MOGOK KERJA AWAK MOBIL TANGKI PERTAMINA

Hak dasar serikat pekerja diatur dalam Undang – undang 13/2003 ketenagakerjaan pasal 137, hak inilah yang dipakai untuk melakukan mogok kerja ketika perundingan mengalami jalan buntu

images.

Sedikitnya, sebanyak 1000 orang supir yang berprofesi sebagai Awak Mobil Tangki Pertamina akan mogok kerja pada tanggal 1 November 2016. Mereka tergabung dalam Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia(FBTPI), sebuah federasi yang berafiliasi dengan Konfederasi Persatuan Buruh Indoinesia (KPBI). Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina Patra Niaga Depot Plumpang, selama ini mendistribusikan pasokan BBM ke 800 SPBU yang ada di Jabodetabek termasuk Puncak dan Sukabumi.

Ilhamsyah, Ketua Umum FBTPI dan juga Ketua Umum KPBI menjelaskan bahwa mogok kerja dilakukan karena deadlocknya perundingan dan penolakan perusahaan untuk mematuhi undang-undang. Ilhamsyah menjelaskan bahwa Pertamina, anak perusahaan serta subkontraktor lainnya sebagai perusahaan milik negara (BUMN) menolak menjalankan ketentuan undang-undang 13 tahun 2003 yang dipertegas oleh rekomendasi panitia kerja Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa seluruh buruh outsourcing di sektor BUMN harus diubah statusnya menjadi buruh permanen. Penolakan ini, menunjukkan bahwa perusahaan negara tidak bersedia mematuhi undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah.

Selain berkaitan dengan status kerja outsourcing yang sudah berlangsung belasan tahun, pemogokan juga untuk menuntut pemenuhan ketentuan jam kerja 40 jam/minggu sebab selama ini mereka bekerja 12 jam per hari, pemenuhan uang tunjangan untuk buruh sektor migas. Mereka juga mendesak perusahaan menghentikan intimidasi terhadap mereka yang berserikat dan mempekerjakan kembali buruh yang sudah di PHK.

Merespon Rencana mogok tersebut, perusahan menyatakan akan mengerahkan pasukan TNI untuk menggantikan buruh yang mogok. Menyikapi hal ini, Ilhamsyah menegaskan bahwa langkah perusahaan tersebut bertentangan dengan UU 13 /2003 yang melarang perusahaan menggantikan buruh yang sedang mogok dengan buruh pengganti. Disamping itu,pelibatan tentara juga menyalahi ketentuan sebab tentara seharusnya tidak terlibat dalam konflik ketenagakerjaan. Pemogokan diperkirakan akan melumpuhkan aktivitas masyarakat secara luas sebab aktivitas masyarakat sangat dipengaruhi oleh distribusi BBM.