• Home »
  • Media »
  • PERMENAKER 17/2017 BERDAMPAK TERHADAP INDUSTRI PULP & KERTAS

PERMENAKER 17/2017 BERDAMPAK TERHADAP INDUSTRI PULP & KERTAS

Melindungi dan mensejahterakan anggota sudah menjadi tugas pokok dari setiap Organisasi Serikat Pekerja tidak terlepas dari Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia ( FSP2KI ). Di samping itu juga mewujudkan ketenangan bekerja dan berusaha, meningkatkan produksi dan produktivitas juga menjadi bagian tugas lainnya.

Sejak di keluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri LHK Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, akan berdampak pemutusan hubungan kerja ( PHK ) bagi pekerja dan pemasukkan pajak dari perusahaan industri pulp dan kertas serta industri-industri pendukungnya.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, industri pulp dan kertas menghidupi lebih dari 5,96 juta orang. Selain itu, pada 2016 industri itu telah menyumbang dalam perolehan devisa nasional sebesar 5,01 miliar Dolar Amerika, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) provinsi Riau juga menyebutkan 20.790 orang akan kehilangan pekerjaan.

Karena begitu besarnya dampak dari di keluarkannya kebijakkan pemerintah tersebut Industri Pulp dan Kertas serta Hutan Tanaman Industri mengusulkan melalui DPR RI agar :
1. Merevisi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Pasal 69 ayat 2 ) yang sering dijadikan dasar oleh pemangku kepentingan di daerah untuk membuat aturan- aturan pelaksana yang memperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar hutan.
2. Merevisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri LHK Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, serta peraturan-peraturan lainnya yang berdampak terhadap ketenangan bekerja dan berusaha demi kelangsungan dan perkembangan industri pulp dan kertas dan industri pendukungnya.
3. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi dalam proses penggunaan bahan baku dan perizinan lainnya yang mengakibatkan timbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga dapat menurunkan daya saing industri pulp dan kertas indonesia.