POSKO Nasional Gerakan Buruh Korban PHK


Diskusi GeBuK Juli 2013

Gerakan Buruh Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), menggelar rapat kedua di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) pada Jumat (26/7/2013). Selain melakukan review atas perkembangan dari pertemuan pertama, rapat juga menggagas beberapa ide besar sebagai langkah untuk mengantisipasi dan melakukan perlawanan PHK yang semakin nyata meskipun sangat susah di deteksi.  

 
Arifin Syarif dari Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) mengungkapkan hal tersebut, “ Saat ini, sesunggunya cukup sulit merilis data tentang PHK, karena pelakunya (pengusaha) melakukan PHK dengan berbagai cara dan istilah. Ribuan buruh kontrak di PHK, tetapi mereka bilang bukan di PHK tetapi habis kontrak. Padahal essesinya adalah PHK”.
Sementara Budi Wardoyo dari Politik Rakyat, menegaskan pentingnya konsolidasi korban PHK karena korbannya sudah sangat banyak, “Setiap hari buruh di PHK, koran memuat beritanya, Televisi menayangkan aksi-aksinya. Tetapi apa implikasi bagi kita semua? Hampir tidak ada”. Lebih lanjut, Budi Wardoyo menjelaskan bahwa aksi ini, harus menyentuh kepada pemerintah yang secara langsung bertanggungjawab terhadap PHK yaitu Menakertrans. Ide yang juga berkembang dalam rapat adalah berkaitan dengan daya tahan ketika buruh di PHK, apalagi kalau bukan upah proses.
Mewakili FSP2KI, Khamid Istakhori mendesakkan sebuah gagasan terkait dengan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah buruh ketika di PHK. “Bagi buruh yang di PHK, urusannya adalah daya tahan. Kalau daya tahan bagus, maka perlawanan akan panjang. Dan daya tahan itu berkaitan dengan upah untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Maka, berbekal UU 13 tahun 2003 (meskipun kualitas undang-undangnya buruk) dan putusan MK tentang upah proses. Kita harus mampu mendesak pemerintah melahirkan peraturan yang lebih tegas bahwa pelanggaran upah proses adalah pidana”.
Diskusi yang dipimpin oleh Nelson dari LBH  Jakarta, kemudian menyepakati rencana deklarasi  POSKO NASIONAL GERAKAN BURUH KORBAN PHK yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 mendatang. Dan berikut, adalah daftar agenda mendesak yang akan dilakukan oleh Gerakn Buruh Korban PHK :
  1. Pendirian Posko korban PHK  di level nasional, daerah dan di perusahaan-perusahaan
  2. Mendesak pembentukan desk khusus PHK dan perburuhan di Kepolisian
  3. Melakukan kampanye  pelaku PHK dan  merilis perusahaan pelaku PHK sebagai hitam di Indonesia, membuat website (advokasi media) dll.
  4. Mengagendakan Aksi pendudukan Kemenakertrans + Posko korban
  5. Menggugat pemerintah yang  abai terhadap korban PHK
  6. Menyusun fakta dan data soal kerugian buruh akibat upah proses yang tidak dibayarkan
  7. Kampanye angka-angka kerugian korban PHK
  8. Rapat akbar dan deklarasi tolak PHK
  9. Menghimpun data korban PHK
  10. Menyusun draft RUU perlindungan buruh dan mendesak masuk ke dalam PROLEGAS (Program Legislasi Nasional).

Ditulis oleh : Khamid Istakhori