Bertemu Anies Baswedan, Buruh Sampaikan 16 Rekomendasi Isu Ketenagakerjaan

 
 
Pada Senin, 15 September 2014, LBH Jakarta bersama dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertemu dengan Anies Baswedan, Deputi Pokja Kesejahteraan Rakyat di Paramadina Graduate School, Gd. Energy Lt. 22, SCBD untuk menyampaikan rekomendasi di bidang ketenagakerjaan. Dalam janji kampanye dan visi misi, Jokowi-JK membuat 11 program kerja untuk isu ketenagakerjaan. Oleh karena itu, SP/SB bersama dengan LBH Jakarta dan Organisasi Masyarakat Sipil lain membuat rekomendasi penting dengan harapan, rekomendasi tersebut dipergunakan sebagai masukan dan acuan dalam merumuskan program-program yang dilaksanakan oleh Jokowi JK.

Isu ketenagakerjaan memiliki konteks dan tantangan tersendiri, diantaranya adalah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan membawa Indonesia memasuki persaingan bebas produk dan tenaga kerja di antara negara Asean. Kemudian Perjanjian perdagangan bebas Cina-ASEAN (ACFTA) yang berimplikasi sama antara Cina dan negara ASEAN. Dan terakhir, MasterPlan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia, yang merupakan potensi masalah perlindungan buruh dan disparitas kualitas mutu tenaga kerja di tiap koridor.

LBH Jakarta besama-sama dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh membuat 16 Rekomendasi yang diberikan oleh SP/SB, yang dikelompokkan dalam 5 bidang:
  1. Implementasi perlindungan buruh melalui penerapan dan penyempurnaan peraturan  perundang-undangan (– menyangkut outsourcing, pekerja kontrak, pemberangusan serikat buruh, upah layak, pidana perburuhan, perlindungan buruh perempuan, buruh migran, perlindungan pekerja rumah tangga -) serta melakukan revisi UU 2/2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, UU 13/Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan buruh Migran, UU 1/1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga);
  2. Penegakan hukum ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dimensi perdata maupun pidana;
  3. Penguatan dan efisiensi kelembagaan tenaga kerja di Kemenakertrans, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawasi seluruh implementasi peraturan-peraturan ketenagakerjaan, dan BPJS;
  4. Peningkatan koordinasi antar instansi investasi dan perlindungan tenaga kerja: BKPM, Kemenakertrans, Perindustrian, Serikat Buruh/Pekerja, dan Asosiasi Pengusaha.
  5. Melakukan pengkajian ulang dan mempersiapkan Masyarakat Ekonomi Asean melalui perbaikan pendidikan dan keterampilan, kemampuan bahasa, serta kesejahteraan.

 

Anies Baswedan selaku Deputi Kesejahteraan Rakyat menyampaikan terima kasih atas inisiatif dan masukan yang disampaikan. Beliau menerima masukan, mendengarkan dan mengelaborasi masukan-masukan dari SP/SB yang hadir, yaitu Lita Anggraeni (JALA PRT), Edward Marpaung (KSBSI), Ais (Geber BUMN), Erna (GSBSI), Santi (AKATIGA), Eny dan Pratiwi Febry (LBH Jakarta).
Masukan-masukan diberikan agar tercipta sistem ketenagakerjaan yang mampu melindungi seluruh buruh tanpa diskriminasi. Karena kompleksnya permasalahan ketenagakerjaan, rekomendasi yang direkomendasikan dibuat sesuai dengan jangka waktu terbaik melaksanakannya, dalam rentang waktu 100 hari, 1 tahun, dan 5 tahun.
Program 100 hari yang direkomendasikan oleh SP/SB dan Masyarakat Sipil lain adalah: Memastikan terbentuknya sebuah sistem yang memastikan seluruh pengusaha mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan; Mencabut Permenakertranas No 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain beserta aturan turunannya dan mengambil alih penentuan kriteria coredan non core bisnis dari tangan asosiasi perusahaan; menghentikan praktek outsourcing di BUMN dan mengangkat seluruh karyawan Outsourcing menjadi karyawan di perusahaan BUMN; Mengkaji ulang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan dampaknya terhadap kesejahteraan dan perlindungan buruh Indonesia; Menghapuskan terminal khusus TKI di Bandara Soekarno Hatta; Menambah alokasi anggaran untuk Pengawas yang diperuntukkan untuk menambah jumlah personil pengawas; Menghapuskan konsorsium asuransi TKI dan meggabungkannya dengan BPJS; Membuat SOP pelaporan kasus Pemberangusan Serikat; Memperjelas dan subordinasi antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan BNP2TKI, dan selanjutnya menempatkan koordinasi seluruh institusi pemerintahan yang terkait dengan perlindungan buruh migrant di bawah wewenang dan tanggung jawab Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan Merevisi Permenakertrans No. 13/2012 tentang komponen KHL yang masih menetapkan 60 kebutuhan.

 

Serikat Pekerja dan Organisasi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam perumusan rekomendasi ini adalah LBH Jakarta, KSBSI, PPMI, SBSI, SBSI Nikeuba, SPJSI, FBLP, PPMI (Percetakan), OPSI, GEBER BUMN, ASPEK INDONESIA, FSP2KI, PROGRESIP (SGBN), KPO, SPC PPJ, JALA PRT, AKATIGA, dan Jaringan Buruh Migran Indonesia.