HAK BURUH PEREMPUAN



Mengenali hak-hak kaum buruh adalah penting sebab ketika buruh tidak mengenali haknya maka saat itu pula kaum buruh tidak akan pernah mengetahui bahwa dirinya sedang dieksploitasi secara terus-menerus oleh pemilik modal. Eksploitasi terhadap kaum buruh bukanlah tidak mungkin, setiap waktu kapitalis selalu melanggengkan ekploitasi demi akumulasi modalnya. Maka tidak mengherankan ketika ada istilah “waktu adalah uang” maka ketika itulah terjadi eksploitasi keringat dan pikiran buruh.

 

Setiap  waktu buruh dimanfaatkan untuk mengumpulkan pundi-pundi keuntungan, akibatnya buruh hanya memiliki sedikit waktu istirahat, diberi upah rendah, di Putus Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan efesiensi yang sebenarnya pengusaha tidak ingin rugi setelah mengetahui daya beli masyarakat menurun dan lain sebagainya.
Hal diatas tidak hanya berlaku bagi buruh laki-laki, lebih jauh lagi buruh perempuan mengalami eskploitasi bahkan lebih dari laki-laki. Sering ditemui buruh perempuan di-PHK karena hamil, dilarang menyusui anaknya di pabrik, tidak mendapat cuti haid dengan berbagai pembenaran dan masih banyak lainnya. Modal dan alat produksi milik pengusa bukanlah apa-apa tanpa keuletan tangan-tangan buruh di dalam maupun di luar pabrik untuk mengolahnya menjadi barang dagangan.
Oleh karena itu, wajib hukumnya mengenali hak untuk kemudian diperjuangkan karena buruh memiliki peran penting. Selain itu, Negara kita adalah Negara hukum maka siapapun yang tidak membenarkan atau menghalangi dipenuhinya hak buruh yang dilindungi hukum maka tidak ada pilihan lain selain LAWAN..! Berikut ini adalah hak buruh perempuan:
Hak cuti haid
Diatur dalam Pasal 81 jo Pasal 93 ayat 2 huruf b Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Pasal 81 menyebutkan bahwa (1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Lebih jauh lagi undang-undang menyebutkan bahwa pengusaha wajib membayar upah buruh apabila buruh perempuan yang sakit pada haid pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Akan tetapi di tempat kerja cuti haid seringkali disimpangi dan buruh perempuan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan cuti haid.
Hak Cuti Hamil dan Cuti Melahirkan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, khususnya pasal 82 mengatur hak cuti hamil dan cuti melahirkan yang dimiliki oleh pekerja wanita. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pekerja wanita memiliki hak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan anak dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Pekerja wanita sebaiknya memberitahu pihak manajemen perusahaan baik secara lisan maupun secara tertulis maksimal 1,5 bulan sebelum perkiraan kelahiran. Setelah melahirkan keluarga pekerja wanita juga wajib memberitahukan kelahiran anaknya dalam tempo tujuh hari setelah kelahiran. Pekerja wanita juga wajib memberikan bukti kelahiran dari rumah sakit atau akta kelahiran dalam tempo enam bulan setelah melahirkan
Perlindungan Pada Masa Hamil
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 76 ayat 2 menyatakan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan wanita hamil yang akan bisa berbahaya bagi ibu hamil dan juga bagi kandungannya. Sementara itu, Pasal 3 Konvensi ILO No. 183 Tahun 2000 mewajibkan pemerintah dan pengusaha untuk menjamin para pekerja wanita yang hamil bebas dari tugas-tugas yang membahayakan kandungannya
Cuti Keguguran
Dalam pasal 82 ayat 2 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pekerja wanita yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan yang menangani kasus keguguran tersebut. Seperti saat melahirkan, seorang pekerja pria juga memiliki hak cuti selama 2 hari ketika istrinya mengalami keguguran.
Biaya Persalinan
Diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah mengatur bahwa pengusaha yang mempekerjakan lebih dari 10 tenaga kerja atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- sebulan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan oleh PT Persero Jamsostek. Salah satu program Jamsostek adalah jaminan pemeliharaan kesehatan yang mencakup biaya pemeriksaan kehamilan dan biaya persalinan. Biaya ini diberikan maksimal untuk persalinan ketiga dan besarnya bantuan biaya tersebut maksimal Rp. 500.000,- untuk persalinan normal dan apabila buruh perempuan mengalami kelahiran prematur namun belum mengajukan surat permohonan cuti lantas telah melahirkan maka pengusaha tetap harus menanggung biayanya.
Hak Menyusui
Buruh perempuan juga berhak menyusui anaknya meskipun sedang bekerja. Sesuai pasal 83 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 mengatur bahwa pekerja wanita yang masih menyusui anaknya harus diberi kesempatan, minimal diberi waktu untuk memerah ASI pada waktu jam kerja. Pasal 10 Konvensi ILO No. 183 Tahun 2000 mengatur lebih detail bahwa pekerja wanita yang menyusui memiliki hak untuk satu atau lebih jeda di antara waktu kerja atau pengurangan jam kerja setiap harinya untuk menyusui bayinya atau memerah ASI. Sesuai rekomendasi WHO, masa menyusui tersebut sekurang-kurangnya selama 2 tahun.

Selain itu, pengusaha juga dilarang melakukan PHK  terhadap buruh dengan alasan buruh tersebut sedang hamil, hal itu diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 dan Pasal 154 huruf b yang mengatur bahwa perusahaan tidak dapat memaksa pekerja wanita yang hamil untuk mengundurkan diri karena pengunduran diri harus didasarkan pada kemauan dari pekerja itu sendiri.