Buruh Bersatu Melawan Korupsi



Selama 11 tahun berdiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan uang negara sebesar Rp 249 triliun baik melalui bidang pencegahan dan penindakan. [1] Pencegahan dilakukan diberbagai bidang baik sektor minyak dan gas bumi. Kedepan KPK akan aktif dalam bidang sumber daya alam yang ditaksir kerugian negara mencapai ratusan triliun. [2]
Tindakan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK ini mendapat kecaman luas masyarakat sipil, yang meminta agar Presiden Joko Widodo sebagai pemegang mandat kekuasaan segera bertindak menyelamatkan Komisioner KPK dari bentuk kriminalisasi dan membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan. Namun hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum mengambil keputusan yang tegas dan jelas untuk menyelematkan komisioner KPK.
Pasca ditetapkannya sebagai tersangka korupsi, serangan terhadap Pimpinan Komisioner KPK semakin masif dan sistematis. Diawali dengan penangkapan wakil ketua KPK Bambang Widjajanto atas dugaan kasus menyuruh memberikan keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi. Dilanjutkan pelaporan atas Ketua KPK Abraham samad oleh Lembaga Swadaya Masyarakat KPK Watch Indonesia dengan dugaan melakukan aktivitas politik. Setelah itu Wakil  Ketua KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan dalam kasus dugaan pemalsuan sejumlah saham di PT.Desy Timber di Berau, Komisioner KPK Zulkarnaen dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi saat menjadi kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dan yang terakhir Deputi Pencegahan Johan Budi yang dilaporkan karena bertemu dengan anggota DPR M Nazaruddin.
Banyak pihak menilai rangkaian pelaporan-pelaporan terhadap pimpinan KPK sebagai bentuk serangan balik dan balasan atas ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Serangan balasan ini sebagai bentuk pelumpuhan institusi KPK melalui kriminaliasi kepada seluruh unsur pimpinan KPK.
Di kalangan buruh sendiri juga turut merasakan dampak korupsi, seperti mafia hukum yang bermain di pengadilan hubungan industrial sehingga hakim mengeluarkan putusan yang memihak perusahaan.“ Praktik-praktik korupsi di pengadilan kerap merugikan pihak buruh,saat ini birokrat dan pengusaha bersekongkol demi memenuhi hasrat keuntungan perusahaan, yang mengakibatkan kesejahteraan buruh terancam [3]
Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia, bersama kawan-kawan Serikat Pekerja Kertas Pindo Deli (SPKPD) dan Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) turut serta ambil bagian untuk berpartisipasi dalam aksi serentak melawan korupsi yang dilakukan di sembilan kota di Indonesia. Aksi ini dilakukan pada hari Senin, tepatnya 16 Februari 2015 di depan Ramayana Karawang.
Aksi ini adalah suatu simbol perlawanan buruh terhadap korupsi. Dalam aksi ini para peserta membawa Sapu Lidi, yang merupakan simbol tindakan bersih-bersih terhadap Korupsi.  Selain dari itu peserta aksi juga membawa poster-poster yang berisikan tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan seluruh proses kriminalisasi komisioner KPK, Staff KPK, dan penggiat Anti Korupsi.

Sumber : Indonesia Darurat Korupsi