Kebijakan Cuti “Haid” Buruh Wanita



Ketua Komite Perempuan Lilis Mahmudah, mengatakan para buruh perempuan merasakan prosedur pengambilan cuti haid sulit dikarenakan prosedur dan “pemeriksaan” yang harus mereka lalui sehingga pada akhirnya mereka tidak mempergunakan hak cuti haid nya.

Dari hasil survey ditemukan bahwa pengambilan cuti haid di tempat bekerja harus menempuh cara-cara sebagai berikut; Surat keterangan Dokter (40 persen) mengisi formulir (20 persen), melalui pemberitahuan kepada atasan atau klinik di perusahaan (27 persen). “Bahwa untuk memastikan apakah buruh perempuan sedang “benar-benar” menstruasi, pengusaha membuat kebijakan agar atasan langsung (perempuan), perawat di klinik perusahaan, melakukan haid mereka,” kata Lilis, Rabu (19/11), di Jakarta.
Namun, kedua tagline kampanye tersebut merupakan rekomendasi dan kesimpulan hasil survey Komite Perempuan IndustriALL Indonesia Council terhadap buruh 451 buruh perempuan yang bekerja di sektor kimia, energi, pertambangan, garmen, tekstil, elektronika, logam, kertas, dan semen.

Ia, menjelaskan bersama ini kami 10 Federasi Serikat Buruh di Indonesia yaitu FSPMI, FSP, KEP, SPSI, SPN, LOMENIK, GARTEKS SBSI, ISI, FSP2KI, FPE dan KIKES yang merupakan afiliasi IndustriALL Global Union akan menandai dimulainya kampanye nasional perlindungan maternitas dan hak repraduksi buruh perempuan dengan tema “Stop Periksa Haid Kami”l dan “14 Minggu untuk Cuti Melahirkan.”Dari temuan survey perlakuan terhadap ibu hamil di tempat kerja, sebanyak 44,3 persen reponden menyatakan bahwa para buruh perempuan yang sedang hamil tidak dipindahkan
dari posisi bekerja semula, sehingga resiko gugur kandung menjadi sangat besar,” ujarnya.
Selanjutnya dalam temuan terungkap bahwa buruh perempuan yang sedang hamil lebih memilih untuk menggunakan cuti melahirkan 3 bulan secara fleksibel (t48,3 persen) dalam arti mereka bebas memilih dan menyesuaikan waktu cuti.
“Dalam wawancara terungkap bahwa mereka yang menjawab “fleksibel” menyatakan bahwa biasanya mereka mengambil cuti melahirkan 1 atau 2 minggu sebelum hari perkiraan lahir dikarenakan para buruh perempuan ingin merawat anaknya dengan waktu yang lebih lama,” kata Lilis.Dia mengungkapkan, hasil survey mengisyaratkan bahwa cuti melahirkan selama 3 bulan dipandang belum cukup bagi buruh perempuan untuk merawat anak yang baru melahirkan.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia segera merafikasi Konvensi ILO No. 183 tentang Perlindungan Maternitas yaitu lama cuti melahirkan minimal 14 minggu. Saat ini cuti melahirkan di Indonesia hanya 12 minggu.

Namun, kepada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, untuk segera membuat keputusan bersama terkait pelaksanaan perlindungan maternitas dan cuti haid di tempat kerja. “Federasi serikat buruh untuk melakukan pembaruan Perjanjian Kerja Bersama yang memberikan perlindungan maksimal terhadap perlindungan maternitas dan hak reproduksi buruh perempuan. (Dade,Komar)





Sumber : Lensa Kemakmuran