• Home »
  • AKSI »
  • KORWIL JABAR – FSP2KI – KPBI SERTA ELEMEN BURUH SEJABAR GERUDUK GEDUNG SATE

KORWIL JABAR – FSP2KI – KPBI SERTA ELEMEN BURUH SEJABAR GERUDUK GEDUNG SATE

Demonstrasi buruh selalu mewarnai menjelang penetapan upah minimun provinsi tanggal 1 November karena UMP itu akan berdampak pada upah buruh di kabupaten/kota dan upah sundulannya. Walaupun sudah ada landasan penetapan, yaitu berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), pada Sidang Dewan Pengupahan, perwakilan buruh akan meminta besaran lebih tinggi, sementara pengusaha berupaya menekan upah di bawah besaran KHL.

img-20161027-wa0002

Semenjak di keluarkannya Peraturan  Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, eforia buruh kini beralih untuk mencaput peraturan tersebut. PP Nomor 78 tahun 2015 telah mengebiri hak buruh dalam bernegoisasi di tahun berjalan, padahal kenaikan UMK harus berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. PP ini juga tumpang tindih dengan keberadaan Dewan Pengupahan. Buat apa ada Dewan Pengupahan apabila PP itu tetap dipaksakan berjalan “Ujar Bambang Tambora selaku Korwil Jabar”

Desakan pencabutan pun secara seragam diteriakan para buruh agar PP yang ditandatangani Presiden Jokowi 23 Oktober lalu dicabut. Kenaikan 8.5% tidaklan rasional dibandingkan dengan tingginya tingkat pemenuhan kebutuhan yang layak.

“Fsp2ki yang berafliasi dengan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia(KPBI)  menuntut pemerintah memberikan apa yang seharusnya diberikan seperti tertulis dalam PP No 78 tahun 2015. Sementara, faktanya buruh tidak lagi dilibatkan untuk melakukan perdebatan tentang masalah pengupahan,”.

Keseragaman suara akan dijalankan untuk melakukan aksi unjuk rasa yang berkelanjutan, korwil Jabar- Fsp2ki dengan seluruh elemen organisasi buruh yang ada  seruduk  Gedung Sate, Bandung yang telah dimulai tanggal 27 Oktober sampai dengan terpenuhinya tuntutan.