PENCATATAN SERBUK HPM HARUS SEGERA DITERBITKAN

Rieke Dyah Pitaloka (RDP):
Rieke Dyah Pitaloka (RDP) sebagai salah satu anggota komisi IX DPR RI hadir dan berdialog dalam acara rapat akbar yang digelar di Karawang pada Minggu (20/9) di GOR Adiarsa. RDP menegaskan bahwa penegakan hukum harus menjadi panglima. Pendapat ini disampaikannya  menanggapi pengaduan peserta rapat akbar yang hadir mewakili Serbuk PT. HPM.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Serbuk HPM sudah 5 bulan melakukan proses permohonan pencatatan pembentukan serikat buruh tetapi dihambat oloeh Kepala Disnakertrans Kab. Karawang. Ahmad Suroto, selaku Kadisnakertrans menyatakan bahwa seluruh persyaratan untuk mencatatkan serikat buruh baru sudah terpenuhi tetapi tetap saja dirinya menolak memberikan nomor bukti pencatatan.
Riki Hermawan, Ketua Umum Federasi SERBUK menyebutkan berbagai upaya untuk segera mendapatkan SK pencatatan tersebut, bahkan kasus tersebut sudah masuk dalam laporan tindak pidana di Polres Karawang. Selain itu, kasus ini juga sudah masuk sebagai pengaduan ke Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta. 
Selain kasus SERBUK HPM, tercatat beberapa kasus dari basis anggota FSP2KI yang akan segera ditindaklanjuti oleh komisi IX antara lain kasus PHK terhadap pengurus SP2K Futong di Riau,dan kasus PHK di PT. DCK Karawang. (khi)