BANGKITLAH KAUM BURUH PEREMPUAN

“Wanita saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Seiring perkembangan zaman , Wanita Indonesia dapat mensejajarkan diri mereka dengan kaum pria dari berbagai bidang kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Tantangan yang akan dihadapi oleh kaum Wanita saat ini dalam ber-emansipasi, yakni harus menjalankan peran ganda tanpa harus meninggalkan kodratnya sebagai seorang Wanita.

IMG-20170303-WA0017
Emansipasi Wanita tidaklah mudah, mendorong kaum Wanita dalam meraih kebebasan yang “haus” akan keseimbangan peran sosial- budaya dan agama. Perjuangan kaum wanita dalam menyetarakan gender terkadang butuh pengorbanan yang besar. Namun, Wanita juga memiliki hak dan kewajiban dalam mengemban tanggung jawab, baik itu berupa karir ataupun dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
Hal ini dibuktikan dengan adanya Wanita memegang peran penting dalam membangun bangsa. Demi membangun Indonesia tanpa diskriminasi. Pada Rabu, 08/03/2017 wanita pekerja Indonesia dari berbagai elemen buruh, termasuk Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia ( KPBI ) dengan 11 Federasi nya yang mewakili seluruh wanita akan menyuarakan hak – hak kebebasannya.

 

Comitte Perempuan hari Jum`at, 04/03/2017mengadakan rapat di kantor CEMHU, Cempaka mas, persiapan untuk memperingati hari Perempuan Sedunia/International Womens Day ( IWD) yang mengangkat hak – hak kaum perempuan : memperpanjang masa cuti melahirkan menjadi 14 Minggu, pelecehan seksual di tempat kerja, sah kan Rancangan Undang – undang penghapusan kekerasan seksual , yang akan melakukan aksi di gedung Dewan Perwakilan rakyat ( DPR RI ) Momentum ini haruslah menjadi sarana dalam memaknai hakikat kesetaraan gender.
Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia ( FSP2KI) mengirimkan perwakilannya pada penghelatan tersebut, Pimpus Gender FSP2KI mengorganisir peserta pekerja wanita dari seluruh Serikat Pekerja Anggota ( SPA ) dimbawah Fsp2ki untuk ikut dan secara terus menerus sampai terwujud keinginan yang di inginkan.
Susana Br.Purba (Pimpus Gender FSP2KI) mengatakan “Banyak pelanggaran yang di lakukan oleh perusahaan akan hak – hak kaum perempuan mulai dari mem-phk pekerja perempuan apabila hamil dalam artian buruh perempuan tidak boleh hamil, pemeriksaan haid yang harus diketahui oleh medis, mengapa tidak perlu harus ada surat dokter? Karena haid bukanlah penyakit. Tidak memberikan ruang buat buruh perempuan untuk menyusui balitanya (pojok laktasi ), pelecehan di tempat kerja, buruh perempuan dijadikan objek dll. Ini tidak saja berlaku pada perusahaan – perusahan kecil saja tetapi tidak banyak juga perusahaan besar mengabaikan hak – hak kaum buruh perempuan”.
Menjunjung tinggi hak-hak kaum Wanita serta menjadikan Wanita sebagai subjek dan bukan hanya sebagai objek. Sudah saatnya “buruh perempuan” mencatatkan dirinya sebagai pelaku emansipasi yang mampu mengambil peran demi terciptanya pekerja Indonesia yang lebih baik dan bermartabat.