• Home »
  • AKSI »
  • IndustriALL Indonesia Melakukan Judical Review Ke Mahkamah Agung

IndustriALL Indonesia Melakukan Judical Review Ke Mahkamah Agung

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, pasal 20 menyatakan anggota tim perunding pembuatan PKB yang mewakili serikat pekerja/serikat buruh harus pekerja/buruh yang masih terikat dalam hubungan kerja di perusahaan tersebut. 
Pasal ini, diyakini melemahkan dan merugikan serikat pekerja dalam perundingan, sebab dengan demikian, bagi Federasi / Konfederasi Serikat Pekerja akan kehilangan hak dalam mendampingi anggotanya dalam perundingan. 
Maka, Federasi yang berafiliasi dengan IndustriAll Indonesia Council, sedang merencanakan untuk melakukan Judicial Review atas pasal ini ke Mahkamah Agung.
Hermawanto, salah satu pembela hukum yang hadir dalam rapat koordinasi menyatakan bahwa pasal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, terutama berkaitan dengan tujuan pendirian serikat, hak, kewajiban dan juga asas perlindungan terhadap serikat pekerja.
Gugatan, akan diserahkan ke Mahkamah Agung pada tanggal 5 November 2014, sesudah kelengkapan administrasi dapat diselesaikan…. (khi)