PENGELOLAAN TENAGAKERJA PT.SARINDO BURUK

Perundingan Tripatrit Serikat Pekerja Sarindo (SPS) memasuki babak baru, dimana pada tripatrit pertama pihak perusahan hadir di disnaker pelalawan hanya sebentar untuk mengatakan tidak dapat menjalani perundingan dengan alasan banyaknya urusan lain. Dan Tripartit ke dua tidak dihadiri pihak perusahaan sama sekali tanpa ada alasan yang jelas.

IMG-20170224-WA0004 (2)Tripartit

Memasuki tripartit ke tiga pihak perusahaan di wakili oleh Pengacaranya Apul Nababan SH. Dan seorang staf dari Sarindo dimana terjadi perdebatan sengit antara Apul dengan Tim SP Sarindo yang di dampingi oleh Tim advokasi Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) Marwandi, pada pembahasan Kontrak kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan UU ketenaga kerjaan. Kalau di lihat dari pelanggaran kontrak kerja tersebut maka dalam kontek hukumnya beralih dari Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu ((PKWTT). Perdebatan yang panjang, akhirnya pengusaha mengakui bahwa kawan kawan – kawan Sarindo harus jadi PKWTT.

Karena perusahaan sudah mengakui status hubungan kerja tersebut maka kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan perundingan lanjutan yang di mediasi oleh disnaker pelalawan.

Memasuki agenda berikutnya selain status hubungan kerja ialah membahas pesangon. Kedua belah pihak diberi waktu 1 minggu untuk menyiapkan data data pendukung.

Perundingan dilanjutkan Rabu 22 Feb 2017 di disnaker pelalawan yg mana pengusaha hanya diwakili oleh Apul Nababam sendiri. Sementara SPS sangat antusias menhadirkan sekitar 15 org anggota disampingi tim Advokasi FSP2KI, Agua Susanto, Arif Kurniawan dan Staf Ahli Bandaro. Tetapi setelah adu data pihak pengusaha banyak tidak memiliki data karyawannya sendiri, sangat bertolak belakang dengan data dari Serikat yang cukup lengkap. Bahkan yg paling menarik ada seorang anggota Serikat yang tidak terdata sama sekali di perusahaan Sarindo sementara dia sudah bekerja dari tahun 2014 dan menerima gaji setiap bulannya melalui tranfer ATM. Dan rata rata yang diakui oleh pengusaha adalah satu tahun terakhir, bahkan ada yang cuma 6 bulan. Kita menganggap hal tersebut ketidak prefesionalan perusahaan tidak ada dalam mengelola tenaga kerja. Ini disebabkan karena dari awal, pekerja melakukan kontrak kerja dengan mandor lapangan bukan dengan Human Resources (HR )nya. Dan sejauh ini pekerja tidak pernah diberi salinan kontrak kerjanya.

IMG-20170224-WA0005Tim Perunding

Akhirnya kita meminta disnaker untuk mengeluarkan anjuran agar kita bisa ke Perselisihan Hubungan Industri (PHI) saja. Tetapi pengusa melalui pengacaranya meminta akan membicarakan rumusan pesangon selama seminggu, kemudian akan memanggil karyawan satu persatu boleh didampingi serikat untuk menghitung besaran pesangon yg akan diterima.

Pada prinsipnya SPS siap asal dibayar sesuai ketentuan, tetapi kita sepakat ke PHI jika tidak sesuai dengan ketentuan.

Setelah dari disnaker kawan kawan langsung membahas rumusan pesangon. Pukul 17;00wib anggota SPS merapat ke rumah Marwandi untuk berdiskusi menetukan cara perhitungan pesangon dan langkah langkah selanjutnya.

Kekawatiran kawan kawan saat ini adalah
1. Lemahnya dari sisi finansial karena semua sudah berhenti bekerja.
2. Intimidasi dari pengusaha terhadap anggota supaya menerima pesangon sesuai kemauan pengusaha.
3. Lamanya proses jika sampai PHI dan mereka tidak bisa menghadiri.

“Kawan kawan tidak perlu kwatir bahwa Federasi dan jaringan akan mengawal dam mendampingi sampai kasus selesai”ujar Marwandi