• Home »
  • Advokasi »
  • Kedatangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ke Site Office PT.Inti Bumi Mas

Kedatangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ke Site Office PT.Inti Bumi Mas

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu.Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. 

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
Pada 18 Juni 2013, dua orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Kantor Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia melakukan Pemeriksaan khusus di PT.Inti Bumi Mas (perusahaan alih daya di PT.TEL). Adapun pemeriksaan khusus oleh TIM PPNS ini sesuai dengan laporan dari Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) melalui surat nomor : 028/FSP2KI/V/2013 tanggal 01 Mei 2013.

Dua orang penyidik yang datang dari Jakarta ini di dampingi langsung oleh Tim Advokasi untuk SPMT,terdiri dari ;

  • Nelson F Saragih (Sekjend FSP2KI)
  • Darwin (FSP2KI Korwil Sumsel)
  • Didi Palepi  (Sekretaris korwil Sumsel)
  • Tomi Darsensi (Ketua SPMT)
  • M.Ikhsan Prajarani (Divisi Kampanye FSP2KI)
Pemeriksaan khusus ini dilakukan langsung oleh Tim penyidik bersama-sama dengan TIM ADVOKASI FSP2KI bertempat di site office PT.IBM yang ada di Mills PT.Tanjungenim Lestari Pulp and Paper (PT.TEL PP). Ketika tiba di site office PT.IBM langsung bertemu dengan Andriansyah (site manager PT.IBM). Kedua orang penyidik PPNS langsung memperkenalkan diri dan menunjukan surat tugas mereka. Setelah itu tanpa banyak basa-basi mereka mulai melakukan proses pemeriksaan PT.IBM, mereka juga meminta pada Andriansyah menyiapkan berkas/dokument yang mereka butuhkan,seperti ;
  1. Akte Pendirian Perusahaan
  2. Buku Wajib Lapor Ketenagakerjaan sesuai UU No.7 tahun 1981
  3. Buku Upah
  4. Bukti Pembayaran Jamsostek tiga bulan terakhir
  5. Peraturan perusahaan
  6. Perjanjian Kerja
  7. Struktur organisasi perusahaan
Ketika ditanya apakah ada berkas-berkas tersebut, Andriansyah mengatakan bahwa semua berkas tersebut ada di kantor pusat PT.IBM di Palembang. Menurut TIM PPNS itu bukan suatu jawaban yang tepat,walaupun kantor pusat PT.IBM ada di Palembang tetapi sebagai perusahaan yang beropersi di wilayah PT.TEL, maka seharusnya site managment PT.IBM menyimpan juga dokument tersebut di site yang ada di PT.TEL, minimal dalam bentuk copynya.

Dari seluruh berkas yang diminta hanya ada satu berkas yang ada di site office PT.IBM yaitu dokument wajib lapor ketenagakerjaan dan setelah dilakukan pemeriksaan berkas tersebut masih kosong. Ternyata buku wajib lapor ketenagakerjaan ini baru diberikan oleh DISNAKERTRANS Muara Enim pada 18 Juni 2013 (pagi hari). Berkas ini juga disita oleh Tim PPNS karena selama enam tahun beroperasi di Muara Enim,baru hari ini (18/06/2013) berkas tersebut ada. Terbukti dari tak ada satu pun catatan di berkas tersebut.

Dalam proses pemeriksaan tersebut Tim penyidik bertanya pada Andriansyah “sudah berapa lama PT.IBM beroperasi di PT.TEL” Andiransyah menjawab “sudah enam tahun”
 
“Aneh sudah enam tahun di sini tetapi tak satupun berkas ada di site office PT.IBM yang ada di PT.TEL,berarti selama ini tidak ada pemeriksaan dari DISNAKERTRANS Muara Enim” tanya Tim penyidik.

Anehnya kenapa perusahaan seperti ini bisa bekerja sama dengan perusahaan sekelas PT.Tanjungenim Lestari.

Kedatangan TIM Penyidik ini membuat site management  PT.IBM terkejut dan kelabakan,hal ini dapat dilihat dari beberapa kali pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, site manager PT.IBM selalu menyatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa semua permasalahan sudah diserahkan kepada Heriyanto sebagai kuasa hukum PT.IBM
Tim penyidik menjelaskan kepada site management PT.IBM bahwa,tugas mereka adalah melakukan pemeriksaan,pengawasan dan juga melakukan penyidikan terhadap setiap pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh pengusaha dan pekerja. Menurut penjelasan Tim penyidik, untuk saat ini mereka meminta kelengkapan berkas dan dokument dari PT.IBM.

Selain itu,Tim Penyidik meminta Andriansyah untuk menghubungi Alfred Tjahyadi (Direktur Utama PT.IBM) karena sejak kemarin mereka menguhubungi Hand phone Alfred Tjhayadi tetapi tidak diangkat,saat itu Andriansyah mencoba menghubungi pemilik PT.IBM tetapi malah kuasa hukum PT.IBM (Heriyanto) yang menerima telpon tersebut.Menurut laporan yang diterima oleh Tim penyidik bahwa sejak terjadinya perselisihan Alfred tidak pernah muncul di site office PT.IBM.

Menurut salah satu TIM Penyidik penjelasan yang disampaikan kepada PT.IBM “silahkan saja pihak PT.IBM menggunakan kuasa hukum, tapi untuk kelancaran proses penyidikan ini mereka minta PT.IBM mau kooperatif tidak semua permasalahan dapat dikuasakan kepada kuasa hukum PT.IBM.

“Jauh-jauh datang dari pusat tak satu pun dokument yang mereka pinta ada di site office PT.IBM” kata Tim Penyidik.

Hal ini membuktikan bahwa PT.IBM tidak profesional, seharusnya dokument tersebut juga ada di site ini tanpa harus minta ke kantor pusat. Selain itu juga di site office PT.IBM harus ada HRD. Selain itu juga menurut Tim penyidik bahwa dalam proses ini mereka hanya perlu penjelasan dan jawaban dari pihak perusahaan dan bukan dari kuasa hukum PT.IBM,

 

Setelah melakukan proses penyidikan dengan mengintrogasi site manager PT.IBM, Timp penyidik juga memberikan saran kepada PT.IBM untuk mematuhi dan mentaati regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, apalagi terkait dengan kebebasan berserikat dan pelaksanaan terhadap hak normatif pekerja.
Setelah dari kantor project PT.IBM,Tim penyidik menuju kantor PT.TEL, untuk memeriksa kontrak kerja antara PT.IBM dan PT.TEL, sayangnya kontrak tersebut tidak dapat diperoleh karena HRD Manager PT.TEL keberatan dengan alasan dia baru satu bulan bergabung dengan PT.TEL. Menurut penjelasan HRD Manager PT.TEL bahwa kontrak kerja antara PT.TEL dan PT.IBM ada di BOD PT.TEL.
Dari proses penyidikan ini tentu saja bagi Tim Advokasi FSP2KI untuk kasus SPMT merupakan pelajaran yang sangat berharga karena dapat melihat dan mengetahui secara langsung bagaimana melakukan proses penyidikan dan pemeriksaan sebuah kasus, perbedaanya kita sebagai Tim advokasi serikat pekerja/serikat buruh tidak mempunyai wewenang seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kantor Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia..(MIP)