• Home »
  • Media »
  • SERIKAT PEKERJA HARUS CERDAS MENYALIP KEBIJAKKAN PEMERINTAH

SERIKAT PEKERJA HARUS CERDAS MENYALIP KEBIJAKKAN PEMERINTAH

Perjuangan kaum buruh sejak jaman kolonial belanda tidaklah beranjak dari urusan kesejahteraan dalam menuntut upah dan hak-hak normatiF lainnya buruh  pabrik tebu, kereta Api kesehariannya pada jaman kemerdekaan sibuk memperjuangkan upah yang sangat jauh dibawah layak. Kepenatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tak kunjung didapat membuat buruh membuat pakuyupan atau kelompok – kelompok kecil untuk berjuang menuntut upah yang  jauh dari upah layak. Ketertindasan yang terus menerus dirasakan semua buruh membuat buruh secara kolektif menuntut upah yang dapat memenuhi kebutuhan. bertarung menuntut upah adalah Hak.

Sampai sekarangpun buruh masih tetap berjuang untuk mendapatkan Haknya, Hak yang seharusnya tidak perlu lagi untuk diperjuangkan. Buruh era globalisasi sekarang masih saja dihadapkan dengan banyak tantangan, masih belum lepas dari masalah upah. Upah yang diatur secara sistimatis, upah yang dikendalikan oleh kepentingan Pengusaha, Pemerintah dengan tunduk merubah regulasi pengupahan dengan memberikan banyak kelongaran terhadap pengusaha. Seperti kita tahun lalu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintan No 78 tahun 2015 (PP78/2015) yang mengatur tentang upah yang telah mendistorsi kebutuhan riil buruh dan keluarganya lewat rekomendasi Dewan pengupahan.

Amanat Undang – undang dasar 1945 Pasal 27 “Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, sudah sejak awal berdirinya negara ini ditetapkan sebagai hak asasi manusia sebagai warga Negara berhak untuk mendapatkan pasal tersebut diatas melekat pada dirinya. Dengan demikian pemerintah, selaku pelaksana utama konstitusi, berkewajiban melaksanakan amanat ini dengan semaksimal mungkin mengusahakan agar warga negara Indonesia bisa sungguh mendapatkan pemenuhan hak asasinya.

Tetapi meskipun UUD telah mengamanatkan buruh masih tetap terus bertarung untuk mendapatkannya, buruh harus berpacu mengalahkan kebijakkan pemerintah yang tidak berpihak meskipun terkadang harus melakukan aksi turun kejalan akibat dari tuli dan butanya pemerintah terhadap hak buruh. Demonstrasi bukanlah sebagai tujuan dari gerakan buruh namun alat untuk memberikan pendidikan politik bagi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Untuk itu strategi perjuangan yang dilakukan biasanya melakukan lobi dan juga mengajukan konsep tandingan kepada pemerintah atas kebijakan yang berpotensi merugikan hak-hak buruh. Lobi dan konsep itu tentu saja dalam kerangka memberikan pendidikan politik bagi anggota serikat pekerja/serikat buruh agar mereka memahami hak-haknya sebagai warga Negara yang berhak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kerangka berfikir itulah yang saat ini dilakukan oleh hampir semua serikat pekerja/serikat buruh dalam mengoreksi kebijakan yang salah yang dilakukan oleh pemerintah, Serikat pekerja harus berpikir cerdas dalam mengantisipasi kebijakan yang tidak berpihak pada buruh.