat bulanan70- 100% sampai sisa hidup pupus dari harapan.
BPJS Ketenagakerjaan selaku mentor yang mengelola JAMINAN PENSIUN secara sah sudah diberlakukan,pembayaran iuran  3% dengan porposi,Pengusaha 2%,pekerja 1% ini berlaku untuk sementara tiga tahun ini dilihat dari perkembangannya akan dievaluasi setiap tiga tahun sekali, Dan akan dinaikan secara bertahap sehingga akumulasinya menjadi 8% dalam 15 tahun. Manfaat yang sekarang yang dapat diambil entah itu 3% atau 8% seberapa jauh para pekerja dapat mengawal proses jaminan pesiun itu agar benar benar dapat berjalan sesuai regulasi yang telah dibuat. Saat ini BPJS ketenagakerjaan telah mengelola dana jaminan pensiun sekitar RP.203 triliun, target pemerintah mendapat pemasukkan Rp.500 T sampai pada tahun 2019. Jumlah peserta yang ada sekarang ini per Mei 2015 17.16juta peserta dan pencapaiyan target  pada 2019 64juta peserta.
Bagai mana dengan Jaminan pensiun pada dasar prinsipnya hampir sama dengan  jaminan hari tua atau jaminan pensiun swasta lainnya seperti DPLK. Kalau manfaat bulanannya mau besar maka mengiurnya harus besar juga itupun harus dilihat juga dari jumlah pengiurnya bila perlu jumlah penerima manfaatnya lebih kecil, dengan begitu dana yang masuk lebih besar dari dana yang keluar. Ada jalan lain agar manfaat yang diterima lebih besar itu dilihat seberapa besar Negara mau berkontribusi dalam program jaminan pensiun yang sekarang ini, sudah jelas bukan ? hanya 3% dari gaji pokok yang kita tabung kalikan dengan masa kerja ditambah dengan maslahatnya/bunga pengembangannya silahkan hitung ? Jadi kalau kita persentasekan manfaat yang kita terima ketika memasuki usia pensiun berkisar 15-40% dari gaji pokok maka dapat kita simpulkan program jaminan pensiun ini masih jauh dari harapan kelayakan ketika kita tidak bekerja lagi. Tinggal sekarang mari kita galang kebersamaan kaum buruh untuk mengawal dan terus kawal proses pelaksanaannya agar tidak lebih merugikan lagi kaum buruh.
Pemerintah mengusulkan dana jaminan pensiun yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan bagi pekerja,pembangunan perumahan itu melalui Bang Tabungan Negar (BTN). Porposinya 30% digunakan untuk perumahan pekerja dengan alasan dana jaminan pensiun 30% itu bisa lansung  dinikmati kaum buruh meski BPJS baru mulai berjalan per 1 juli 2015 dikutip dari ketua tim ahli wakil presiden; Sofjan Wanandi. Wacana lainnya akan dibuatka payung hukum akan dikeluarkan kepres untuk mengatur kebijakan terkait dengan program I juta rumah untuk buruh,menyangkut Uang muka (DP),besaran Subsidi dan ansuran perbulannya.


Senin, 29 Juni 2015

SILAHTURAHMI FSP2KI ke FBLP

Media - FSP2KI.Hari senin,tanggal 29 juni 2015 FSP2KI yang dimotori oleh korwil Jawa barat bambang dan Roni melakukan Silahturahmi ke Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) yang disambut oleh Mba.Dian Septi Trisnanti dan Olief Serita.Para pengurus federasi tersebut kongko-kongko bercerita dari satu kejadiaan buruh ke buruh lain. Dari mulai A sampai Z pembicaraan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya akan direncanakan buka bersama ( Buker ) pada tanggal 05 juli 2015. FBLP berada di Jakarta utara tersebut diketuai oleh :Jumingsih dan Sekretarisnya adalah Dian Septi Trisnanti.
Acara buker yang akan dilaksanakan tersebut adalah suatu ajang acara silahturahim dan sekaligus untuk mengikat rasa persaudaraan dan kekompakan,memang kalau kita pikirkan selintas acara tersebut adalah acara yang sia-sia menghabiskan waktu dan tenaga tetapi dari hasil pertemuan-pertemuan rutinlah akan terbentuk rasa solidaritas yang tinggi sesame pengurus dan buruh. Acara buker tersebut akan dihadiri 4 Federasi antara lain : FSP2KI,SERBUK,FBLP,FSTPI. Dari acara buker tersebut akan diangkat satu agenda yaitu agenda pelatihan paralegal yang konsepnya dilakukan dialam terbuka.
Memang ide-ide kreatif kadang kala harus dilakukan untuk membuat orang tertarik untuk melakukannya,bagaimanapun bentuknya pelatihan tersebut yang terpenting adalah isi dari pelatihannya yang bertujuan untuk membuat buruh semakin tahu dan mengerti pentingnya mengadvokasi,minimal dapat mengadvokasi dirinya sendiri.Lanjutkan perjuangan teman-teman korwil jabar,segala rintangan akan terlampaui kalau memang diniatkan.  

PERUNDINGAN PKB tahap ke II SP2RL

Media-FSP2KI.Serikat Pekerja perjuangan rimba Lestari ( SP2RL ) Memainkan perannya dalam mensejahterakan anggota dengan membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB), apalagi PKB yang mereka lakukan adalah PKB kali keduanya setelah terjadi perpanjangan setahun. UU 13 tahun 2013 pasal 123 Ayt 1 : Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama satu tahun.  Ayt 2 : Perjanjian kerja bersama sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama satu tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh. Memaaang adakalanya PKB yang ada harus diperpanjang bias dikarenakan tidak sepakatnya kedua belah pihak atau karena adanya kesibukan lain.nah,, yang menjadi pertanyaannya bagaimana kalau telah terjadi perpanjangan satu tahun,ditahun ketiga memasuki tahun keempat apakah PKB itu akan hilang atau kembali dari nol lagi,,,? Mungkinkah pihak perusahaan akan memanfaatkan kesempatan itu ,,? Dikarenakan pasal untuk menjamin tidak akan kembali ke nol atau dasar tidak ada. UU 13 tahun 2013 hanya mengatur pasal 25 ayt 1 point a.Serikat pekerja/serikat buruh,federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhal : Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha,
Pada kesempatan pertukaran Draf PKB SP2RL dan PT.Sumatera Riang Lestari pada tanggal 29 juni 2015,bertempat di kantor SOLA GRATIA no 333,Tanjung, Rhu Pakanbaru. Dari pihak Pengurus serikat dihadiri oleh 5 orang antara lain : Endri Wahyudi (Ketua), Wawan Gunawan (Sekjen),M.Ekawijaya,Irwan dan Imam Cholic Utomo. Adapun dari Pihak Pengusaha atau management PT.SRL adalah : Jajang Suherlan (Direktur PT.SRL), The Beng Han/Johan ( Manager HRD), Hendra Panjaitan IR/ER, Janter Simanjuntak, Eka DP,Hotmaringan dan Fadli Yunus.
SP2RL melakukan draf perubahan PKB lama melebihi 40%,point-point yang menjadi prioritas terletak di pasal-pasal kesejahteraan, ada juga aturan jam kerja yang selama ini dilakukan jam kerja normal dari mulai jam 08;00 s/d 17;00 (General),mereka melakukan tuntutan perubahan pada PKB nya menjadi 3 minggu kerja 1 minggu libur. Ada juga yang menjadi tuntutan lain yaitu tunjang rumah dan Tunjangan hutan/manda.
Mengapa kiita butuh PKB ? karena kita sebagai pengurus serikat menginginkan agar anggota lebih terjamin kesejahteraannya ,kalaulah harus mengikuti UU yang ada tidak perlu lagi kita melakukan perundingan PKB. Yang menjadi semakin jelas tidak ada PKB kalau tidak ada Serikat.

MANAGEMENT AKSI DAMAI


MEDIA-FSP2KI
Bagaimana caranya mengadakan aksi, agar pesan dari aksi dapat  tersampaikan dan aksi berlangsung tertib ?
Salah satu bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah serta penyampaian pesan kepada masyarakat adalah dengan melakukan aksi massa secara damai. Dalam negara yang berdemokrasi aksi menjadi cara yang dilegalkan, oleh karena itu lembaga dakwah kampus juga harus berperan sebagai guardian of value dari pemerintah serta masyarakat. Mengapa cara yang dipilih adalah aksi ? karena aksi berdampak pada dua sisi, yakni sisi
ketersampaian pesan kepada pihak yang diinginkan serta penyadaran masyarakat atas sebuah isu. Sehingga aksi masih menjadi cara yang relevan untuk dilakukan.
Penggunaan kata aksi lebih akrab dan lembut ketimbang demonstrasi yang terkadang dinilai negatif oleh berbagai pihak, sedangkan damai adalah untuk mencirikan bahwa lembaga dakwah mempunyai etika ketika beraksi, dimana ia tidak mengganggu hak dari masyarakat lainnya. Citra lembaga dakwah kampus yang selalu damai dan tertib dalam melakukan aksi adalah keunggulan tersendiri bagi kita, ini membuat pesan yang disampaikan dalam aksi dapat sampai dengan jelas kepada pihak yang diinginkan.
Pada bagian ini saya akan mengutarakan cara sederhana untuk mengadakan aksi massa damai yang bisa dilakukan oleh lembaga dakwah kampus. Biasanya lembaga dakwah kampus bermain dalam isu terkait sosial masyarakat, dan isu keislaman. Dua isu ini bisa berkembang menjadi berbagai isu turunan lainnya. Saya akan membagi pembahasan dalam 3 tahap, yakni pra-aksi, saat aksi, dan pasca aksi untuk memudahkan pemahaman Anda semua. 

Pra Aksi
Persiapan sebelum aksi adalah bagian yang tidak bisa ditentukan lama waktunya, karena jarak isu dengan aksi yang akan dilakukan bisa panjang, dan terkadang hanya berselang 1-2 hari saja. oleh karena itu, saya hanya akan membahas apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum aksi agar aksi dapat berjalan dengan baik.
(1)     mempersiapkan dan mematangkan isu
Kita sebagai mahasiswa perlu memiliki kekuatan dalam pemikiran, termasuk dalam isu yang akan dibuat, kaji sebuah isu dengan mendalam serta didukung data yang akurat agar pesan dan tuntutan yang disampaikan berbobot dan jelas, buat semacam focus group discussion dengan beberapa mahasiswa untuk menentukan dan memantapkan isu.
(2)     membuat press release
Yang berisikan pesan dan tuntutan dari isu yang telah dibahas, sebisa mungkin pesan yang akan disampaikan terfokus dan jangan melebar jauh, sebutlah aksi damai menentang kemiskinan, jangan ditambahkan dengan dukung pergerakan palestina. Ini membuat pesan yang disampaikan menjadi blur sehingga masyarakat tidak bisa meneriman pesan aksi secara jelas.
(3)     mengumpulkan massa
Karena aksi butuh massa, dan salah satu parameter keberhasilan aksi adalah semakin banyaknya massa yang hadir dalam aksi, semakin banyak massa yang hadir akan menjadi force power tambahan bagi kita untuk menunjukkan bahwa banyak orang yang telah memahami isu yang dibawa dan turut berperan dalam menyuarakan isu tersebut, cara mengumpulkan massa sangat banyak, akan tetapi sebagai inisiator aksi Anda perlu untuk memahamkan peserta aksi terkait aksi yang akan dilakukan agar aksi memiliki “jiwa” dan peserta aksi tidak sekedar “tong kosong nyaring bunyinya”.
(4)     menghubungi media
agar pesan yang disampaikan dapat tersampaikan kepada banyak orang, maka kita perlu mengundang media agar dapat melakukan peliputan aksi yang dilakukan. undang media cetak, audio, dan visual agar aksi ini dapat perhatian dari masyarakat luas. Media biasanya membutuhkan press release untuk kebutuhan pelaporan berita.
(5)     mempersiapkan perangkat aksi
Perangkat aksi yang dibutuhkan antara lain ; spanduk atau baligo berisi pesan aksi, bendera lembaga yang mengusung aksi, press release untuk masyarakat luas,perangkat dokumentasi,  poster untuk dibawa oleh peserta aksi, media publikasi tambahan untuk dibagikan ke masyarakat seperti leaflet atau pamflet, pengeras suara seperti TOA dan mobil sound system, dan identitas peserta aksi untuk memastikan aksi tidak disusupi, identitas ini seperti pengikat kepala atau jaket. Selain itu sebagai dinaminasi bisa juga disiapkan yel-yel atau lagu selama aksi yang berisikan pesan perjuangan mahasiswa dan pesan dari isu aksi yang dijalankan. Aksi teatrikal untuk menambah menariknya aksi bisa juga dilakukan.
(6)     Skenario dan pembagian peran
Menentukan arah dan rute aksi serta apa saja yang akan dilakukan. apakah ini hanya aksi penyampaian pesan atau hingga mengadakan audiensi kepada pihak yang ditujukan dan menghasilkan sebuah keputusan bersama. Pembagian peran diantara inisiator perlu juga dilakukan, siapa yang akan sebagai komandan lapangan, humas, P3K, dinamisator, orator, dan pengdokumentasi. Adanya pembagian peran ini diharapkan dapat membuat aksi terarah dan tertib.
(7)     Menghubungi pihak kepolisian untuk perizinan
Setelah semua perencanaan aksi telah tuntas, maka Anda perlu melaporkan aksi yang akan dilakukan ke pihak kepolisian agar aksi mendapatkan perizinan, dan pihak kepolisian dapat membantu mengamankan peserta aksi dengan baik
.
Saat Aksi
Saat aksi adalah fase yang bisa dikatakan fase pembuktian dan perjuangan, karena segala sesuatu dapat berubah ketika sudah di lapangan, oleh karena itu peran komandan lapangan sebagai dirigen aksi sangat dibutuhkan agar segala sesuatu berjalan dengan baik. Banyak hal yang tidak terduga, seperti jadwal aksi yang tidak tepat waktu, massa yang tidak sesuai target, logistik aksi yang telat tiba, dan lainnya. Pesan dari kakak tingkat saya ketika saya pertama kali menjadi peserta aksi adalah “apapun yang terjadi nanti, the show must goes on”. Ya. Aksi harus terus berlanjut dengan segala keterbatasan yang ada. Apa saja yang bisa dilakukan saat aksi antara lain :
(1)     Membagikan pesan yang telah dibuat, seperti pamflet dan leaflet, tempatkan orang khusus untuk terus membagikan pesan ini kepada masyarakat yang ditemui di jalan
(2)     Berorasi dalam perjalanan dan di tempat tujuan akhir, orasi adalah bagian dari penyampaian pesan aksi kepada masyarakat luas. selain itu orasi yang dilakukan saat perjalanan bisa sebagai dinamisator massa aksi agar terus bersemangat
(3)     Yel-yel dan menyanyikan lagu. Ini berguna untuk penyemangat massa aksi dan menarik simpati dari masyarakat luas. melakukan aksi teatrikal juga bisa dilakukan untuk dinamisasi dan media interaktif penyampai pesan aksi
(4)     Audiensi ke pihak yang dituju, apakah itu pemerintah atau pihak lainnya. Biasanya perwakilan dari peserta aksi yang tentunya pemimpin dari aksi tersebut melakukan dialog kepada pihak yang dituju untuk menyampaikan tuntutannya dan jika diskusi dan negoisasi berjalan lancar, bisa hingga mencapai sebuah keputusan bersama
(5)     Pembacaan press release. Hal ini biasanya dilakukan pada akhir aksi dan diharapkan dapat diliput media agar pesan yang kita bawa dapat tersampaikan kepada khalayak luas. 

Pasca Aksi
Langkah terakhir dari aksi adalah pemulangan peserta, biasanya aksi tidak bubar di tempat dibacakannya press release untuk menimbulkan kesan “bubar setelah aksi”, biasanya peserta berjalan kembali ke tempat lain, baru membubarkan diri di tempat tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aksi yang mengusung nama dakwah kampus, antara lain : peserta berjalan dengan tertib, tidak ada sampah berserakan saat aksi berlangsung, kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang baik dan sopan, serta tidak merusak fasilitas umum dan menganggu hak masyarakat.  Setelah aksi selesai, sebisa mungkin diadakan evaluasi aksi terkait ketersampaian pesan dan evaluasi teknis untuk menentukan langkah selanjutnya terkait perjuangan isu atau pesan yang disampaikan.

Sabtu, 27 Juni 2015

HAK BURUH PEREMPUAN



Mengenali hak-hak kaum buruh adalah penting sebab ketika buruh tidak mengenali haknya maka saat itu pula kaum buruh tidak akan pernah mengetahui bahwa dirinya sedang dieksploitasi secara terus-menerus oleh pemilik modal. Eksploitasi terhadap kaum buruh bukanlah tidak mungkin, setiap waktu kapitalis selalu melanggengkan ekploitasi demi akumulasi modalnya. Maka tidak mengherankan ketika ada istilah “waktu adalah uang” maka ketika itulah terjadi eksploitasi keringat dan pikiran buruh.

Jumat, 26 Juni 2015

Pasar Murah SPPT-TeL



Serikat Pekerja PT.Tanjungenim Lestari Pulp and Paper (SPPT-TeL) salah satu Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) yang berada di Wilayah Kordinasi Sumatera Selatan, mengadakan Bazar atau Pasar Murah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang Sosial dan kesejahteraan (SOSKES) dalam rangka menyambut bulan puasa tahun ini.