Suara Buruh Perempuan Mesti Diperhitungkan

Bidang Perempuan FSP2KI (yang memegang megaphone)
saat Aksi bersama Komite Perempuan Industrial Indonesia Council

International World Day for Decent Work telah diperingati sejak 6 tahun yang lalu setiap tanggal 7 Oktober.  Jutaan serikat buruh di seluruh dunia menggalang aksi bersama, demi pemenuhan hak-hak  buruh dan kerja yang layak.  


Serikat buruh di seluruh dunia, juga menghadapi efek buruk sistem kerja kontrak dan outsourcing, dan bentuk-bentuk kerja rentan lainnya (precarious work). Buruh perempuan adalah kelompok  yang paling rentan menjadi korban  sistem kerja kontrak dan outsourcing.
 
Momen ini digunakan untuk menggalang kampanye demi pemenuhan hak-hak serikat buruh serta menolak sistem kerja kontrak dan outsourcing serta bentuk-bentuk kerja lainnya. 

Untuk itu,pada 07 Oktober 2013,sebagai salah satu Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pulp Kertas Indonesia (FSP2KI),Suzana Br Purba (Ketua Bidang Gender),turut serta bersama-sama dengan Komite Perempuan  IndustriALL Indonesia Council menggalang aksi bersama dengan memfokuskan diri pada hak-hak buruh perempuan, khususnya pada buruh perempuan yang bekerja dalam sistem kerja kontrak dan outsourcing. 

Massa aksi yang diikuti oleh sekitar 60 orang buruh perempuan ini dengan berjalan kaki menuju kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Perwakilan massa aksi kemudian diterima oleh Dirjen Pengawasan perburuhan.
Beberapa fakta di lapangan menunjukkan, bahwa hak-hak dan kepentingan buruh perempuan telah tersandera oleh aturan hukum perburuhan, yang tidak sungguh-sungguh memberikan perlindungan terhadap hak buruh. Ditambah lagi,lemahnya peran pengawas perburuhan,untuk menindak pengusaha nakal.   
Ada beberapa permasalahan buruh perempuan, yang hingga saat ini belum terselesaikan dengan baik, antara lain : 
  • Pengabaian hak reproduksi dan maternitas. Seperti: cuti haid yang masih terganjal surat dokter, untuk memperolehnya; cuti melahirkan, yang seringkali tidak dapat diperoleh oleh buruh kontrak dan outsourcing, karena pengusaha terlebih dahulu memutus kontrak kerjanya;   
  • Pengabaian penyediaan Pojok Laktasi untuk buruh perempuan;  
  • Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Seringkali kasus penyakit akibat kerja, tidak dapat ter-advokasi dengan baik, dan minim pengawasan pengawas ketenagakerjaan,dan  
  • Diskriminasi terhadap Jaminan Kesehatan dan Tunjangan Keluarga- buruh Perempuan dianggap lajang, meskipun statusnya sudah menikah, bahkan sudah memiliki anak dan cucu. 

Untuk itu, berdasarkan persoalan-persoalan tersebut diatas, maka Komite Perempuan IndustriALL Indonesia Council,dalam kegiatan aksi tersebut dengan ini menyatakan sikap “MENOLAK PENGABAIAN TERHADAP HAK-HAK BURUH PEREMPUAN,DALAM HAL DAN BENTUK APAPUN” Sekaligus menuntut ketegasan tindakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, untuk segera melaksanakan;
  1. Menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing; 
  2. Memperkuat kerja-kerja pengawasan perburuhan kepada seluruh perusahaan-perusahaan terutama terkait perlindungan maternitas, kesehatan & keselamatan kerja bagi buruh perempuan;
  3. Memastikan tersedianya Pojok/Ruang laktasi di setiap perusahaan;
  4. Membuat Peraturan Menteri Tenaga Kerja, terkait Larangan Diskriminasi Buruh Perempuan di tempat kerja;Meratifikasi Konvensi ILO No 183 tentang Perlindungan Maternitas;

Untuk itu, berdasarkan persoalan-persoalan tersebut diatas, maka kami Komite Perempuan IndustriALL Indonesia Council, dengan ini menyatakan sikap “MENOLAK PENGABAIAN TERHADAP HAK-HAK BURUH PEREMPUAN, DALAM HAL DAN BENTUK APAPUN” Sekaligus menuntut ketegasan tindakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, untuk segera melaksanakan;

  1. Menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing; 
  2. Memperkuat kerja-kerja pengawasan perburuhan kepada seluruh perusahaan-perusahaan terutama terkait perlindungan maternitas, 
  3. kesehatan & keselamatan kerja bagi buruh perempuan;
  4. Memastikan tersedianya Pojok/Ruang laktasi di setiap perusahaan;
  5. Membuat Peraturan Menteri Tenaga Kerja, terkait Larangan Diskriminasi Buruh Perempuan di tempat kerja; 
  6. Meratifikasi Konvensi ILO No 183 tentang Perlindungan Maternitas;