Perlakuan Buruk RECON Security (BUJP di PT.TeL)

 
 
Kasus degradasi (penurunan jabatan) yang dilakukan oleh site manajemen PT.Romidosada Globalindo (RECON Security), Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang ada di PT.Tanjungenim Lestari Pulp and Paper (PT.TeL PP) masih terus berlanjut. Pada hari Kamis, 12 Februari 2015, kawan-kawan pengurus Serikat Pekerja Security-PT.TEL (SPS-PT.TEL) melakukan kordinasi antara pengurus dengan beberapa anggota SPS-PT.TEL.
Dalam pertemuan ini juga para pengurus mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan upaya mengadvokasi anggotanya. Sebelumnya pada 9 Februari 2015, pengurus SPS-PT.TEL telah menyebarkan pamflet dukungan solidaritas kepada seluruh pekerja yang ada di mill site PT.TeL PP. Tindakan ini adalah salah satu bentuk aksi kawan-kawan untuk melakukan penggalangan dukungan dari kawan-kawan Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia ( SPA FSP2KI) yang ada di dalam Kordinator Wilayah Sumatera Selatan (KORWIL SUMSEL).
Selain dari itu, pada tanggal 12 Februari 2015, kawan-kawan pengurus SPS-PT.TEL telah mempersiapkan spanduk perlawanan yang berisikan pernyataan sikap SPS-PT.TEL terhadap tindakan arogansi manajemen, yang telah melakukan degradasi tanpa prosedur yang jelas. Selain spanduk, kawan-kawan pengurus SPS-PT.TEL telah mempersiapkan satu lembar kain putih yang nantinya akan dilakukan penggalangan tanda-tangan dari seluruh anggota SPS-PT.TEL dan pekerja yang ada dilingkungan PT.TeL PP
Gerakan perlawanan yang dilakukan kawan-kawan SPS-PT.TEL ini, dipicu oleh sikap arogansi pihak site manajemen RECON Security. Tindakan degradasi yang dilakukan site manajemen Romindosada tidak berdasarkan ketentuan dan aturan yang jelas. Perihal degradasi (penurunan jabatan) memang tidak diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, melainkan diatur dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tetapi dalam kasus degradasi yang dialami oleh anggota SPS-PT.TEL adalah perlakuan buruk yang dilakukan oleh site manajemen RECON Security. Sehingga dapat dikatakan tindakan seperti ini adalah bentuk arogansi site manajemen Romindosada Globalindo terhadap pekerjanya.
Upaya pendekatan dialog dengan pihak perusahaan telah dilakukan sebanyak dua kali dilakukan oleh pengurus SPS-PT.TEL, tetapi pihak perusahaan tetap pada pendiriannya. Sehingga dalam siatuasi seperti ini pengurus SPS-PT.TEL perlu untuk melakukan upaya-upaya advokasi atas tindakan ini.
Dalam beberapa kali diskusi antara Pimpinan Pusat FSP2KI dengan kawan-kawan pengurus SPS-PT.TEL, bahwa pihak site manajemen tidak pernah menjelaskan penyebab degradasi, alasan yang keluar dari mulut mereka selalu berubah-ubah dan tidak jelas. Selain dari pada itu, menurut penjelasan dari kawan-kawan SPS-PT.TEL, sejak keberadaan PT.Romindosada Globalindo di kawasan PT.TeL ini, belum pernah sama sekali pihak perusahaan memberitahukan dan menjelaskan mengenai peraturan perusahaan, sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak manajemen tidak memilki dasar aturan yang jelas. Artinya jika tindakan ini dilakukan tanpa ada aturan yang jelas, maka tindakan seperti ini adalah salah satu bentuk arogansi dari site manajemen Romidosada Globalindo.
Pasal 111 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 telah mengatur mengenai Peraturan Perusahaan yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja/buruh, syarat kerja, tata tertib perusahaan dan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Tetapi kenyataan yang terjadi dan berlaku tidaklah seperti yang diatur oleh Undang-undang Ketenagakerjaan tersebut.
Jika demikian jelaslah sudah bahwa site manajemen Romindosada Globalindo telah melakukan pelanggaran pasal 108 sampai dengan pasal 115 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Pelanggaran ketentuan pada pasal 108, pasal 111 dan pasal 114 dikenakan sanksi pidana denda dan tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana pelanggaran. Jadi bisa dikatakan site manajemen RECON Security Project PT.TeL telah melakukan tindakan pidana pelanggaran…(mip)