RESUME GUGATAN PEMBATALAN PEMBEBASAN BERSYARAT POLLYCARPUS

Munir Said Thalib tewas dibunuh dalam perjalanannya menuntut ilmu ke Belanda. Semasa hidupnya, sepak terjang Munir dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia rakyat kecil yang terpinggirkan sudah tidak perlu diragukan lagi. Munir tanpa kenal takut menuntut pengungkapan berbagai tragedi kemanusian dimasa lalu seperti penembakan massa di Tanjung Priok, pembunuhan kelompok minoritas di Talangsari, berbagai kejahatan pada Operasi Militer di Aceh, pembunuhan aktivis buruh Marsinah di Sidoarjo dan kasus penculikan aktivis oleh Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat.

Tanda tanya masih tersisa dalam kasus pembunuhan Munir, mengapa Munir dibunuh? Dan siapa yang membunuhnya? lebih dari 10 tahun sejak ia tewas diracun, Pemerintah hanya mampu menuntut pertanggungjawaban dari Pollycarpus Budihari Priyanto dan Indra Setiawan yang notabene hanyalah pelaku lapangan dan bukan “sutradara” dari rencana pembunuhan Munir.
Kejaksaan hanya “mampu” menyeret pelaku-pelaku minor dalam kasus Pembunuhan Munir kemuka pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawabannya, sedangkan untuk mencari siapa dalang pembunuhan dan membuktikan keterlibatannya sampai saat ini dapat dikatakan gagal. Upaya terakhir yang dilakukan Kejaksaan adalah dengan mencoba menuntut Muchdi Purwoprandjono sebagai salah satu aktor intelektual, hasilnya Muchdi bebas dan dinyatakan tidak bersalah.
Memalukan Indonesia dimuka dunia, perbuatan keji dan tercela adalah pertimbangan  yang diberikan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali saat menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun kepada Pollycarpus. Hal ini bukan tanpa alasan, kasus pembunuhan Munir yang diduga melibatkan organisasi Negara adalah suatu ironi dalam negara Demokrasi yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya, mengungkap tuntas kasus pembunuhan Munir adalah bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia menyelamatkan “wajah” Indonesia dimuka dunia sebagai negara Demokrasi yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
Ironi pembunuhan Munir diperparah dengan diberikannya Pembebasan Bersyarat kepada Pollycarpus. Logika Pemberian Pembebasan bersyarat pada Pollycarpus tidak tepat dan tidak bertanggungjawab. Esensi pemidanaan modern mengharuskan adanya pemidanaan yang membawa manfaat bukan hanya bagi diri si pelaku namun juga bagi korban dan masyarakat luas selain tentunya juga harus ada unsur penjeraan bagi si pelaku. Dalam kondisi riil, Pollycarpus boleh jadi dianggap berkelakuan baik di Lembaga Pemasyarakatan, tapi bila dicermati lebih dalam, Pollycarpus sama sekali tidak menyesali perbuatannya dan tidak berkontribusi apapun dalam mengungkap pembunuhan  Munir, malahan terkesan menutupi terungkapnya kebenaran yang sesungguhnya
Pollycarpus boleh sampai kapanpun tidak bersedia mengakui bahwa ia adalah pembunuh Munir dan tetap “setia” untuk menutup rapat siapa orang yang berada di balik perbuatannya, akan tetapi Pemerintah seharusnya memperhatikan faktor ini sebagai indikator penilaian apakah tepat bagi Pemerintah yang masih gagal dalam mengungkap tuntas kasus Munir ataupun gagal memanfaatkan Pollycarpus untuk membuka pintu menuju pelaku intelektual pembunuhan Munir justru memberikan Pembebasan Bersyarat kepada Pollycarpus?.
Pembebasan Bersyarat adalah bentuk kebijaksanaan Pemerintah dalam menilai apakah program pemidanaan yang ia jalankan telah berhasil mencapai tujuannya lebih cepat dari yang diperkirakan oleh Hakim sehingga terpidana dapat selesai menjalani masa pidana dalam penjara lebih cepat. Namun hal penting yang perlu diperhatikan adalah pemberian Pembebasan Bersyarat bukanlah suatu keharusan, namun hanya suatu kebijaksanaan.
Lalu apakah bijaksana tindakan Pemerintah yang memberikan Pembebasan Bersyarat kepada Pollycarpus dalam kondisi kegagalan mereka mengungkap kasus pembunuhan Munir yang sampai hari ini telah lebih dari 10 tahun terjadi?, lalu apakah bijaksana pula memberikan Pembebasan Bersyarat kepada seseorang yang sama sekali tidak merasa bersalah dan menyesali perbuatan keji dan tercela yang dilakukannya yang dinilai telah memalukan Indonesia dimata dunia?
Perlu pula diketahui bahwa dalam memberikan Pembebasan Bersyarat, Pemerintah harus berpatokan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 yang mengatur mengenai syarat-syarat pemberian Pembebasan Bersyarat yaitu diantaranya harus mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan dalam masyarakat, dan juga pemerintah harus memperhatikan apakah Pembebasan Bersyarat tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi maka Pembebasan Bersyarat yang diberikan kepada Pollycarpus tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harus dibatalkan!.
Untuk itu, kami Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir meminta rekan-rekan sekalian untuk turut menyuarakan penolakan atas Pembebasan Bersyarat yang diberikan kepada Pollycarpus sebagai bukti bahwa masyarakat tidak dapat menerima Pembebasan Bersyarat Pollycarpus dan tidak diperhatikannya rasa keadilan masyarakat dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Pollycarpus dengan mengisi draft surat dibawah ini, untuk diajukan kemuka persidangan sebagai bukti bahwa masyarakat MENOLAK PEMBEBASAN BERSYARAT POLLYCARPUS!
SURAT PERNYATAAN
Melalui surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama                                        :
Tempat, Tanggal Lahir         :
Nomor Identitas (KTP/SIM/dll)   :
Pekerjaan                                 :
Dengan ini menyatakan bahwa, saya telah mengetahui terkait Pembebasan Bersyarat yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Pollycarpus Budihari Priyanto,  pelaku Pembunuhan Berencana terhadap Munir Said Thalib yang dijatuhi hukuman penjara 14 Tahun namun telah diberikan Pembebasan Bersyarat tanpa memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan oleh karenanya saya sebagai bagian dari masyarakat tidak dapat menerima Pembebasan Bersyarat yang diberikan kepada Pollycarpus.
Adapun alasan kami tidak dapat menerima Pembebasan Bersyarat Pollycarpus adalah sebagai berikut :
1.       Kasus pembunuhan Munir belum terungkap tuntas dan tidak adanya kontribusi Pollycarpus dalam membantu terungkapnya dalang pembunuhan.
2.       Pollycarpus belum menyesali kesalahan dan perbuatannya.
3.       Pembebasan Bersyarat yang diberikan kepada Pollycarpus bertentangan dengan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan dalam masyarakat.
Demikianlah surat ini saya buat sebagai bentuk nyata aspirasi masyarakat atas kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai keadilan dalam masyarakat, dan tentunya sebagai bentuk dukungan kami atas penuntasan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia berat lainnya.
_________________________________
(Nama Lengkap dan Tanda Tangan)
PETUNJUK PENGISIAN
1.      LEMBAR 1 BERISI URAIAN SINGKAT ALASAN PENOLAKAN PEMBEBASAN BERSYARAT POLLYCARPUS
2.      LEMBAR 2 BERISI DRAFT PERNYATAAN PEMBEBASAN BERSYARAT POLLYCARPUS
a.      Pada lembar ke2, dibawah poin ke-3 alasan penolakan pembebasan bersayarat Pollycarpus terdapat kolom kosong yang dapat diisi sendiri oleh si pembuat pernyataan apabila ada tambahan keterangan yang ingin disampaikan
b.      Kolom tanda tangan disertai dengan nama lengkap dibawah tandatangan