TATA CARA DAN ATURAN MOGOK KERJA ( Bagian II )

Media FSP2KI-Mengacu pada peraturan perundangan Ketenagakerjaan sebagaimana dibahas diatas maka sebelum melakukan mogok kerja, maka yang wajib diberitahukan tertulis hanya pihak pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat, karena tidak ada menyebutkan harus ada izin dari Kepolisian. Hal ini berlaku apabila aksi mogok kerja yang lakukan hanya berupa aksi diam atau mogok kerja bersama-sama, maka tidak perlu meminta izin dari kepolisian.

Tetapi jika mogok kerja dilakukan dengan aksi unjuk rasa atau melakukan konvoi dapat dikategorikan sebagai kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum. Berdasarkan maka Pasal 5 jo. Pasal 6 Perkapolri No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum  wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat Kepolisian setempat, sebelum kegiatan dilakukan.

Menurut Pasal 15 Perkapolri 9/2008, penyampaian pemberitahuan dilakukan kepada pejabat kepolisian serendah-rendah tingkat Polsek dimana kegiatan akan dilakukan dan pemberitahuan tersebut sudah harus diterima Kepolisian paling lambat 3 x 24 jam sebelum kegiatan dilakukan. Apabila surat pemberitahuan sudah diberikan sesuai ketentuan, maka berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b Perkapolri 9/2008, pihak kepolisian berkewajiban segera menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dengan tembusan kepada satuan kepolisian yang terkait, instansi yang terkait, pemilik/lokasi tempat objek/sasaran penyampaian pendapat di muka umum.
.
Perlu diingat sekali lagi bahwa yang dibutuhkan dari pihak kepolisian apabila pekerja akan melakukan mogok kerja yang disertai dengan unjuk rasa adalah surat tanda terima pemberitahuan (STTP), bukan surat izin. Artinya adalah pekerja cukup melayangkan surat pemberitahuan dan pastikan serah terima surat pemberitahuan dibubuhi tanda tangan oleh penerima surat di kepolisian. Hal ini penting apabila dikemudian hari pihak kepolisian tidak mau merespon surat tersebut atau tidak mau mengeluarkan STTP yang resmi, maka aksi tetap dapat berjalan dan sah.

Jangan ragu untuk melakukannya, apabila telah terpenuhi unsur – unsur diatas.

Salam solidaritas