PERLAKUAN PP 78 TERHADAP TUNJANGAN HARI RAYA

Media FSP2KI – Dalam hal ini harus kita pahami secara mendasar THR adalah Hak, dan juga merupakan pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan berupa uang atau bentuk lain, sesuai dengan Surat edaran Menakertrans RI nomor SE.04a/MEN/VI/2014.Tetapi pekerja yang mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional. Penghitungan THR di bawah masa kerja 1 tahun itu, jumlah masa kerja dibagi 12 X 1 bulan.

Karena itu, setiap karyawan tidak selayaknya lagi harus berjuang hingga melakukan perundingan dengan managemen perusahaan lantaran THR-nya belum dibayar.Untuk THR tidak ada kata runding merunding, karena aturannya jelas. Jika dilanggar ada sanksi pidananya.

Ada banyak pelanggaran – pelanggaran yang di lakukan perusahaan masalah pembayaran THR, terutama ( Home Industri ) pekerjaan rumah tangga/ usaha kecil menengah. Ada banyak motif pelanggaran Hak THR yaitu :

  • Pembayarkan THR  secara mencicil hingga beberapa bulan.
  • Pembayaran THR diberikan hanya sebatas gaji pokok tanpa memperhitungkan tunjangan tetap. Padahal sesuai Permenaker nomor 4/1994, komponen THR terdiri dari upah pokok ditambah tunjangan tetap.
  • Perusahaan merumahkan pekerja (PHK) menjelang pembayaran THR sehingga buruh tidak mendapatkan THR.
  • Pembayaran THR dibayarkan 2 atau 3 hari sebelum hari raya. Sementara aturan mengharuskan pembayaran THR dilakukan H-7.
  • Bahkan ada THR pekerja tidak dibayarkan sama sekali karena alasan perusahaan merugi.

Pekerja menyayangkan permasalahan ini, karena THR merupakan instrumen upah yang diperuntukkan bagi pekerja dalam rangka merayakan hari raya keagamaan. Sehingga dengan menerima THR, para buruh diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya untuk merayakan hari raya Iedul Fitri.

Sesuai dengan tulisan diatas bagaimana dengan perlakuan PP 78/2015 terhadap pembayaran THR para pekerja, yang regulasi hukum dulunya saja ada sangsi pidana masih di abaikan oleh Pengusaha apalagi di PP 78 tidak ada, apa yang harus kita perbuat atas tindakan tersebut ? kemana kita harus mengadu ? Buruh di Republik ini semakin dilemahkan oleh hukum yang berpihak pada Pengusaha.