PERJANJIAN KONTRAK

Apa itu Perjanjian Kontrak ?
Apa syarat – syarat Perjanjian Kontrak ?
Sahnya perjanjian harus diuji dengan beberapa syarat. Terdapat 4 syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut

Syarat sah yang subyekif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata
Disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensinya apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif kontrak tersebut “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan.

  1. Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement) Apabila tindakan pembatalan  tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah. syarat kesepakatan kontrak dianggap sah oleh hukum, apabila kedua belah pihak ada kesesuaian pendapat. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut.
  • Paksaan
  • Penipuan
  • Kesilapan

Sebagaimana pada pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Wewenang / Kecakapan berbuat menurut hukum Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap.

Kategori orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian pasal 1330 KUH Perdata, yaitu

  • Orang-orang yang belum dewasa
  • Mereka yang berada dibawah pengampuan
  • Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal.

  1. Obyek / Perihal tertentu Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian” Sedangkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.
  2. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang, suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi 4 persyaratan yuridis agar berikut:
1. Syarat sah yang obyektif
2. Syarat sah yang subjektif
3. Syarat sah yang umum di luar
pasal 1320 KUH Perdata

  • Kontrak harus dilakukan dengan I’tikad baik
  • Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
  • Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
  • Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum

4. Syarat sah yang khusus

  • Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
  • Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu
  • Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
  • Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu