PAJAK PROGRESIF JHT

EDIA – FSP2KI, Membuka lembaran JHT ( Jaminan Hari Tua ), dana JHT itu berasal dari iuran pekerja dan pengusaha sebagai ttabungan sosial. Ada salah satu yang merupakan hobby pemerintah yang selalu mendikte keuangan buruh, mulai dari Upah dan lainnya. Cara  yang di gunakan pemerintah untuk mendikte memang cukup apik, di lakukan secara sistimatis sehingga menjadi legal.
Berdasarkan peraturan pemerintah, PP No. 68 tahun 2010, formula tarif PPH pasal 21 atas Jaminan Hari Tua, adalah sebagai berikut :
1.       Penghasilan bruto di bawah Rp. 50.000.000 tidak di kenakan pajak atau 0%
2.       Penghasilan bruto di atas Rp. 50.000.000 di kenakan pajak 5%.

Adanya pemotongan tersebut jelas memberatkan tabungan sosial pekerja yang di kumpulkan untuk masa tuanya. Uang  pekerja pemerintah hanya mengumpulkan dengan cara paksa dengan bersembunyi di balik regulasi yang ada. Pemotonganya pun sangat aneh, dana pengembangan yang di yterima pekerja dari hasil iurannya tidak pernah meelebihi dari 12%, tetapi kalau kita sandingkan dengan potongan pajak pekerja  yang memiliki saldo JHT di atas 500 juta.
Dengan cara – cara yang sangat apik dan sistimatik, berlindung di balik regulasi yang bertujuan menambah pundi – pundi keuangan negara, perintah merengut tabungan buruh melalui pajak. Padahal, buruh yang menerima JHT di karenakan pensiun, phk dan cacat total. Buruh akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan tetapnya. BPJS Ketenagakerjaan telah menyimpang dari prisip dasarnya, jaminan sosial yang katanya “memberikan pendapatan  kepada pekerja saat sudah tidak bekerja lagi.
Kalau negara mau bertanggung jawab pada rakyatnya jaminan sosial adalah tangung jawab negara, terhadap rakyatnya, dalam hal penyelenggaraan maupun pembiayaan. Sehingga, sangat aneh, negara sama sekali tidak berkontribusi dalam hal pembiayaan tetapi malah menarik uang pekerjanya.