PP 78/2015 MENGANCAM MASA DEPAN GERAKAN BURUH

Selain berisi tentang regulasi yang memberangus ahk buruh untuk mendapatkan upah yang lebih baik, PP 78/2015 juga berpotensi melemahkan gerakan buruh Indonesia di masa depan. Pendapat itu, disampaikan oleh Hamdani, Presiden FSP2KI dalam arahan Rapat Pimpinan Pusat FSP2KI.
Secara sederhana, Hamdani dian memberikan ilustrasi sebagai berikut :

1. Alasan pemerintah yang menjamin kepastian upah sesungguhnya hanya bahasa yang manipulatif. Sebut saja kenaikan upah berdasarkan persentase kenaikan karena hasil survey KHL dengan formula inflasi + pertumbuhan ekonomi. Bagaimana kejadiannya apabila hasil survey Dewan Pengupahan menemukan angka kenaikan sebesar 18% sementara inflasi + pertumbuhan ekonomi kisarannya hanya 11%? Maka, ada nilai sebesar 7% hak buruh yang dirampas karena mekanisme PP ini.
2. Buruh, kemudian diilusi dengan kenaikan upah karena inflasi tinggi, misal saja seperti simulasi beberapa pihak mengandaikan inflasi 11%. Inflasi setinggi itu apa artinya? Ketika inflasi tinggi maka sebenarnya kondisi ekonomi sedang buruk, harga melambung. Lalu apa arti kenaikan upah kalau kemudian hancur nilainya dikarenakan inflasi tinggi?
3. Implikasi yang paling parah, adalah kehancuran gerakan buruh dimasa mendatang. Apam pasal?Saat ini, perjuangan kenaikan upah di Indonesia adalah salah satu issu yang bisa mempersatukan gerakan asal serikat buruh tanpa memandang asal serikat dan sekat bendera, nah ketika kenaikan upah dipatok dengan formula inflasi + pertumbuhan ekonomi, maka dipastikan apatisme buruh semakin tinggi. Artinya, partisipasi buruh dalam perjuangan akan hilang dan inilah awal kehancuran bagi kita.

Rapimpus FSP2KI, kemudian memutuskan untuk berintegrasi dengan Gerakan Buruh Indonesia – Komite Aksi Upah dalam merespon penolakan PP 78/2015. (khi)