PEMBELAAN TEAM ADVOKASI FSP2KI

Pengawas Disnaker pelalawan a/n Anik Manurung memanggil Management PT. PTSI atas pelaporan Serikat Pekerja.PTSI bahwa telah terjadi pelanggaran upah yaitu  tidak dibayarnya THR.sdr.Asril Pekerja PT.PTSI.

IMG-20160726-WA0006[1]

Sidang pemeriksaan dimulai jam 10:00 wib yang dihadiri  oleh Managemen RAPP : Naksa Makmur dan pak H.Ishak, Nelson F.Saragih, Agus Susanto dan Marwandi, M.Daud, Sugiarto, Rap Maju Hutauruk,dan Arif Kurniawan (SPA dan Fsp2ki) serta sdr Asril dan disaksikan anggota SP.PTSI,Ujang Nasril.

Pengawas disnaker telah melakukan pemeriksaan turun ke lapangan pada 26 Juli 2016 diruang IR-PT.RAPP yang didampingi P.Yanuar terkait upah tidak dibayarkan sdr.Asril. Ada beberapa alasan mengapa upah Sdr. Asril belum dibayarkan,  upah yang belum dibayar karena pekerja tidak dipekerjakan lagi sejak bulan April itu  sesuai UU 13tahun 20013 pasal 93 ayat 2.”ujarnya”

Dalam hal menanggapi pernyataan diatas tersebut, pihak management menggunakan psl 93 ayt 2, uu 13/20013 Wasnaker memutuskan sesuai dengan pasal 155 ayat 3 bahwa Hakim ketua sidang harus menjatuhkan putusan sela kepada pengusaha untuk membayarkan upah proses, maka kami dari pemeriksa menunggu keputusan halim Adhock dalam hal ini proses PHI dan disini, keputusan kami sudah final bila ada keberatan silahkan disampaikan tanggapannya. Temuan kami di kantor IR-RAPP yang dijadikan dasar PHK adalah bukti didokumen dari sekuriti atas temuan lashing dan kotrek dimobil kontraktor dan surat pernyataan tindakan kedua saksi yang disuap sdr.Asril.maka berdasarkan SOP dan PKB yang berlaku maka perusahaan sudah tepat mem PHK sdr.Asril.

Team Advokasi sdr. Asril menanggapi jawaban dari pengawas, kami menyimpulkan bahwa tidak adanya pelanggaran upah yang terjadi, norma pelanggaran hak pekerja yang dimaksud bahwa pekerja yang masih aktif yang masih mempunyai hubungan kerja dan dalam keadaan siap untuk dipekerjakan masih menerima hak – haknya. Pelanggaran normatif yang di maksud  adalah : PHK sepihak yang mekanismenya sekarang lagi ditangani petugas PHI dan pengawas yang bertugas menegakkan norma ketenagakerjaan dan harus mengeluarkan nota pengawasan, upah bulan April sampai dengan Juni yang tidak dibayarkan.

Kalau harus menunggu putusan hakim adhock dalam sidang PHI,berarti sdr. Asril berhak mendapatka upah prosesnya.Pengawas sudah menyatakan final dan tak mungkin bisa berubah maka harus dipisahkan proses PHI dan proses normatif dari pengawas. Sebaiknya normatifnya dulu dituntaskan supaya ada kronolgis fakta hukumnya yang  jelas dan  informasi yang berimbang untuk dapat memutuskan proses normative pengawas.