Konsolidasi LBH Jakarta dan Serikat Pekerja JABAOTABEK

Konsolidasi LBH Jkarta dan Serikat Pekerja Se-JABOTABEK (2/9/2014)

Agenda pemerintahan baru di bawah Jokowi – Jusuf Kala menyisakan Pekerjaan Rumah (PR) yang sangat besar, bukan saja karena agenda perubahan yang dirasakan jauh dari harapan ketika reformasi digulirkan tetapi juga harapan yang sangat besar dari masyarakat sebagai konsekuensi logis menagih janji kampanye.


Rumah transisi yang dibangun Jokowi, merupakan tradisi baru mempersiapkan pemerintahan baru patut diapresiasi, tetapi bagi buruh, rumah transisi menyisakan pertanyan besar sebab peranan buruh menjadi seakan dikecilkan sebab Jokowi lalai menempatkan perburuhan sebagai isu penting, indikasinya sederhana, yaitu tidak ada pokja khusus yang membahas perburuhan, sementara isu lain seperti petani, nelayan, perumahan masuk dalam agenda Presiden terpilih. Bisa saja, Tim Transisi berkilah bahwa perburuhan masuk dalam Kelompok Kerja (Pokja) lain seperti Legislasi dan Kesejahteraan Rakyat, tetapi itu belum cukuip menjawab.

Untuk itulah, maka Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) bersama berbagai Serikat Pekerja di  wilayah Jakarta Bogor Depok Tanggerang Bekasi (JABODETABEK) pada 2 September 2014, menginisiasi konsolidasi untuk mendorong terbentuknya Pokja Ketenagakerjaan tersebut.  

Pratiwi dari LBH Jakarta menegaskan bahwa konsolidasi harus tetap digulirkan sebab pemerintahan baru (siapapun Presidennya) merupakan mandat rakyat yang bisa saja bergeser dari tujuannya. 

Sementara Jumisih, menegaskan pertanyaan tentang pentingnya konsolidasi yang tidak terjebak pada isu sektoral saja 

Sebagai salah satu organisasi pekerja maka pada kesempatan ini Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) yang hadir dalam diskusi tersebut, secara tegas mengusulkan agar Presiden terpilih dan Menteri tenaga Kerja yang baru mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.19 tahun 2012 (PERMENAKERTRANS No.19 Tahun 2012). Sebab disamping membuat pelaksanaan outsourcing menjadi tidak sesuai regulasi, disana juga ada penetapan alur proses produksi yang kewenangannya sangat besar di asosiasi sektoral. Hal ini, membuat serikat terkebiri. Diskusi ditutup dengan berbagai rekomendasi seperti audiensi, lobby, aksi dan konferensi Pers...(khi)