EKONOMI NASIONAL BERLANDASKAN EKONOMI KERAKYATAN

“Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi Indonesia harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. 
“Masahlah modal asing di Indonesia sudah sejak awal kemerdekaan menjadi bagian dari pemikiran aktual program ekonomi Indonesia. Hal ini terkait dengan konsep perubahan ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Secara esensial konsep ekonomi nasional, salah satu dimensinya adalah sebuah perekonomian dimana kepemilikan, pengawasan, dan pengelolaan dibidang ekonomi berada ditangan golongan pribumi

Dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam penanaman modal, sistem hukum dan sistem ekonomi (upah) harus dapat bersinergi dan saling mendukung secara positif. UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi dan sesuai dengan tujuan bernegara.
Ketentuan hukum dan peraturan tentang penanaman modal harus tetap disesuaikan dengan perkembangan di era globalisasi, karena perekonomian dunia ditandai dengan kompetisi antar bangsa yang semakin kompetitif, sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global.
Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan sebuah penelitian apakah UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) sudah sesuai dengan idiologi dan sistem ekonomi di Indonesia?
Indonesia memiliki filosofi hidup / ideologi pancasila, yang sekaligus menjadi metode dasar bagi sistem hukum Indonesia. lazimnya sistem hukum dan sistem ekonomi berhubungan erat dengan ideologi yang dianut suatu Negara.

Penjabaran kelima sila dalam Pancasila termaktub dalam pembukaan UUD 1945, dan dituangkan dalam pasal-pasal dan batang tubuh UUD 1945, sehingga semua peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia (termasuk dalam bidang ekonomi) tidak dapat bertentangan dengan UUD 1945 dan pancasila.

Selain menegaskan dasar ekonomi nasional, UUD 1945 juga menyiratkan nilai nasionalisme ekonomi. Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 memuat ketentuan tentang semangat kebersamaan, semangat kekeluargaan, wadah usaha, dan sumber-sumber ekonomi yang harus digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Rumusan nasionalisme ekonomi Indonesia menghendaki secara mutlak suatu restrukturisasi ekonomi bangsa merdeka dengan mayoritas bangsa sebagai pelaku dan tulang punggungnyam. Sebagaimana termuat dalam Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD 1945, sistem ekonomi Indonesia adalah ekonomi kerakyatan.