PERLINDUNGAN HAK IBU HAMIL SEBAGAI PEREMPUAN KERJA

Pemenuhan Hak Ibu sebagai Perempuan Pekerja di tempat kerja masih jauh dari indikasi sejahtera. Berbagai bentuk pelanggaran yang terkait dengan hak maternitas baik pra-proses-pasca itu masih banyak terjadi mulai dari masa sebelum hamil, selama hamil, saat melahirkan hingga merawat bayi bahkan mengasuh anak.

Konferensi Perempuan Pekerja (KPP) II pada 29 November 2015 di Karawang, dihadiri oleh berbagai serikat pekerja/serikat buruh diantaranya FBLP Jakarta, FSUI Jakarta, FPBI dari Bekasi, FSERBUK Karawang, FSP2KI Karawang, SPN Jakarta, PPMI SPSI (Percetakan) Cikarang-Bekasi, SPKPD Karawang.

       Konferensi (KPP) tersebut berhasil mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak ibu sebagai perempuan pekerja di tempat kerja (khususnya di perusahaan padat karya yang banyak perempuan pekerja), diantaranya yaitu permasalahan :
1. Upah Rendah
         Upah buruh perempuan pekerja itu rendah karena setiap bulan tidak mencukupi untuk pemenuhan gizi selama masa kehamilan, biaya proses bersalin/melahirkan dan biays merawat bayi serta mengasuh anak. Pengusaha masih beranggapan bahwa perempuan pekerja itu bukan pencari nafkah jadi hanya penambah materi dari suami, ini adalah bentuk diskriminasi upah terhadap perempuan pekerja dimana persamaan hak upah itu tidak membedakan jenis kelamin. Masih banyak pengusaha yang mempekerjakan perempuan dengan sistem upah harian atau bahkan hasil kerja.

2. Masa Kandungan Subur dan Reproduksi.
        Di masa ini perlu di perhatikan agar kandungan pada perempuan pekerja dapat terjaga dengan baik sehingga dapat subur pembuahan janin untuk keturunan karna hak azasi untuk mendapatkan keturunan & hak untuk hidup. Pada masa ini yang perlu di perhatikan yaitu :
– Rileksisasi / psikologi agar tidak setres.
         Agar reproduksi bisa baik dengan keadaan kandungan yang subur maka perempuan pekerja itu mesti rileks / tidak setres pikirannya agar reproduksi itu tetap baik sehingga kandungan tetap subur agar hak untuk keturunan itu bisa di dapat.
– Haid
        Permasalahan haid bukan lagi yang tabu karena sesuatu yang sudah menjadi kodrat perempuan. Dalam permasalah haid pada perempuan pekerja masih banyak pengusaha melakukan pelanggaran pada UU. no. 13 Tahun 2003 pada hal Cuti Haid dengan perlakuan yang halus dan bertentangan dengan hak serta pelecehan seksual. Birokrasi untuk cuti haid dibuat agar perempuan pekerja enggan untuk cuti haid jadi lebih baik bekerja, mempengaruhi upah karena saat cuti haid, mendapatkan cuti haid dengan cara mesti berlakukan pelecehan seksual seperti di periksa dengan pembuktian bahkan pengakuan perempuan pekerja ada istilah kelaminnya apakah itu haid/tdk diperlihatkan ke dokter/bidan walaupun itu dokter perempuan bahkan oleh HRD/Personalia,  dan banyak lagi cara penindasannya. Situasi & kondisi yang dapat menjadi pengaruh pada pola waktu haid hal ini bisa mempengaruhi masa subur. Permasalahan haid bukan hanya cukup sekedar haid tapi ancaman kanker mulut vagina bahkan kanker rahim & kista.
– Jaminan Mendapatkan Gizi.
        Masih sangat banyak pengusaha yang tidak memberikan jaminan pemberian giji pada perempuan pekerja terutama pada perempuan pekerja yang bekerja malam hari.

3. Masa Kehamilan.
        Selama masa kehamilan bagi perempuan terutama bagi perempuan pekerja itu suatu hal yang sangat perlu di perhatikan khusus karena menyangkut kesehatan dan keselamatan bagi sang Ibu serta janin yang di dalam kandungan. Dengan upah yang murah menjadikan minimnya pendapatan perempuan pekerja itu bisa memenuhi gizi demi kesehatan dan keberadaan janin yang dikandung, masih banyak minimnya jaminan kesehatan/waktu khususnya saat kehamilan seperti jaminan untuk istrirahat/porsi bekerja diturunkan & pemeriksaan kehamilan / janin, perlakuan buruk terhadap perempuan pekerja yang sedang hamil seperti menyembunyikan saat waktu bekerja ketika ada kunjungan dari pihak luar yang menjadi tamu baik instansi pemerintah bahkan pemilik merek dan pembeli produk, diskriminasi pun menjadi, dan banyak lainnya.

4. Keguguran Kandungan.
          Banyak pengusaha yang beranggapan bahwa perempuan pekerja yang keguguran kehamilan itu adalah suatu proses permasalahan penyakit kehamilan / terjadinya sesuatu yang mengakibatkan keguguran karena perempuan pekerja itu sendiri sehingga pengusaha menganggap bahwa keguguran itu dikatagorikan sakit bukan cuti keguguran seperti apa yang tertuang pada UU. No.13 Tahun 2003. Cuti keguguran ini dianggap sama hal nya dengan cuti melahirkan jadi perempuan pekerja yang keguguran kehamilan itu sudah dianggap cuti melahirkan sehingga menjadi pengurang hak dikarenakan sudah dianggap hitungan anak dalam hal ini terjamin hanya 3 kali persalinan atau 3 anak. Keguguran kehamilan itu bisa terjadi karena faktor kondisi tuntutan pekerjaan, lingkungan kerja, beban kerja dan tidak adanya tambahan waktu istirahat serta fasilitasnya untuk istirahat.

5. Proses Maternitas / Melahirkan / Bersalin.
        Proses ini adalah suatu perjuangan seorang ibu hamil untuk menentukan hak hidup bagi bayi yang akan lahir dari kandungan begitupun dirinya. Jaminan Maternitas yang banyak tidak diterima perempuan pekerja yang hamil sehingga perempuan pekerja dimiskinkan dengan tidak adanya jaminan biaya maternitas begitupun jaminan medis & sosial lainnya. UU. No. 13 Tahun 2003 sudah mengatur hak cuti melahirkan tapi masih sangat banyak pelanggaran pengusaha pada hal ini seperti masa hak cuti melahirkan masih ada perempuan pekerja yang tidak mendapatkannya, selama masa cuti melahirkan itu rentan PHK bagi perempuan pekerja karena saat selama masa cuti melahirkan itu posisi pekerjaannya digantikan pekerja yang lain atau pekerja baru jadi pada saat perempuan pekerja pasca melahirkan itu kembali masuk kerja dengan situasi kerja yang berbeda, penting dan perlunys peran suami (sebagai pekerja) pada saat-saat akan proses maternitas dan beberapa hari setelah proses maternitas karena berdampak psikologi pada perempuan pekerja yang sedang masa prosesa maternitas begitu diperlukan untuk proses lainnya dalam masa ini maka selayaknya suaminya yang sebagai pekerja itu mendapatkan hak cuti saat istrinya proses maternitas sekurang-kurangnya 5 hari kerja, masih banyak permasalahan perempuan pekerja yang pada proses maternitas.

6. Paca Maternasi / Setelah Melahirkan.
         Pasca maternitas itu diantaranya cuti melahirkan bagi perempuan pekerja yang mengalami pasca proses maternitas. Masih banyak pula pengusaha yang mempersulit hak cuti melahirkan bagi perempuan pekerja yang hamil saat sebelum dan sesudah melahirkan. Jaminan kesehatan bagi perempuan pekerja yang mengalami pasca maternitas seperti jaminan kontrol keadaan ibu dan bayi termasuk imunisasi bagi bayi serta jaminan kebebasan waktunya untuk itu.

7. Kegagalan Memberikan ASI Eksklusif.
         Kegagalan ini terjadi karena minimalnya waktu untuk cuti melahirkan maka bagi perempuan pekerja hal waktu cuti melahirkan itu tidak selayaknya diberikan maksimal 12 minggu tetapi diperlukan waktu minimal selama 14 minggu. Kegagalan ini pun berdampak buruk bagi bayi yang dilahirkan karena ASI Eksklusif itu sangat di butuhkan pada bayi terutama saat beberapa hari setelah dilahirkan.

8. Fasilitas Pojok ASI / LAKTASI / P2ASI.
          Fasilitas ini sangat perlu diberikan agar perempuan pekerja yang pada masa menyusui bayi itu dapat dipergunakan untuk memeras ASI pada waktunya dan di tempatkan dengan baik untuk bayinya. ASI pada perempuan pekerja yang sedang menyusui itu sangat perlu untuk fasilitas ini karena untuk mencegah ancaman kanker payudara begitu agar ASI tidak menjadikan penyakit kepada bayinya. Dengan tidak ada fasilitas ini kemungkinan pelecehan seksual pasti akan terjadi seperti pakaian/baju perempuan pekerja itu basah karena ASI nya itu begitupun terjadinya perlakuan buruk yang negatif pada payudaranya karena ASI itu yang tidak ada fasilitas pojok ASI / P2ASI di lingkungan kerja baik pabrik maupun kantor-kantor termasuk kantor pemerintahaan dan tempat publik lainnya, perlakuan buruk itu seperti memberikan labkan kertas atau helai kain yang dilipat bermaksud mencegah tidak keluar ASI nya.

Perjuangan dari permasalahan-permasalahan tersebut sudah terlindungi diatur dalam UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah yang mengatur perlindungan perempuan pekerja, Konvensi ILO, Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi dengan UU. No. 7 Tahun 1984, kenyataannya masih banyak pengusaha yang melanggar undang-undang atau aturan tersebut bahkan tidak mendapatkan sanksi dari pemerintah.
       Seringkali banyak  pengaduan-pengaduan buruh ke pemerintah dalam hal ini instansi dinas/kementrian ketenagakerjaan itu buruh selalu tidak mendapatkan tanggapan dan hasil yang baik bahkan terkesan pemerintah tidak berpihak pada buruh dengan seperti menerbitkan surat ajuran kepada pengusaha bukan lagi memberikan saksi yang jelas-jelas pengusaha itu melakukan pelanggaran. Selain itu pula politik upah murah yang sudah menjadi kebijakan pemerintah yang di sah kan dan dijalankan oleh presiden selaku pemerintah yaitu menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, menjadikan pekerja sebagai kaum buruh termasuk perempuan pekerja menjadi kondisi yang teramat kesulitan ekonomi serta pemenuhan kebutuhan ibu sebagai perempuan pekerja untuk kebutuhan gizi dan masa kehamilan hingga pasca maternitas begitupun bagi si bayi yang di lahirkan. PP no. 78 Tahun 2015 itu jadi memperparah suasana kondisi buruh terutama bagi perempuan pekerja. Pemerintah dan aparaturnya telah abai dalam memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan kesejahteraan ibu sebagai perempuan pekerja.
       Dalam hal ini Jumisi ketua FBLP Jakarta mengatakan kondisi  ibu hamil sebagai perempuan pekerja sudah sangat banyak permasalahan yang di sebabkan pelanggara pengusaha termasuk suasa kerja dengan kondisi kerja paksa artinya di paksa untuk terus bekerja agar target produksi terpenuhi melebihi target yang standart / ideal begitupun masih banyak perlakuan buruk dari pengusaha terhadap ibu hamil sebagai perempuan pekerja.
         Mutiara Ika Pratiwi dari Perempuan Mahardika selaku pengada acara pun mengatakan situasi dan kondisi kerja dengan sangat banyaknya permasalahan dan pelanggaran pengusaha terhadap perempuan pekerja membuat Perempuan mahardika Jakarta bersama FBLP Jakarta dan kawan buruh / elemen organisasi terkait merasa tergugah untuk segera menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan hak bagi perempuan pekerja yaitu di tahun 2014 telah mengadakan Konferensi Perempuan Pekerja (KPP) ke 1 itulah latarbelakang yang menjadikannya KPP itu ada untuk perjuangkan hak perpuan pekerja di lingkungan / sistsm kerja.
         Permasalan perempuan pekerja itu sangkatlah komplek karena selain sebagai pekerja itu sebagai ibu rumah tangga & bermasyarakat. Masalah-masalah perempuan pekerja bukan berarti itu hanya masalah bagi perempuan itu sendiri, tetapi perjuangan bersama pekerja pria karena berdampak buruk terhadap kepentingan pekerja pria yang sebagai suami dari perempuan pekerja, ujar Roni dari Bidang Pendidikan SPKPD-FSP2KI Karawang selaku terkait pada KPP tersebut.
        Dengan banyaknya permasalahan pelanggaran pengusaha terhadap pekerja oleh karena itu kami dari Federasi yang tergabung KP-KPBI te menumpuk. Kami bersama menuntut kepada pemerintah untuk :
1. Menjamin sepenuh-penuhnya hak ibu sebagai perempuan pekerja dengan mengimplementasikan Konvensi CEDAW, UU dan Peraturan tentang Ketenagakerjaan, Konvensi ILO, UU Kesehatan dan referansi hukum yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi perempuan pekerja.
2. Mencabut dengan segera PP.no 78 tahun 2015 tentang pengupahan, karena akan membuat ekonomi kaum buruh terpukur begitu keluarganya.
3. Segera memberikan sanksi kepada pengusaha yang melanggar hak ibu sebagai perempuan pekerja.

     Berharap bersama KPP itu dapat menyadarkan kaum buruh termasuk perempuan pekerja untuk mau mengetahui dan mengerti hak-haknya agar slalu diperhatikan dan terpenuhi.
       Hari Ibu yang sekian tahun sejak 56 tahun silam pada Dektrik Presiden, nomor 319 tahun 1959 itu diperingati oleh masyarakat dengan bentuk penghargaan terhadap ibu atas peran dan perjuangannya itulah paham yang selama ini diakui oleh masyarakat pada umumnya, tetapi ironis sampai saat ini bahwa ibu sebagai perempuan pekerja itu masih belum mendapatkan hak yang sebenarnya mereka dapatkan. Maka KPP bersama kawan-kawan dalam KP-KPBI menyerukan perjuangan kaum perempuan pekerja terus berjuang karena perjuangan ini belum selesai.(rsa-spkpd)

#Mari peringati hari Ibu itu dengan terus perjuangkan hak – haknya