PERLAWANAN BURUH INDONESIA MENOLAK PP 78/2015

Pada Bulan Oktober 2015 ini,pemerintah Republik Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Kebijakan yang sangat buruk ini, kemudian mndapatkan perlawanan secara luas dari kalangan serikat buruh di Indonesia. Terhitung, sejak penolakan serikat buruh Indonesia terhadap rencana pemerintah pada tahun 2006 untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang nomor 13 tahun 2003, ini adalah issu yang mempersatukan buruh Indonesia secara luas.

Pada tanggal 30 Oktober 2015, Setidaknya 50. 000 buruh berkumpul di depan Istana Presiden  di Jakarta untuk melakukan protes atas terbitnya PP 78 / 2015. Massa aksi datang bergelombang dari berbagai kota di seputaran Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang , Karawang, Purwakarta dan juga Bandung. Mereka, merencanakan akan bertahan atau menginap di depan Istana apabila pada hari ini Presiden Jokowi tidak mencabut peraturan tersebut.
Memasuki pukul 18.30, suasana mulai memanasa ketika Polisi mengultimatum para demonstran untuk membubarkan diri. Polisi berpendapat bahwa sesuai Undang-undang, unjuk rasa hanya diijinkan sampai pukul 18.00 saja. Melebihi waktu itu maka aparat keamanan akan melakukan upaya pembubaran. Para buruh, menyatakan tetap akan bertahan di depan istana dengan cara damai. Tidak ada perlawanan secar fisik terhadap aparat. Semua peralatan aksi yang berpotensi menimbulkan bentrokan dengan aparat telah diinstruksikan oleh Pimpinan Aksi untuk dikumpulkan.

Pada sekitar pukul 19.30, dengan membabi buta Polisi membubarkan aksi buruh dengan pentungan, water canon dan gas air mata. Pimpinan aksi yang ada diatas mobil komando dipukuli dan diseret. Malam itu, tercatat 23 orang buruh dari berbagai serikat dan 2 orang pengacara publik dari LBH jakarta ditangkap dan diseret dengan kasar oleh polisi. Selama kurang lebih 22 jam, mereka ditahan di Polda Metro Jaya. Kemudian, polisi menetapkan 25 orang tersebut sebagai tersangka.
Alasan penolakan buruh terhadap peraturan tersebut, antara lain disebabkan isi peraturan tersebut yang sangat buruk, antara lain mengatur tentang :
1.       Komponen kebutuhan hidup layak (KHL) hanya ditetapkan dan ditinjau setiap 5 tahun sekali, maka otomatis kenaikan upah menjadi  kecil= memiskinkan buruh. Selama ini kenaikan upah berkisar 25-30%, maka dengan peraturan ini kenaikan hanya akan berkisar 5-10% saja.
2.       Kenaikan upah buruh ditetapkan dengan rumus INFLASI + PERTUMBUHAN EKONOMI,artinya upah buruh tidak akan naik melebihi nilai 10%. Sementara kenaikan harga sembako semakin tak terhitung
3.       UPAH MINIMUM SEKTORAL akan hilang, gak ada lagi UMK. Dalam kaitannya dengan upaya FSP2KI untuk mendapatkan upah sektoral, maka peraturan ini menjadikan peluang upah sektor pulp dan kertas akan hilang.
5.       Kalau pengusaha tidak mau bayar upah / membayar upah dibawah UMK sanksinya hanya sanksi administratif,  bukan sanksi pidana seperti dalam UU 13 tahun 2003
6.       Tenaga Kerja Asing (TKA) boleh dibayar dengan mata uang asing negaranya mengikuti kurs yang berlaku. Artinya secara otomatis upah mereka akan lebih tinggi dibanding tenaga kerja Indonesia
7.       PP 78/2015 tentang pengupahan bertentangan dengan PP 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah sebab PP 78/2015 justru melepaskan mekanisme penetapan upah pada sistem pasar yang semakin liberal
FSP2KI tergabung dalam sebuah aliansi yang bernama Gerakan Buruh Indonesia – Komite Aksi Upah (khi)