Konstitusi

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
FEDERASI SERIKAT PEKERJA PULP DAN KERTAS INDONESIA ( FSP2KI )
Hasil Keputusan Kongres Ke 3, Bandung 22-24 April 2011
Nomor: 006/KONGRES-3/FSP2KI/IV/2011

ANGGARAN DASAR

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1
NAMA
Organisasi ini bernama “ Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia “ disingkat dengan
FSP2KI.

Pasal 2
WAKTU
Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia ( FSP2KI ) didirikan pada tanggal 8 April
2007, sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3
TEMPAT
Tempat didirikannya FSP2KI adalah di Pekanbaru, Riau.

BAB II
BENTUK, ATRIBUT, KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4
Bentuk
Organisasi ini berbentuk Federasi.

Pasal 5
ATRIBUT
1. Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia ( FSP2KI ) mempunyai Atribut berupa
Bendera dan Lambang.
2. Lambang serta maknanya diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 6
KEDUDUKAN
Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia ( FSP2KI ) berkedudukan di Negara Republik
Indonesia.

Pasal 7
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup kerja Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia ( FSP2KI ) meliputi : Serikat Pekerja pada perusahaan industri Pulp, Kertas, Kehutanan, Packaging, percetakan
dan perusahaan kontraktor pendukungnya.

BAB III
AFILIASI, AZAS DAN SIFAT

Pasal 8
AFILIASI
1. Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) berafiliasi kepada Lembaga
nasional maupun internasional yang memiliki kesamaan misi dan kultur dalam
perjuangannya.
2. Afiliasi ini dapat dipertimbangkan setiap saat sesuai dengan kepentingan organisasi.
3. Keputusan ketetapan perubahan afiliasi akan ditetapkan melalui Rapat kerja Nasional.

Pasal 9
AZAS
1. Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) menerima Pancasila
sebagai Dasar Negara dan UUD 45 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2. Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia ( FSP2KI ) berazaskan keadilan, sosial
dan kesejahteraan.

Pasal 10
SIFAT
Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia ( FSP2KI ) ini bersifat Independen, Terbuka,
Profesional, dan bertanggungjawab.

BAB IV
TUJUAN

Pasal 11
TUJUAN
Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia ( FSP2KI ) bertujuan :
1. Meningkatkan kesejahteraan anggota.
2. Mewujudkan ketenangan bekerja dan berusaha demi kelangsungan dan perkembangan
Industri Pulp, kertas, kehutanan, packaging, percetakan dan perusahaan kontraktor
pendukungnya.
3. Memberikan perlindungan hukum kepada seluruh anggotanya.
4. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
5. Memperjuangkan kedudukan anggota dalam persamaan hak dan kewajiban.
6. Memperjuangkan perbaikan upah dan pendapatan yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup anggota.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 12
ANGGOTA
1. Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas beranggotakan Serikat Pekerja pada industri
pulp, kertas, kehutanan, packaging, percetakan dan perusahaan kontraktor
pendukungnya.
2. Syarat menjadi anggota FSP2KI diatur dalam anggaran rumah tangga

Pasal 13
HAK ANGGOTA
Serikat Pekerja yang menjadi anggota FSP2KI memiliki hak sebagai berikut :
1. Mengajukan calon untuk dipilih dan memilih menjadi pengurus pusat.
2. Mengajukan pendapat dan saran- saran demi kemajuan organisasi baik secara lisan
maupun secara tulisan.
3. Mendapat pembelaan, perlindungan dan bimbingan dalam melaksanakan tugas- tugas
organisasi.
4. Mendapatkan pelatihan demi peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang Serikat
Pekerja dan yang lainnya.

Pasal 14
KEWAJIBAN ANGGOTA
1. Membayar iuran dan sumbangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
organisasi yang tidak memberatkan anggota.
2. Mentaati KONSTITUSI dan ketentuan lain organisasi.
3. Menjaga nama baik organisasi.
4. Menghadiri rapat, pertemuan- pertemuan serta kegiatan- kegiatan yang diadakan
organisasi.

Pasal 15
TANDA KEANGGOTAAN
Sebagai tanda keanggotaan FSP2KI akan mengeluarkan Surat Keputusan untuk Serikat Pekerja
Anggota.

Pasal 16
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
Berakhirnya keanggotaan FSP2KI dapat terjadi dikarenakan oleh :
1. Permintaan sendiri secara kelembagaan.
2. Pembubaran Serikat Pekerja Anggota.
3. Telah melanggar AD/ART, yang telah mendapatkan peringatan, disertai surat keputusan
pimpinan pusat
4. Pembubaran organisasi FSP2KI.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI, PIMPINAN PUSAT,
dan INTERNAL AUDITOR

Pasal 17
SUSUNAN ORGANISASI
Susunan organisasi FSP2KI secara vertikal adalah sebagai berikut :
1. PIMPINAN PUSAT : Dipilih dalam KONGRES sebagai pemegang amanat KONGRES
dalam menjalankan Organisasi.
2. INTERNAL AUDITOR : Dipilih oleh Kongres sebagai tim pengawas Pimpinan Pusat.
3. KOORDINATOR WILAYAH : Adalah struktur di tingkat propinsi/kabupaten dan
dipilih oleh pimpinan pusat atas masukan dari serikat Pekerja Anggota yang berada di
propinsi/kabupaten tersebut.
4. Masa jabatan PIMPINAN PUSAT dan INTERNAL AUDITOR mengikuti periode pelaksanaan
KONGRES yaitu 4 ( empat ) tahun .
5. Masa Jabatan Koordinator Wilayah setiap 4 tahun Sekali.

Pasal 18
PIMPINAN PUSAT
PIMPINAN PUSAT terdiri dari :
1. Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris Jendral, Wakil Sekretaris, Bendahara, wakil
bendahara, dan sekurang- kurangnya 5 orang ketua bidang.
2. Presiden dipilih dalam KONGRES dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh
peserta KONGRES.
3. Wakil Presiden Sekretaris Jendral, Wakil Sekretaris, Bendahara, wakil bendahara dan
ketua Bidang dipilih oleh Presiden beserta formatur.
4. Syarat Menjadi Pimpinan Pusat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
5. Tugas dan wewenang Pimpinan Pusat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 19
INTERNAL AUDITOR
INTERNAL AUDITOR terdiri dari :
1. 1 ( Satu ) orang ketua dan 2 orang anggota.
2. Ketua dipilih dari dan oleh 3 ( tiga ) orang yang terpilih sebagai internal auditor dalam
kongres
3. Syarat Menjadi internal Auditor diatur dalam anggaran Rumah Tangga
4. Tugas dan wewenang Internal Auditor diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 20
KOORDINATOR WILAYAH
KOORDINATOR WILAYAH terdiri dari :
1. 1 ( Satu ) orang Ketua dan 1 ( satu ) orang Sekretaris
2. Koordinator Wilayah dipilih oleh pimpinan pusat atas masukan dari serikat Pekerja
Anggota yang berada di propinsi/kabupaten.
3. Syarat Menjadi Kooridnator Wilayah diatur dalam anggaran rumah tangga.
4. Tugas dan wewenang koordinator wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 21
PENGGANTI ANTAR WAKTU ( PAW )
1. Pengganti Antar Waktu ( PAW ) hanya berlaku untuk Presiden FSP2KI
2. Pengisian lowongan jabatan Pada Presiden terjadi apabila Presiden berhalangan tetap,
mengundurkan diri, diberhentikan atau meninggal Dunia.
3. Apabila Presiden mengalami hal- hal tersebut dalam ayat 2, maka jabatan Presiden untuk
sementara dilaksanakan oleh Wakil presiden sampai dengan dilaksanakannya KONGRES
LUAR BIASA selambat- lambatnya 6 bulan setelah terjadi PAW.

Pasal 22
Pemberhentian Pimpinan Pusat, Internal Auditor
dan Koordinator Wilayah
1. Presiden dapat diberhentikan melalui KONGRES LUAR BIASA apabila dinilai oleh 2/3
Serikat Pekerja anggota sudah tidak layak lagi menjalankan tugasnya.
2. Presiden dapat mengganti wakil presiden, Sekretaris Jendral, Bendahara, dan Ketua
Bidang melalui rapat pimpinan pusat yang dihadiri oleh 2/3 pimpinan pusat.
3. Internal Auditor dapat diberhentikan dan digantikan apabila dinilai oleh 2/3 serikat
pekerja anggota sudah tidak layak menjalankan tugasnya, dan langsung digantikan oleh
personil baru yang dipilih dalam Rapat Kerja Nasional FSP2KI.
4. Koordinator Wilayah dapat diberhentikan dan digantikan apabila dinilai oleh 2/3 serikat
pekerja anggota pada wilayahnya sudah tidak layak menjalankan tugasnya.

BAB VII
KEDAULATAN, KONGRES dan RAPAT

Pasal 23
KEDAULATAN
Kedaulatan organisasi tertinggi berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui
KONGRES dan KONGRES LUAR BIASA.

Pasal 24
KONGRES
1. KONGRES dilaksanakan 4 tahun sekali dalam rangka berakhirnya kepengurusan,
menetapkan pengurus baru, merubah AD/ART bila diperlukan, dan membuat program
kerja.
2. KONGRES LUAR BIASA dilaksanakan apabila ada kejadian luar biasa menurut pandangan
2/3 dari jumlah serikat pekerja anggota diperlukan adanya KONGRES LUAR BIASA.
3. Presiden yang terpilih melalui KONGRES LUAR BIASA meneruskan tugas sebagai Presiden
sampai berakhirnya masa kepengurusan Presiden yang digantikan.

Pasal 25
RAPAT
1. Rapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Rapat terbagi atas :
a. Rapat Pimpinan Pusat.
b. Rapat Kerja Nasional ( RAKERNAS )
c. Rapat Koordinasi Wilayah
d. Rapat konsolidasi dilaksanakan sesuai kebutuhan organisasi.
3. Penjelasan mengenai Rapat- rapat tersebut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
KEUANGAN

Pasal 26
SUMBER KEUANGAN
Keuangan organisasi ini diperoleh dari :
1. Uang Iuran yang dibayar setiap bulan oleh Serikat Pekerja Anggota sekurang- kurangnya
Rp. 300 ( tiga ratus rupiah ) per anggota
2. Penyetoran Iuran dilakukan oleh Serikat pekerja Anggota melalui debit rekening melalui
Rekening FSP2KI yang ditetapkan setelah Pengurus Pusat baru terpilih paling lambat
setiap tanggal 5 setiap bulannya.
3. Besaran iuran dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan organisasi setelah disepakati oleh
seluruh anggota.

Pasal 27
ANGGARAN
1. Pengurus FSP2KI setiap tahunnya membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Organisasi ( RAPBO ).
2. RAPBO ditetapkan melalui rapat Kerja Nasional FSP2KI.

Pasal 28
SUMBER DANA LAINNYA
Selain dari pemungutan uang pangkal, iuran anggota, maka dalam memenuhi keuangan
organisasi FSP2KI dapat melakukan usaha – usaha lain yang sah dan sumber dana lain yang
sifatnya tidak mengikat.

Pasal 29
PENGELOLAAN DANA
Pengurus FSP2KI wajib melaksanakan administrasi keuangan dengan tertib, baik dan
transparan. Wajib membuat laporan keuangan setiap 6 ( enam ) bulan sekali dan di laporkan
kepada anggota setelah dilakukan audit oleh INTERNAL AUDIT.

BAB IX
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 30
Pembubaran organisasi
FSP2KI dapat membubarkan diri, apabila dikehendaki oleh sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah
Serikat Pekerja anggota dalam KONGRES LUAR BIASA yang diselenggarakan khusus untuk
pembubaran tersebut.

BAB X
PERATURAN TAMBAHAN dan PENUTUP

Pasal 31
PERATURAN TAMBAHAN
Hal hal yang belum tercantum dalam anggaran dasar ini diatur dalam anggaran rumah tangga
yang tidak terpisahkan dengan anggaran dasar ini.

Pasal 32
PENUTUP
Anggaran Dasar ini berlaku, semenjak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I
LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 1
ATRIBUT
1. Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia ( FSP2KI ) mempunyai Atribut berupa
Bendera dan Lambang.
2. Lambang serta maknanya diatur sebagai berikut.

LOGO TO WEB FSP2KI
a. Lingkaran Hijau berarti : Kesejahteraan
b. Warna Dasar Biru berarti : Persaudaraan dan Solidaritas
c. Logo Kertas berarti : Identitas industri anggota
d. 6 pita putih berarti : 6 pendiri FSP2KI ( SPPTTEL , SP Pindo Deli, SP Riaupulp, SP
Riau Paper, SP Riaupower, SPD Jambi )

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 2
SYARAT MENJADI ANGGOTA
Serikat Pekerja yang menjadi anggota FSP2KI adalah :
1. Serikat Pekerja pada industry pulp, Kertas, kehutanan, packaging, percetakan, dan
perusahaan kontraktor pendukungnya.
2. Serikat Pekerja yang tidak berafiliasi kepada federasi dan atau konfederasi lain.

Pasal 3
SYARAT KEANGGOTAAN
Mengajukan permohonan untuk menjadi anggota FSP2KI dengan mengisi formulir pendaftaran
keanggotaan, dengan melampirkan :
1. Surat pernyataan dari Ketua dan Sekretaris serikat Pekerja di masing – masing
perusahaan, untuk menjadi anggota FSP2KI.
2. Surat pernyataan akan menerima dan menyetujui Anggaran Dasar Anggaran Rumah
Tangga dan ketentuan lain yang ditetapkan organisasi.

BAB III
SYARAT, TUGAS DAN WEWENANG
PIMPINAN PUSAT, KOORDINATOR WILAYAH dan INTERNAL AUDITOR

Pasal 4
SYARAT PIMPINAN PUSAT, KOORDINATOR WILAYAH, DAN INTERNAL AUDITOR
1. Pernah atau sedang menjadi pengurus Serikat pekerja Anggota FSP2KI.
2. Tidak menjabat sebagai pengurus organisasi pengusaha.
3. Tidak sedang terlibat masalah pidana.

Pasal 5
TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN PUSAT
1. Melaksanakan Program kerja dan peraturan organisasi yang telah ditetapkan dalam
KONGRES maupun rapat kerja organisasi dengan penuh rasa tanggungjawab.
2. Melaksanakan tugas dan fungsi, sesuai dengan AD/ART Organisasi.
3. Membuat laporan pertanggungjawaban dan mempertanggungjawabkan hasil kerja
organisasi dalam KONGRES.
4. Menetapkan kebijakan organisasi berdasarkan program – program kerja organisasi yang
telah ditetapkan dalam KONGRES.
5. Menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi ( RAPBO ) melalui rapat
KERJA NASIONAL.
6. Mengkoordinasikan dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas organisasi berjalan sesuai
dengan AD/ART.

Pasal 6
TUGAS DAN WEWENANG KOORDINATOR WILAYAH
1. Menampung aspirasi anggota dimasing-masing wilayahnya
2. Berkoordinasi aktif dengan pengurus pusat
3. Mengkampanyekan misi organisasi dimasing-masing wilayahnya
4. Membuat rancangan agenda pertemuan antara pengurus dengan SPA anggota yang
dikoordinasikan dengan Pimpinan pusat
5. Mensosialisasikan program Federasi kepada SP anggota
6. Melakukan pengawasan pelaksanaan AD/ART Organisasi terhadap anggota yang ada
diwilayah

Pasal 7
TUGAS DAN WEWENANG INTERNAL AUDITOR
1. Melaksanakan amanat AD/ART
2. Mengawal pelaksanaan Organisasi yang sudah diputuskan dalam Kongres, RAKERNAS
dan koordinasi Organisasi
3. Mengevaluasi jalannya roda Organisasi (yang dilaporkan pada saat RAKERNAS)
4. Mengevaluasi project yang dilaksanakan oleh Organisasi (baik secara report maupun
secara financial)
5. Berhak untuk mere-scheduling project (jika dianggap menyimpang dari yang ditetapkan)

BAB IV
RAPAT

Pasal 8
RAPAT PIMPINAN PUSAT
1. Rapat Pimpinan Pusat disingkat RAPIMPUS
2. Rapat dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 pimpinan pusat
3. Rapat yang berkaitan dengan Organisasi dan dikehendaki oleh President/Sekjen
4. Membahas pelaksanaan program kerja, project, atau yang dianggap perlu oleh
Organisasi
5. Hasil Rapat Pimpinan Pusat disampaikan pada saat RAKERNAS

Pasal 9
RAPAT KERJA NASIONAL
1. Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS
2. Rapat dilakukan 1(satu) tahun sekali dan dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 Anggota
pengurus SPA (Serikat Pekerja Anggota)
3. Membahas pelaksanaan program kerja, issue Provinsi/Nasional, atau yang dianggap perlu
oleh Organisasi
4. Hasil Rapat Kerja Nasional harus ditaati dan dijalankan oleh masing-masing (sesuai
bidangnya)

Pasal 10
RAPAT KOORDINASI WILAYAH
1. Rapat Koordinasi Wilayah disingkat RAKORWIL
2. Rapat dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 pengurus SPA yang ada diwilayahnya.
3. Rapat yang berkaitan dengan Organisasi dan dikehendaki oleh Ketua Koordinasi wilayah.
4. Membahas pelaksanaan program kerja, Menampung aspirasi, atau yang dianggap perlu
oleh Organisasi
5. Hasil Rapat Koordinasi Wilayah disampaikan pada saat RAKERNAS atau Kongres

BAB V
PERATURAN TAMBAHAN dan PENUTUP

Pasal 11
PERATURAN TAMBAHAN
Hal hal yang belum tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini akan
diatur secara terpisah dalam Rapat Kerja Nasional sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART ini.
Pasal 12
PENUTUP
Anggaran Rumah Tangga ini berlaku, semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 23 April 2011

PIMPINAN SIDANG
KONGRES KE 3
FEDERASI SERIKAT PEKERJA PULP DAN KERTAS INDONESIA
( FSP2KI )

Ketua: Nelson F. Saragih
Sekretaris: Andar Tarihoran
Anggota: Sumanto