MENOLAK PP 78/2015, BURUH DITANGKAP

Penangkapan yang semena-mena dari aparat kepolisian terhadap buruh  yang tergabungdalam Gerakan Buruh Indonesia (GBI) “menunjukkan brutalitasnya melalui tindakan kekerasan dengan pengerusakan, pemukulan, menginjak-injak  Buruh dan 2 (dua) orang Pengacara Publik dari LBH Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2015. kepolisian  menggunakan kewenangannya untuk membungkam perjuangan rakyat sebagai gerakan sosial untuk memperoleh kesejahteraan melalui pengupahan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu dimanakeadilan di negeri ini apabila pemerintah sediri masih bersikap diskriminasi.

Menyampaikan pendapat di muka umum bukanlah tindak pidana, tetapi merupakan hak asasi manusia, Bahwa aksi damai yang dilakukan oleh buruh pada tanggal 30 Oktober 2015 dengan alasan telah melewati Pukul 18.00 Wib tidak dapat dipidana, karena dijamin dalam Pasal 13 UU No. 9 tahun 1998.
Tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa yang mengacu pada Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat dimuka Umum. tidak bisa dijadikan landasan hukum yang sah untuk memidanakan para terdakwa
Kebebasan berpendapat dan berekpresi merupakan hak dasar dan asasi  manusia. Pasal 28 E Ayat 3 UUD 1945 :
”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
Kemudian dijamin dalam undang-undang UU Nomor 9 Tahun 1998
”Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
Pemerintahan yang demokratis tidak dapat melarang rakyat untuk melakukan aksi demonstrasi atau menyampaikan pendapat di muka umum. Pemerintah hanya memiliki kewenangan untuk mengatur tata cara atau mekanisme dalam melakukan aksi demonstrasi yang diatur dalam UU No.9 tahun 1998. Apabila Pemerintah melarang aksi demonstrasi maka sama halnya dengan melakukan pengekangan terhadap Hak Asasi Manusia sekaligus pelanggaran terhadap Konstitusi yang berlaku di Indonesia.
Pengaturan tentang pengupahan dalam PP 78/2015 telah menghilangkan mekanisme perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL), menghilangkan ruang musyawarah/perundingan antara pekerja/buruh dan pengusaha serta pemerintah. Tingkat kebutuhan  tiap – tiap daerah itu berbeda, tidak mungkin bagi pemerintah untuk mempersamakan standard pengupahannya dan juga Menghilangkan peran dan kontribusi pekerja/buruh dalam roda pembangunan.