BURUH BERGERAK JHT BERPIHAK

Media.FSP2KI – Semua buruh berteriak pribadi lepas pribadi.semua serikat buruh/serikat pekerja juga berteriak melepas kekecewaan,kekesalan dan emosi atas keluarnya kebijakan pemerintah republik Indonesia yang dibawah pimpinan Ir.Joko Widodo. BPJS Ketenagakerjaan selaku operator pelaksana habis-habisan kena dampak kekesalan buruh ditiap-tiap Propinsi, BPJS ketenagakerjaan adalah lembaga Eksekutor dari kebijakan pemerintah di bawah Menteri Ketenagakerjaan RI  M.Hanif Dhakiri. Banyak Serikat buruh/Serikat pekerja turun kejalan untuk menentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerinta tersebut, aturan pemerintah agar Jaminan Hari Tua baru dapat diambil setelah 10 tahun mengiur.  Dalam UU 40 tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional ( SJSN ) psl 37 ayat 3. Amanta UU tersebut harus dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015. Pada hakekatnya mengapa terjadi penolakan para buruh ? Jaminan Hari Tua tersebut adalah Tabungan untuk masa tua,dalam rangka perlindungan kesejahteraan di masa tua.
Apapun pruduk hukum yang dikeluarkan oleh kebijakan pemerintah itu pastilah untuk kepentingan rakyatnya untuk itu rakyat atas nama buruh menentang atas kebijakan pemerintah mengenai JHT,hanya satu yang dapat mengalahkan undang-undang dinegara ini yaitu kekuatan massa,oleh karena itu dengan bijak pemerintah presiden RI Joko Widodo mengarahkan untuk Merevisi  PP 46 tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua
Terus terang kami terkejut terkait dengan pencairan dana JHT para pekerja,peraturan yang lama bias diambil 5tahun sekarang 10 tahun ungkap An ggota komisi IX DPR Okky Asokawati .Beliau yang ikut menyusun UU BPJS itu menilai aturan baru tersebut mengingkari amanat UU BPJS,karena di UU BPJS peserta lama yang bergabung di BPJS tidak boleh terkurangi Benefitnya.
jonisibarani46@yahoo.com