Sanksi Bagi Yang Tidak Menjadi Peserta BPJS Kesehatan

Dengan semakin dekatnya perubahan tahun 2014 ke 2015, maka pada Januari 2015 nanti semua Pekerja Penerima Upah (PPU) diwajibkan bagi perusahaan untuk segera mendaftrakan pekerjanya menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan).

 

Oleh sebab itu, maka pada 5 November 2014 BPJS Kesehatan Kantor Cabang Prabumulih bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Prabumulih, melakukan sosialisasi kepada badan usaha yang ada di Prabumulih dan sekitarnya, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha besar, menengah, kecil wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015.
Kegiatan ini sendiri dilaksanakan di Kampung Cemara yang ada di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan. Peserta yang hadir adalah rata-rata dari beberapa perusahaan dan serikat pekerja yang ada di Prabumulih dan sekitarnya.
Apakah akan ada sanksi jika perusahaan tidak mengikut sertakan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan, dan bagaiman dengan hak-hak pekerja yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang berkaitan dengan jaminan pelayanan kesehatan pekerja dan keluarganya ?
Dari keseluruhan peserta yang mewakili pekerja dan serikat pekerja, beberapa pertanyaan yang diajukan hampir dengan topik masalah yang sama. Khususnya yang berkaitan dengan fasilitas yang sudah diterima selama ini dan memiliki manfaat yang lebih baik dari BPJS Kesehatan. Menurut perwakilan SPPT-TeL, di PT.Tanjungenim Lestari, pekerja mendapatkan fasilitas kesehatan di atas standar BPJS Kesehatan dan telah tertuang dalam PKB.
Hadir juga dalam kegiatan ini, perwakilan pengurus Serikat Pekerja PT.Tanjungenim Lestari (SPPT-TeL) yang datang bersama perwakilan perusahaan PT.Tanjungenim Lestari dan peerwakilan dari Serikat Pekerja Perawatan dan Pelayanan-TEL (SP3-TEL) yang juga datang bersama perwakilan perusahaan PT.Truba Jaya Engineering (T.7163). Kedua serikat ini adalah Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas (SPA FSP2KI) yang berada di wilayah Sumatera Selatan.
Dalam sambutannya Kepala BPJS Kesehatan cabang Prabumulih, Yuliasman menyampaikan “setelah Januari 2015 nanti, akan ada konsekuensi bagi perusahaan yang tidak mengikut sertakan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan”
Oleh sebab itu Yuliasman mengharapkan kepada seluruh perwakilan perusahaan dan serikat pekerja, dapat membantu mensosialisasikan BPJS Kesehatan di tempat kerja masing-masing. BPJS cabang Prabumulih siap membantu jika dibutuhkan untuk mensosialisasikan masalah BPJS Kesehatan ini kepada pekerja yang ada di perusahaan.
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Prabumulih, Zulkifli AB menyampaikan bahwa “Kepesertaan BPJS Kesehatan ini wajib bagi setiap warga negara, jika perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan, maka akan ada sanksi dari pemerintah terhadap pelayanan publik yang akan diterima oleh perusahaan, seperti akan dihambat permohonan ijin usaha, permohonan ijin mengikuti tender, ijin mempekerjakan tenaga kerja asing dan ijin penyedia jasa tenaga kerja”
Sedangkan bagi perorangan yang bukan PPU, apabila tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan maka akan dihambat ijin yang berkaitan dengan ; ijin mendirikan bangunan, pembuatan sertifikat tanah, pembuatan paspor, dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)…….(mip)