KPBI: Omnibus Cipta Lapangan Kerja Ciptakan PHK Massal dan Perburuk Kondisi Kerja

Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menolak keras pasal-pasal ketenagakerjaan yang ada pada Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja, Pepajakan, dan Pemberdayaan UMK. Alih-alih, pengesahan Rancangan Undang-undang tersebut malahan akan meningkatkan PHK massal dan menurunkan kesejahteraan 40 persen rakyat termiskin di Indonesia. Upaya omnibus law ini juga menegaskan kembali keberpihakan Presiden Joko Widodo pada sistem ekonomi neoliberal yang membela kepentingan modal alih-alih rakyat kecil.

Dari proses pembahasan omnibus law, terdapat gelagat untuk mengubah pasal-pasal soal ketenagakerjaan yang di antaranya akan berujung pada penghapusan atau penurunan secara drastis pesangon, pengubahan pengupahan menjadi berdasar jam, dan penyerahan sistem ketenagakerjaan pada mekanisme bipartit (perundingan di tempat kerja pengusaha-buruh).

Pertama, penghapusan atau penurunan secara drastis pesangon akan menciptakan PHK massal. Buruh yang menganggur tidak akan lantas serta merta mendapatkan pekerjaan. “Pengangguran ini akan menjadi beban ekonomi dan sosial baru bagi masyarakat dan negara. Alih-alih cipta lapangan kerja, pengesahan omnibus law akan menciptakan gelombang PHK,” kata Ketua Umum KPBI Ilhamsyah pada Sabtu, 28 Desember 2019. Alih-alih menegakan peraturan soal pesangon yang banyak dilanggar, pemerintah justru akan memberi karpet merah dengan melegalkan pelanggaran terhadap UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan tersebut.

Kedua, pengupahan yang jatuh pada hitungan per jam akan menjauhkan buruh dari kepastian kerja. Buruh dapat saja mengalami pemangkasan upah secara signifikan sehingga tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan tanggungan mereka. Padahal, di negara dengan jaring sosial yang lemah seperti Indonesia, upah minimum merupakan kebijakan yang penting untuk menekan pemiskinan struktural.

Ketiga, penyerahan hak-hak yang saat ini dijamin undang-undang pada perundingan bipartit akan memperburuk kesejahteraan buruh. Sebab, praktik pemberangusan serikat masih marak terjadi di Indonesia. Bahkan, perlindungan dalam UU 21/2000 tentang serikat buruh/pekerja pun sering dilanggar pengusaha. “Tanpa posisi setara, serikat buruh hanya akan menjadi stempel karet kebijakan-kebijakan untuk mengebiri hak-hak buruh,” imbuhnya. Pekerjaan, imbuhnya, tak ayal akan memunculkan wajah yang semakin mendekati perbudakan modern.

Secara garis besar, berbagai kebijakan dalam Omnibus Law rumpun ketenagakerjaan akan memperdalam cengerakam pasar kerja fleksibel dan akan melemahkan daya tawar buruh agar tidak bisa berserikat. “Buruh bisa dengan mudah di-PHK atau dikurangi jam kerja jika berserikat dan kritis. Ini jelas bertentangan dengan sikap pemerintah dan DPR mengesahkan konvensi ILO tentang kebebasan berserikat dan jaminan kebebasan berserikat di UU 21/2000 serta UUD,” tegas Ilhamsyah. Ia menekankan ketidakhadiran serikat buruh/pekerja yang kritis merupakan pintu gerbang berbagai pelanggaran hak-hak buruh lainnya mulai pelanggaran upah lembur, hak maternitas, hingga keselamatan kerja dsb.

Dengan usulan omnibus law, KPBI melihat periode kedua Presiden Joko widodo semakin menegaskan keberpihakannya. “UU Omnibus law adalah bentuk nyata dari apa yang dilakukan Jokowi dalam memberi karpet merah kepentingan kapitalisme dalam mengeksploitasi tenaga kerja Indonesia,” ungkapnya.

Eksploitasi itu juga muncul dengan terus menjadikan buruh sebagai tumbal untuk menggenjot ekonomi. “Berkali-kali memberikan bentuk insentif pada pengusaha tapi apa yang diberikan negara pada buruh? Apa negara memberikan perumahan dan transportasi murah pada buruh? Pengobatan atau sekolah gratis pada anak-anak buruh, negara selalu mengambil apa yang dimiliki kaum buruh yang sudah sedikit itu,” serunya.

Oleh karena itu, KPBI mendesak pemerintah untuk membatalkan pasal-pasal di rumpun ketenagakerjaan dalam RUU Cipta lapangan Kerja dan omnibus law lainnya. KPBI mendesak pemerintah untuk tidak mengorbankan rakyat dalam menarik investasi. KPBI berpendapat masih ada cara-cara lain yang lebih rendah dampak buruknya. Terlebih, empat besar penghambat utama investasi di Indonesia berdasarkan survei World Economic Forum pada 2019 tidak berhubungan dengan ketenagakerjaan. Keempat penghambat utama itu adalah korupsi (13 persen), birokrasi tidak efisien (11 persen), akses ke pembiayaan 11 persen, dan regulasi pajak 5 persen.

KPBI menegaskan bahwa buruh di berbagai sektor jelas akan melakukan perlawanan habis-habisan jika pemerintah bersikukuh melanjutkan proses pengesahan pasal-pasal yang merugikan buruh dalam omnibus law. KPBI juga menyerukan agar gerakan mahasiswa dan pelajar, sebagai calon kelas pekerja di masa depan, turut merapatkan barisan menolak pasal-pasal ketenagakerjaan di omnibus law.

Siaran pers Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Sabtu, 28 Desember 2019