FSP2KI DISKUSI STRUKTUR PERMENAKER 01/2017 STRUKTUR SKALA UPAH

Sekitar 20 orang yang terdiri dari anggota Serikat Pekerja Kertas Pindo Deli (SPKPD) Karawang dan Serikat Pekerja Kimberly Clark Indonesia (SPKCI) Cikarang-Bekasi, mengikuti diskusi mengenai Struktur & Skala Upah sesuai Peraturan Menteri Tenagakerja Republik Indonesia (PERMENAKER) nomor 1 tahun 2017 yang diundangkan berlaku sejak 21 Maret 2017 dengan mencabut tidak berlakunya Keputusan Menteri Tenagakerja Republik Indonesia (KEPMEN) nomor: KEP.49/MEN/IV/2004.

IMG-20170401-WA0007

Diskusi tersebut di selenggarakan Sabtu 1 April 2017 oleh Federasi Serikat Pekerja Pulp Dan Kertas Indonesia (FSP2KI) di ruang sekretariat FSP2KI – Karawang bersama Korwil Jabar – FSP2KI, Nelson F. Saragih sebagai pematerinya.


Dalam diskusi tersebut suasana interaktif sangat hidup dari masing-masing peserta dengan adanya berbagai argumentasi pendapat. “Peserta merasa diskusi ini sangat penting untuk diketahui dan pahami oleh setiap pekerja, khususnya serikat buruh/pekerja” komentar Kholidi selaku Wa-Sekjen FSP2KI, begitupun komentar yang sama dari Yoseph Zulkarnaen (auditor FSP2KI) dan Akhmad Jaelani (Korwil Jabar – KPBI) dan . Kenapa ? Karena dengan pekerja memahami struktur dan skala upah akan menjadi tahu hak upahnya, begitupun serikat buruh/pekerja yang mesti harus terlibat penting untuk mewujudkannya bersama perusahaan.


Permenaker no. 1 tahun 2017 suatu kewajiban pengusaha untuk menyusun melaksanakan kewajiban pemberitahuan sesuai pasal 8 kepada pekerja/buruh paling lambat 23 Oktober 2017 menurut pasal 13 dan apabila tidak melaksanakannya akan mendapat sanksi administratif sesuai pasal 12. Penyusunan struktur dan skala upah penting bagi serikat buruh/pekerja untuk mengambil sikap terhadap perusahaan dan apabila perusahaan tidak melakukan pelaksanaan struktur dan skala upah maka serikat buruh/pekerja dapat melaporkan ke pengawasan ketenagakerjaan.


“Struktur dan skala upah itu sangat penting bagi pekerja agar dapat mencipkakan rasa keadilan dalam sistem pengupahan sesuai golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Begitupun dapat terwujudnya keharmonisan hubungan industrial antara pekerja dangan pengusaha” ucap Nelson F. Saragih sebagai pemateri.
Disela-sela sebelum diskusi berakhir, Roni S. Afriyanto dari SPKPD Karawang mengatakan “Penyampaian materi struktur dan skala upah sesuai Permenaker no. 1 tahun 2017 harus terus di laksanakan terutama oleh FSP2KI bersama SPA anggotanya kepada setiap anggota dari SPA secara bergantian, kenapa ? Agar setiap pekerja dapat menjadi tahu mengenai struktur dan skala upah yang menjadi haknya.”
Diskusi sekitar 4 jam mulai pukul 14:00 s/d 18:00 wib berlangsung dengan serius dan berbagai argumentasi dari setiap peserta hingga akhirnya peserta dapat mengerti dan memahaminya.
Kesimpulannya bahwa struktur dan skala upah sesuai Permenaker no. 1 tahun 2017 itu sangat penting dan harus dilaksanakan oleh pengusaha mengingat sanksi administratif jika kewajiban melaksakan pemberitahuan kepada buruh/pekerja paling lambat 23 Oktober 2017, tidak dilaksanakan. Serikat buruh/pekerja mengambil peran aktif untuk mewujudkan pelaksanaan kewajiban pengusaha mengenai hal ini, jika pengusaha tidak melaksanakannya maka serikat buruh/pekerja yang ada di perusahaan dapat mengambil sikap untuk melaporkan ke dinas ketenagakerjaan yaitu pada pengawasan ketenagakerjaan, dan terus mengawal kinerja pengawasan tersebut. Bagaimana dengan perusahaan yang pekerjanya bahkan tidak ada serikat buruh/pekerja ? Silahkan kawan-kawan sebagai pekerja untuk memahami betapa pentin adanya serikat buruh/pekerja di tempat bekerja, jika tidak ada akan menjadi suram keberadaan nasib bagi pekerja tersebut. Ayo kita berserikat buruh/pekerja karena akan menjadi naungan akomodir dari setiap kebijakan dan menjadi kuat dalam perselisihan.