KPBI AKAN BANDING JIKA BERSALAH

Siaran Pers, KPBI, Selasa 22 November 2016

Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mendesak majelis hakim untuk memutus bebas 26 aktivis terkait unjuk rasa menolak Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan no 78 tahun 2015. Majelis Hakim akan memvonis 23 buruh, 2 pengacara LBH Jakarta, dan 1 mahasiswa pada Selasa siang, 22 November 2016.

 

KPBI menilai vonis bebas terhadap 26 aktivis pengunjukrasa di depan Istana akan menjadi penanda penting arah demokrasi Indonesia. Jika divonis bersalah, Indonesia akan mundur 18 tahun ke masa orde baru ketika memprotes pemerintah diganjar hukuman pidana.

13173667_168606780205532_5662256562771890451_n

Sekretaris Jenderal KPBI Damar Panca Mulya mengatakan secara hukum 26 aktivis tidak bisa dijerat dengan pasal 214 dan 216 KUHP. Pasal 214 mempidanakan mereka yang menentang aparat dalam menjalankan Undang-undang sementara 216 mereka yang berkerumun dan menolak dibubarkan.

Damar menyebutkan pengadilan sebelumnya jelas membuktikan kepolisian melaksanakan Peraturan Kapolri, bukan Undang-undang. “Tidak ada dasar Undang-undang bagi polisi membubarkan demo 30 Oktober karena lewat pukul 18.00 apalagi sampai mempidanakakan peserta aksi damai tersebut,” ujarnya pada Selasa, 22 November 2016. Damar menambahkan, aksi 30 Oktober 2015 juga bukan kerumunan melainkan 20 ribu massa buruh dan pendukungnya yang terorganisir.

Untuk itu, KPBI menuntut majelis Hakim agar memutus perkara kriminalisasi ini atas dasar keadilan hukum. “Bukan atas dasar intervensi politik kekuasaan,” ungkap Damar. Ia menegaskan, kebebasan memprotes pemerintah dilindungi sebagaimana disebut dalam UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

KPBI menegaskan akan mengajukan banding jika 7 anggotanya, yang merupakan bagian dari 26 aktivis, divonis bersalah. “Vonis bersalah akan menjadi dasar pemerintah untuk bertindak semakin represif dan melarang protes tanpa dasar hukum,” terang Damar.

KPBI juga menekankan kriminalisasi terhadap 26 aktivisi ini tidak mengurungkan langkah untuk mendesak pencabutan PP 78/2015. “PP 78/2015 memiskinkan rakyat dan menurunkan daya beli. Secara riil, upah buruh terus turun,” kata Damar.

Pada Selasa pekan lalu, Jaksa menuntut 26 aktivis dengan percobaan 2 bulan penjara dengan 1 bulan kurungan. Kepolisian membubarkan unjuk rasa di depan istana itu dengan alasan Peraturan Kapolri yang membatasi unjuk rasa hanya pukul 18.00. Padahal, UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum tidak mencantumkan batasan waktu unjuk rasa.

  1. Narahubung
    Sekjen KPBI, Damar Panca Mulya, +62 812-9885-3283
    Wakil Ketua KPBI, Jumisih, +62 856-1612-485