Melawan Precarious Work

Precarious Work adalah pekerjaan-pekerjaan rentan dan berbahaya,termasuk juga pekerja tidak tetap.k

Rencana Pendidikan Fasilitator Pelatihan FSP2KI

Fasilitaor Pelatihan, yaitu orang yang memfasilitasi proses belajar-mengajar mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

Pentingnya Iuran Bagi Serikat Pekerja

Disiplin membayar iuran adalah mutlak diperlukan bagi serikat pekerja disemua tingkatan baik di tingkat pabrik, federasi, konfederasi dan internasional agar bisa membiayai program untuk mencapai tujuan serikat pekerja

Kamis, 18 September 2014

Bertemu Anies Baswedan, Buruh Sampaikan 16 Rekomendasi Isu Ketenagakerjaan



Pada Senin, 15 September 2014, LBH Jakarta bersama dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertemu dengan Anies Baswedan, Deputi Pokja Kesejahteraan Rakyat di Paramadina Graduate School, Gd. Energy Lt. 22, SCBD untuk menyampaikan rekomendasi di bidang ketenagakerjaan. Dalam janji kampanye dan visi misi, Jokowi-JK membuat 11 program kerja untuk isu ketenagakerjaan. Oleh karena itu, SP/SB bersama dengan LBH Jakarta dan Organisasi Masyarakat Sipil lain membuat rekomendasi penting dengan harapan, rekomendasi tersebut dipergunakan sebagai masukan dan acuan dalam merumuskan program-program yang dilaksanakan oleh Jokowi JK.

Pendidikan Media Adokasi FSP2KI Karawang


Berbicara ADVOKASI secara prinsip berbicara tentang 3 hal penting :
  1. Siapa saya (posisi saya terhadap kasus, korban, ide, gagasan, tujuan)
  2. Advokasi itu selalu berpihak (gak ada netral!) ini menunjukkan sikap
  3. Advokasi berbicara tentang MENANG KALAH bukan BENAR SALAH!
Baru-baru ini Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) melaksanakan pendidikan Media Advokasi. Pelatihan ini dilaksanakan di sekretariat FSP2KI yang berada di karawang. Pelatihan ini sendiri dilaksanakan pada 16 September 2014 sampai 17 September 2014, selama dua hari.

Jumlah peserta yang hadir dalam pelatihan ini, sebanyak 14 orang, terdiri dari Pimpinan Pusat FSP2KILembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS), pengurus Serikat Pekerja Kertas Pindo Deli (SPKPD), Serikat Pekerja Kimberly Clark Indonesia (SPKCI) dan Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (F SERBUK). Ada beberapa materi yang disampaikan dalam pelatihan ini, seperti mengidentifikasi masalah. Selain itu ada juga materi menulis surat. Dengan identifikasi :
  • Siapa saya
  • Problem saya
  • Deskripsi problem
  • Akibay yg ditimbulkan
  • Tuntutan
  • Kepada siapa surat ditujukan....
Ternyata belajar menulis surat harus dipaksa. Menulis dengan simple, kongkrit dan tidak bertele-tele…(khi)

Bahasa Inggris Untuk Pemimpin Buruh



Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) Sumatera Selatan baru-baru ini telah melakasanakn Kursus Bahasa Inggris untuk Pemimpin Serikat Pekerja (English For Union Leader) pada 16 September 2014 di Sekretarit SPPT-TEL.

Jumat, 12 September 2014

Pentingnya Konsolidasi Bagi Organisasi Buruh



Pada 12 September 2014, kawan-kawan Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (SPA FSP2KI) Kordinator Wilayah Sumatera Selatan (KORWIL SUMSEL) baru saja melaksanakan Rapat Kordinasi dan Evaluasi Persiapan Pendidikan Fasilitator Pelatihan.

Rapat ini diselenggarakan di sekretariat Serikat Pekerja Security-PT.TEL (SPS-PT.TEL) peserta rapat adalah utusan SPA FSP2KI yang ada di Sumatera Selatan. Sebagai panitia penyelenggara pendidikan ini, FSP2KI memberikan kesempatan kepada kawan-kawan SPS-PT.TEL untuk mempersiapkan pendidikan fasilitator pelatihan. 

Selain menambah wawasan dan pengetahuan bagi pengurus SPA, kegiatan seperti ini juga menambah rasa kebersamaan, solidaritas dan kekeluargaan dengan sesama pekerja. Khususnya SPA FSP2KI. Persoalan dan kendala tentu ada dalam setiap kegiatan, tetapi yang terpenting tujuan kegiatanlah yang jadi fokus utama.

Pendidikan Fasilitator Pelatihan adalah salah satu materi yang baru pertama kali diselenggarakan oleh FSP2KI. Rencananya pendidikan ini akan dilaksanakan pada 20 - 21 September 2014 nanti di Pagaralam, Sumatera Selatan. Rencananya FSP2KI juga akan menyelenggarakan pendidikan sejenis dimasing-masing wilayah SPA FSP2KI.

Untuk itu diharapkan peran aktiv dari kawan-kawan KORWIL dan SPA yang ada di wilayah-wilayah untuk dapat bekerja sama menyelenggarakan pendidikan ini. Kordinasi dan kerja sama antara KORWIL dan Pemimpin SPA sangat dibutuhkan.



Pada tanggal dan hari yang sama, Susana Br Purba, memenuhi undangan Rapat Women Committee IndustriALL Indonesia Council di Sekretariat FSP KEP yang berada di daerah Cililitan. Agenda Rapat Women Committee pada hari ini adalah Membahas kegiatan Indonesia Council Persiapan Aksi World Day of Decent Work 7 Oktober...(mip)

Minggu, 07 September 2014

Matts Jutterström Sebagai Presiden Baru Pappers

Suasana Kongres Pappers, Swedia (sumber foto : Nelson FS)

Dari tanggal 5-7 September 2014 yang lalu, Pappers melakukan Kongres. Kongres adalah forum rapat tertinggi untuk pengambilan keputusan di Pappers. Kongres ini diselenggarakan setiap 4 tahun. Tujuan Kongres adalah memilih setiap perwakilan anggota untuk duduk sebagai pengurus dalam struktur Pappers. Dalam kongres ini juga dibahas isu-isu strategis secara keseluruhan. Kongres inilah yang menentukan konstitusi Pappers dan memilih Komite Eksekutif dan Auditor Federal.


Jumat, 05 September 2014

Organising Training, Upaya membangun Organiser yang tangguh

Obon Tobroni (DPP FSPMI) memberikan materi pelatihan organizing IndustriALL (4-6 September 2014)

"Aktivitas yang paling penting dari pengorganisasian adalah berkelanjutan. Untuk itu bidang organisasi di sebuah serikat buruh harus diperkuat dan menjadi prioritas utama" Seperti yang disampaikan oleh Obon Tobroni dalam pelatihan Organizing Trainer IndustriALL.

Kamis, 04 September 2014

Buruh Tagih Janji Jokowi - JK : BENTUK POKJA KETENAGAKERJAAN DI RUMAH TRANSISI



BURUH TAGIH JANJI JOKOWI - JK: 
BENTUK POKJA KETENAGAKERJAAN DI RUMAH TRANSISI

Senin, 4 Agustus 2014, Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendeklarasikan berdirinya Rumah Transisi yang terbagi ke dalam 22 kelompok kerja (pokja) dengan tugas tim transisi ialah :
  1. Merancang strategi penjabaran visi misi, “nawa cita” dan janji-janji dalam kampanye yang diusung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.
  2. Mempersiapkan hal strategis berkaitan dengan APBN 2015 dan berhubungan dengan pemerintah saat ini dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.
  3. Mempersiapkan konsep kelembagaan pemerintahan termasuk merancang arsitektur kabinet, sektor dan berbagai kebijakan.

Permasalahan yang masih marak di bidang ketenagakerjaan diantaranya ialah: outrsourcing, sistem kerja kontrak berkepanjangan, lemahnya institusi pengawasan, penegakkan pidana perburuhan, lemahnya perlindungan pekerja migran dan kekosongan hukum perlindungan pekerja tumah tangga, pemenuhan upah layak, sistem peradilan hubungan industrial yang melepas tanggung jawab Negara sebagai intermediaris antara buruh dan pengusaha, eksekusi putusan peradilan hubungan industrial yang tidak memiliki kekuatan memaksa, perlindungan terhadap Anak Buah Kapal, dan lain sebagainya.

Persoalan-persoalan tersebut masih menyisakan ketidakadilan yang menimpa buruh, terlebih lagi akan menjadi faktor penghambat besar bagi Jokowi – JK untuk mewujudkan nawacita. Dalam janji kampanye yang diberikan, Jokowi – JK menawarkan:
  1. Konsep “Upah Layak, Kerja Layak, dan Hidup Layak”;
  2. Dalam Visi Misinya, Jokowi menyatakan akan melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya pekerja migran;
  3. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar" serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi, serta jaminan sosial untuk rakyat pada tahun 2019;
  4. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
  5. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic;
Namun dalam 22 Pokja yang dibentuk – APBN, maritim, Lingkungan Hidup, Kedaulatan Pangan, Infrastruktur, Industri Kreatif, Nelayan, Desa, Reformasi Birokrasi, Kelembagaan, Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Tinggi, Riset dan Tekhnologi, Transportasi Publik, Energi, Perumahan Rakyat, Infrastruktur Umum, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Pertahanan dan Keamanan, dan Perundang-Undangan Jokowi – JK absen memasukan pokja ketenagakerjaan di dalamnya. Apakah Jokowi hanya memberikan janji kosong untuk perbaikan sistim ketenagakerjaan di Indonesia ?

Berdasarkan data Kemenakertrans, terdapat 125.316.991 angkatan kerja Indonesia per 2014 dan didominasi oleh pekerja/buruh sektor informal dan setengah pengangguran (103,2 juta). Selain itu dari 237.641.326 data pemilih tetap dan pemilih khusus yang dimiliki oleh KPU, Jokowi – Jk memperoleh 53,15% suara (70.633.594 suara). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Jokowi – JK mendapat amanat dari para konstituennya yang juga adalah angkatan kerja (buruh) untuk memastikan perlindungan ketenagakerjaan bagi mereka.

Oleh karena itu permasalahan ketenagekerjaan tidak bisa dianggap remeh oleh Pemerintahan mendatang. Pemerintahan Jokowi–JK harus serius memikirkan persoalan ketenagakerjaan di Indonesia dan memiliki perencanaan yang matang dan dapat menjawab akar permasalahan di bidang tersebut.

Hampir sebagian besar persoalan ketenagakerjaan di Indonesia disebabkan dari kebijakan 3 (tiga) paket Perundang-Undangan Ketenagakerjaan, yaitu UU Ketenagakerjaan, UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta peraturan-peraturan di bawahnya, yang memang belum sepenuhnya berperspektif memberikan perlindungan bagi buruhOleh karena itu, tanpa dibentuknya pokja ketenagakerjaan, rekomendasi perbaikan kondisi perburuhan di Indonesia hanya akan berlangsung sporadis dan menimbulkan ketidakadilan bagi buruh.

Melalui pernyataan sikap ini Lembaga Bantuan Hukum Jakarta bersama-sama dengan perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh menuntut kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi – JK untuk segera :
  1. Membuat Pokja Ketenagakerjaan di rumah transisi untuk merumuskan permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh buruh, selanjutnya melakukan analisa dan memberikan rumusan rekomendasi bagi pemerintahan Jokowi-JK melalui proses pelibatan langsung unsur buruh dan organisasi masyarakat sipil lainnya yang fokus pada isu ketenagakerjaan;
  2. Melibatkan serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu ketenagakerjaan dalam merumuskan konsep sistem perlindungan ketenagakerjaan Indonesia pada pemerintahan mendatang.

Jakarta, 4 September 2014

LBH Jakarta, KSBSI, PPMI, SBSI, SBSI Nikeuba, SPJSI, FBLP, PPMI (Percetakan), OPSI, GEBER BUMN, ASPEK INDONESIA, FSP2KI, PROGRESIP (SGBN), KPO, SPC PPJ


Kontak:
Wirdan Fauzi (+6281212638424), Eny Rofiatul (+6285711457214),

Timbul (+62812813949399), Khamid (+6281295772555)

Pelatihan IndustriALL Indonesia Untuk Wilayah Pekanbaru

Gambar dokumenatasi sewaktu pelatihan PKB di Karawang (1-3 Sept 2014)

IndustriALL Indonesia akan menyelenggarakan pelatihan untuk Buruh Kontrak di Pekanbaru, Riau. Pesertanya diharapkan para pekerja Kontrak/outsourcing yang merupakan afiliasi IndustriALL yang ada di wilayah Pekanbaru-Riau. Untuk lebih jelasnya silahkan baca postingan ini.

Rabu, 03 September 2014

Melawan Precarious Work



Precarious Work atau dalam bahasa Indonesia disebut Pekerjaan rentan dan berbahaya, termasuk pekerjaan tidak tetap. Precarious Work pekerjaan non-standar dengan berbagai kondisi, seperti upah di bawah upah minimum, kondisi dan syarat kerja yang tidak aman, dengan tingkat kesejahteraan yang minim[2] 

Pelatihan PKB IndustriALL Indonesia di Karawang

Pelatihan PKB IndustriALL Indonesia di Grand Pangestu Karawang (1/9/2014)

Mulai tanggal 1 September 2014 sampai dengan 3 September 2014, kawan-kawan serikat pekerja afiliasi IndustriALL di Indonesia melaksanakan pelatihan Perundingan Kerja Bersama atau IndustriALL Collective Bargaining. Pelatihan ini sendiri dilaksanakan di Hotel Grand Pangestu yang berada di Kabupaten Karawang.