PP78/2015 TIDAK MENJAMIN KESEJAHTERAAN BURUH

Bangkitnya perlawanan buruh terhadap kebijakan Pemerintah yang mengeluarkan PP78/2015 tentang pengupahan membuat buruh merasa dibodohi dan dikankangi hak kesejahteraannya. PP 78 tersebut akan lebih membuat kesenjangan semakin lebih jauh lagi antara pengusaha dan Pekerja.


PP Pengupahan tersebut telah melanggar standar pengupahan internasional yang diatur dalam konvensi ILO nomor 131 tentang upah minimum, Oleh karena itu, Buruh menginginkan presiden Jokowi mencabut PP Pengupahan dan merumuskan kembali pengupahan buruh dengan mengikutkan perwakilan dari buruh. Jangan ada isi PP Pengupahan yang melanggar hak dasar buruh berdasarkan peraturan Konvensi ILO nomor 131 adalah tentang upah minimum, biaya hidup berdasarkan komponen hidup layak (KHL),unsur konvensi ILO tersebut termatub
jaminan sosial, kesejahteraan serta hentikan kekerasan terhadap buruh.

Dalam pandangan buruh, PP 78/2015 Pengupahan yang dikeluarkan pemerintah ini justru telah merendahkan martabat Pekerja Indonesia di mata dunia apalagi sekarang sudah terbuka   Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), mengenai pasar bebas ketenagakerjaan.