Outsourcing di Industri Pulp dan Kertas, harus segera dituntaskan…!!

Pertemuan FSP2KI dengan DIRJEN PHI
Pada tanggal 30 Agustus 2013, bertempat di Ruang Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisa Diskriminasi, Pimpinan Pusat (Pimpus) Federasi Serikat Pekerja Pulp Kertas Indonesia (FSP2KI) mengadakan diskusi dengan Direktur Jenderal Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia.Rombongan Pimpus yang terdiri dari 8 orang, dipimpin Wakil Presiden FSP2KI Edy Sumardi. Sementara Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisa Diskriminasi, Ibu Sri Nurhaningsih hadir mewakili pihak Dirjen.

“FSP2KI, berkomitmen melakukan advokasi secara tuntas atas problem pekerja outsourcing di industri Pulp dan kertas, “ tegas Edy Sumardi membuka pertemuan tersebut. Permasalahan yang sudah terjadi bertahun-tahun tersebut, menemukan momentumnya terkait dengan pemberlakuan PERMENAKERTRANS Republik Indonesia Nomor:19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain,atau lebih populer disebut alih daya atau outsourcing. 

 
Sementara, Sri Nurhaningsih menambahkan bahwa selama bertahun-tahun, memang terjadi masalah serius dengan pekerja outsourcing, salah satu penyebabnya adalah  lemahnya fungsi pengawasan yang menjadi mandul karena otonomi daerah, sehingga fungsi pengawasan tidak lagi tersentral di Kemenakertrans.
Diskusi menyimpulkan bahwa untuk menentukan  apakah suatu jenis pekerjaan dinyatakan sebagai bagian inti atau penunjang hanya dengan satu pertanyaan saja : apakah proses produksi terhenti  ketika pekerja pada bagian tersebut tidak bekerja.? Apabila jawabannya iya, maka dapat kita nyatakan bahwa pekerjaan itu bukan penunjang tetapi merupakan inti.
Untuk  memperdalam eksplorasi permasalahan PERMENAKERTRANS RI Nomor 19 tahun 2012, Sri Nurhaningsih memastikan akan hadir dalam Workshop yang akan diselenggarakan oleh FSP2KI di Lembang pada tanggal 6 September 2013. Workshop, akan  diarahkan untuk mempersiapkan advokasi secara nasional terutama bagi anggota FSP2KI…(khi)