Membongkar Problem Hukum Perburuhan Indonesia


Membahas hukum perburuhan Indonesia, adalah membongkar tentang tiga paket Hukum Perburuhan yaitu : Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Serikat Buruh, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.


Ketiga undang-undang tersebut, merupakan kebijakan perburuhan tidak pernah muncul tiba-tiba. Kebijakan perburuhan senantiasa dilatarbelakangi oleh kepentingan tertentu yang disusupkan dalam kebijakan nasional. Tiga Paket Kebijakan perburuhan tersebut dilatar belakangi oleh program globalisasi Multi National Coorperation (MNC) yang didirikan oleh Negara-negara kaya kapitalis di dunia. MNC inilah yang kita kenal antara lain sebagai International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Dengan dalih mengentaskan kemiskinan, IMF menawarkan pemberian hutang kepada Indonesia dengan syarat Indonesia harus melakukan perubahan beberapa kebijakan agar lebih menguntungkan Negara-negara kapitalis tersebut.

Dalam salah satu pasal dalam Letter of Intent perjanjian untuk mendapatkan pinjaman dari IMF dinyatakan bahwa Indonesia harus melakukan beberapa perubahan yang berkaitan dengan perburuhan, salah satunya adalah adanya flexibility labour market atau dalam hubungan perburuhan yang bersifat fleksibel.

Pendidikan paralegal yang dilaksanakan di Pekanbaru, kerjasama antara Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia – Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ini juga membekali peserta dengan perspektif politik yang tajam sehingga kelak, ketika mereka melakukan pembelaan kepada anggota, selalu dilandasi pada satu keberpihakan yang nyata kepada anggota. (khi)