SATPAM JUGA BURUH BERHAK MEMILIKI PKB

Kebebasan berserikat adalah perubahan yang paling signifikan dalam tonggak sejarah pergerakkan serikat pekerja di Indonesia melalui ratifikasi Konvensi ILO No. 87/1948 untuk memberikan jaminan kepada pekerja dan pengusaha akan kebebasan untuk mendirikan dan menjadi anggota organisasinya, demi kemajuan dan kepastian dari kepentingan-kepentingan pekerjaan mereka, tanpa sedikitpun ada keterlibatan negara. Tidak seperti Surat Edaran Nomor; B/194/I/2013/Baharkam Perkapolri yang menyatakan Satpam bukan anggota berserikat

Perkapolri tersebut tidak berlaku bagi Serikat Pekerja Security PT Tanjungenim Lestari (SPS PTTEL), karena satpam adalah buruh, seperti tertuangn pada Pasal 1 ayat 3 UU Ketenagakerja dan Pasal 1 ayat UU No. 21 Tahun 2000 . Tidak sampai disitu saja, SPS PTTEL Seperti yang sedang berlansung sekarang ini sedang melakukan perundingan PKB dengan Badan Usaha jasa Pengamana (BUJP) PT Target Kelola Securindo yang memasuki hari terakhir tahap kedua, 4 sd 7 September 2017 di Palembang.

Ini satu keberhasilan besar bagi buruh Satpam yang berserikat yang dapat melakukan perundingan PKB yang merupakan salah satu sarana yang strategis dalam pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan. Apabila dilihat dari cara pembuatannya, berbeda dengan Peraturan Perusahaan, perundingan PKB dilakukan secara musyawarah antara Serikat Pekerja dengan Pengusaha. Oleh karena itu, kedua belah pihak akan mengetahui secara jelas hak dan kewajiban masing-masing dengan cara menumbuh kembangkan rasa saling pengertian, saling menghargai dan saling mempercayai.

Ada hal yang luar biasa di dapatkan dalam perundingan tersebut, antara lain: Masa berlakunya Warning 3 bulan, yang di uuk 6bulan, uang santunan bagi buruh yang di tahan pihak berwajib. Sampai berita ini di turunkan perundingan memasukki pasal 87 dari 96 pasal draf PKB.