GERAKAN BURUH INDONESIA 2 NOPEMBER 2015

TETAP MENOLAK PP PENGUPAHAN , 
PERLAWAANAN BURUH TERUS BERLANJUT DI BERBAGAI DAERAH

KAU,GBI – Walau mendapat perlakuan refreshif dari aparat keamanan dalam pembubaran aksi di Istana Negara Jumat malam 30 Oktober 2015 lalu. Para buruh akan terus melanjutkan perjuangan sampai di batalkannya PP Pengupahan Nomor 78 tahun 2015 yang merugikan buruh.


Gerakan Buruh Indonesia (GBI) mencatat PP Pengupahan berdampak pada perlambatan dan stagnansi pertumbuhan UMP di lima dari tujuh provinsi yang sudah memutuskan besaran UMP 2016 .

Dengan perlambatan pertumbuhan itu, daya beli buruh atau upah riil akan semakin merosot karena kenaikan UMP tersalip oleh melonjaknya harga-harga kebutuhan. Buruh akan semakin miskin. Di lain sisi, kekayaan semakin tidak terdistribusikan.

Dengan mempertimbangkan fenomena di atas, GBI bersama dalam Komite Aksi Upah (KAU) menolak langkah sistematis pemerintah untuk menurunkan upah riil buruh dengan PP Pengupahan. GBI bersama Komite Aksi Upah bersikukuh akan melakukan penolakan hingga Presiden Joko Widodo mencabut PP Pengupahan. 

Sebagai bentuk tekanan, Komite Aksi Upah akan melakukan unjuk rasa dan mogok produksi di berbagai provinsi mulai 2-10 November 2015 seperti di Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Sumsel, Lampung, Serang, Tanggerang, Cilegon, Jakarta, Bekasi, Kerawang, Purwakarta, Subang, cimahi,Bandung, Sukabumi, cianjur, Bogor,Depok , Semarang, Pekalongan, Solo, Demak, cilacap, surabaya, sidoarjo, gresik, mojokerto, pasuruan,makasar, kaltim, NTB, Menado, Gorontalo dll. 
Untuk besok selasa 3 Nov 2015, elemen buruh Serang dan Bogor akan memulai rangkaian aksi daerah, lanjut Medan dan daerah lainnya. KAU juga sedang mengorganisir MOGOk NAsional pada 18-20 November 2015.

KAU juga mengajak kepala daerah di provinsi atau kota/kabupaten mengabaikan anjuran PP Pengupahan. GBI mengapresiasi keputusan kepala daerah yang sudah tidak mematuhi PP Pengupahan dalam menentukan UMP seperti dalam kasus DKI Jakarta. Jika menurut pada PP Pengupahan, UMP DKI Jakarta 2016 hanya akan mencapai Rp 3,01 juta, bukan 3,1 juta.( walaupun buruh DKI belum menerima angka tsb dan tetap meminta kenaikan UMP DKI sebesar 3,3 Juta)

Beberapa item PP Pengupahan yang ditolak buruh antara lain :

1. Pasal 44 PP Pengupahan yang menyatakan kenaikan upah berdasarkan Formula Inflasi dan pertumbuhan ekonomi bertentangaan dengan Amanah UU 13/2003 Pasal 88 ayat 4 yang menyatakan ” Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan hidup layak( Khl) dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.

2. Kenaikan upah berbasis formula tetap (inflasi dan pertumbuhan ekonomi) telah menutup ruang peran dan ruang dewan pengupahan (serta peran serikat pekerja),hal tersebut bertentangan dengan Pasal 89 ayat 3 yang menyatakan “Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan.”

3. Dalam Pasal 49 (PP Pengupahan) yang mengatur kebijakan upah minimum sektoral mereduksi pasal 89 ayat 1 yang menyatakan “Upah minimum terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota dan berdasarkan sektor. 

Pasal 49 PP Pengupahan juga bertentangan dengan pasal 88 ayat 2 yang mengamanahkan bahwa kebijakan pengupahan harus melindungi buruh, ketika isinya sangat berpihak pada pengusaha,” Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral bila terdapat kesepakatan antara asosiasi sektor usaha dengan serikat pekerja, artinya jika tidak ada kesepakatan, apalagi tidak ada perundingan maka tidak akan ada penetapan upah minimum sektoral. 

Namun, yang jadi permasalahan adalah, secara prinsip pengusaha tentunya akan menghindari adanya penetapan upah. Belum lagi tidak adanya kepengurusan asosiasi sektoral industri di seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Asosiasi sektoral industri hanya ada di ibukota dan beberapa daerah saja. Jelas sekali, didalam PP 78/2015 ini syarat dengan kepentingan pengusaha. 

Untuk itu KAU Gerakan Buruh Indonesia Mendesak Presiden Jokowi untuk mengambil langkah cepat, yakni :

1.Membatalkan PP Pengupahan no 78 th 2015
2. Membatalkan keputusan UMP 2016 yang berbasis PP 78 yakni menggunakan formula Inflasi
    Pertumbuhan ekonomi saja.
3. Meminta para Gubernur untuk menetapkan UMP/UMK 2016 minimal naik 25%
4. Mendesak Gubernur menetapkan Upah Minimum Sektoral di seluruh wilayah 10-25% dari UMP/UMK

    2016.

Terima Kasih

KOMITE AKSI UPAH ( KAU)

GERAKAN BURUH INDONESIA

KSPI, KSPSI, KSBSI, KPBI. FSPASI, SBSI 92, FSUI