TEGAKKAN HUKUM, AWASI PERILAKU HUKUM PENGUSAHA

Rabu, 20 April 2016 Korwil FSP2KI Jawa Barat mendatangi Dirjen Binawas Naker di Kementrian Ketenagakerjaan RI di Jakarta. Rombongan yang dipimpin oleh Bambang Tambora selaku Korwil itu, bermaksud mengkofirmasi berbagai permasalahan yang terjadi di SPA FSP2KI wilayah Jawa Barat yakni PT. Daya Cipta Kemasindo Karawang. Sebagaimana diketahui, perusahaan tersebut banyak melakukan pelanggaran hukum, mulai union busting hingga upah dibawah UMK.

Bambang Tambora menegaskan bahwa kasus ini sebenarnya sudah dilaporkan ke Disnakertrans Kabupaten Karawang, tetapi belum selesai. Pengawas sudah melakukan pemeriksaan, ditemukan pelanggaran namun hasil pemeriksaan itu berhenti di meja Kadisnakertrans, Ahmad Suroto. Sungguh ini merupakan preseden buruk penegakan hukum perburuhan. Pertemuan dengan pengawas dari Kementrian, merekomendasikan penyelesaian kasus oleh Pengawas dari pusat untuk melanjutkan kasus yang berhenti di Karawang.

Selain kasus PT. Daya Cipta Kemasindo Karawang beserta 2 perusahaan vendornya yakni PT. Karya Manunggal Perkasa dan PT. Sampurna Jaya Indonesia, FSP2KI juga menindaklanjuti kasus yang terjadi di PT. AWPM Riau. Di perusahaan ini, kasus pelanggaran hak berserikat dan pelanggaran normatif masih terjadi.

Pada hari yang bersamaan, FSP2Ki juga bersama-sama dengan FSBK Jawa Timur dan SERBUK mendesak kinerja pengawas agar lebih tegas dan cepat merespon permasalahan. Andik, Ketua Umum FSBK Jawa Timur menyatakan bahwa dirinya, merasa penting membawa kasus perburuhan di Surabaya ke Jakarta sebab permasalahan yang berlarut di daerah harus dicarikan solusinya. (khi)