Hukum Untuk Manusia Atau Manusia Untuk Hukum

Catatan akhir tahun 2015 LBH Jakarta
45 (empat puluh lima tahun) tahun sudah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta berdiri sebagai sebuah organisasi yang senantiasa berurusan dengan persoalan manusia dan hukum. Organisasi yang memegang mandat pemberian layanan bantuan hukum kepada mereka yang miskin, buta hukum dan tertindas. Mulai dari persoalan politik, sosial, budaya, ekonomi, keyakinan dan kepercayaan, gender dan masih banyak lagi yang lainnya. Keseluruhannya dibungkus oleh perjuangan atas nilai hak asasi manusia dan demokrasi. Regim dan pemerintahan silih berganti, idealnya dalam kehidupan bernegara hari ini, kita semakin dapat memaknai fungsi hukum yang diperuntukkan bagi manusia Indonesia [LBH Jakarta]
Hukum Untuk Manusia atau Manusia Untuk Hukum, merupakan tema dari catatan akhir tahun 2015 LBH Jakarta. Kalimat tersebut, menjadi pilihan tema utama untuk mengambarkan betapa carutmarutnya negeri ini dalam bidang hukum, penegakan hak dan pmenhuan hak para korban. Kalimat tersebut, dikutip dari pemikiran besar Almarhum prof Satjipto Raharjo, tentang hukum Progresif.
“Hukum untuk Manusia bukan Manusia untuk Hukum.” Adagium tersebut bermula dari pemikiran Alm. Profesor Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif. Hukum memang tidak pernah dapat didefinisikan secara ajeg. Hukum idealnya diperuntukkan guna menolong manusia dalam kehidupan bernegara. Hukum secara filosofis dan sosiologis idealnya membawa kemaslahatan bagi manusia, masyarakat sebuah negara. Adagium ini membantu kita untuk memahami bahwa saaat hukum dibentuk atau tidak dibentuk, ditegakkan maupun tidak ditegakkan semuanya semata-mata harus demi mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan sebaliknya. Memperuntukkan atau mengorbankan manusia demi sebuah hukum atau keteraturan niscaya adalah sebuah penyimpangan hukum itu sendiri [LBH Jakarta]
Nursyahbani Kantjasungkana, salah satu Dewan Pembina YLBHI yang hadir memberikan catatan, menerjemahkan Catahu 2015 LBH Jakarta dengan penilaian sebagai berikuit : Hukum untuk Manusia atau Manusia untuk Hukum ? Dalam laporan ini antara lain dikatakan :”Hampir seluruh kasus yang ditangani sepanjang tahun 2015 menemukan pola yang sama dimana hukum difungsikan untuk menciptakan keteraturan semu, melanggengkan kekuasaan, meraup keuntungan bagi sekelompok orang (oligarki), membungkam gerakan masyarakat, menyebarkan terror, melestarikan impunitas atau sekedar memperbaiki dandanan wajah Indonesia. Hukum untuk memperburuk keadaan? Demikian kira-kira benang merahnya.
Sementara Alghiffrari, Direktur LBH jakarta membuka secara resmi acara dengan menegaskan keberpihakan LBH Jakarta dalam pembelaan kaum miskin dan para korban. Dan dalam acara yang berdurasi selama 180 menit tersebut, dihadiri pula berbagai klien LBH Jakarta yang hadir dari berbagai sektor dan issu. Dalam kesempatan itu pula, hadir perwakilan pemerintah dan Komnas HAM serta media mainstream Kompas untuk memberikan penilaian dan catatan berkaitan dengan kinerja LBH Jakarta selama setahun, sepanjang tahun 2015.
Seperti tradisi tahun sebelumnya, Catahu kuga memberikan penghargaan bernama LBH Jakarta Award. Dan tahun ini, pemenangnya adalah Luviana, mantan jurnalis Metro TV yang berjuang melawan pemberangusan serikat pekerja di media serta berjuang merebut frekuensi publik dari penguasaan seegelintir penguasa untuk memenuhi hasrat penguasaan asses publik demi kepentingan politiknya.
Acara kemudian ditutup dengan penampilan band Diponers 74, band para pengacar publik LBH Jakarta. Selamat berefleksi, LBH Jakarta! (khi)