Langkah menghadapi ancaman Objek Vital Nasional

 
 
Pada tanggal 21 Agustus 2014 lalu, Kementerian Perindustrian mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 466/M-InD/Kep/8/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Objek Vital Nasional Sektor Industri. Keputusan Menteri ini merupakan revisi dari Keputusan Menteri sebelumnya dengan menambahkan jumlah perusahaan yang dan kawasan industri yang termasuk dalam kategori obyek vital nasional.

Saat ini terdapat 49 perusahaan industri dan 14 kawasan industri. Selain penetapan obyek vital nasional sektor industri, saat ini tercatat pula 252 obyek vital nasional di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (berdasarkan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1610 K/02/MEM/2004) yang terdiri dari 33 perusahaan dikelola oleh Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP MIGAS), 186 dikelola oleh Pertamina, 2 di kelola oleh Perusahaan Gas Negara, 25 dikelola oleh Perusahaan Linstrik Negara (PLN) dan 6 dikelola oleh Direktorat Jenderal Minerba.
Hermawanto, pengacara publik yang hadir dalam diskusi disela-sela acara Pertemuan Nasional tersebut mengungkapkan bahwa langkah hukum untuk menggugat Keputusan Menteri ini hampir tertutup sebab tengat waktu 90 hari sejak Keputusan ini diterbitkan sudah lewat.
 
Lebih lanjut, Hermawanto mengatakan bahwa sebagai bahan kampanye, kita bisa mengajukan Judicial Review (JR) terhadap Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional karena bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam jaminan hak-hak serikat buruh dalam menjalankan aktivitasnya, sekalipun potensial ditolak karena batas waktu, yakni Keppres No. 63/2004 telah keluar pada tahun 2004, dan JR pada saat tahun 2004 berlaku hanya selama 180 hari sejak diundangkan. Sekalipun Perma No. 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil tidak membatasi lagi batas waktunya untuk mengajukan JR, namun Perma tersebut tidak bisa berlaku surut. (khi)