TUNTUTAN KAMI HARGA MATI

Besok Rabu, 15 Juni 2016, kawan-kawan di Serikat Pekerja Transport untuk Kepentingan Sendiri Tarahan, Lampung ( SP. TUKS TL)  akan menegaskan sikapnya terhadap berbagai ketidakadilan yang terjadi. Bukan saja karena mereka mendapatkan perlakuan tidak adil berkaitan dengan Hubungan Industrial yang tidak baik, menyangkut upah, status hubungan kerja, dan kebebasan berserikat security PT. Westpoint Indonesia ( PT. WPI) di belenggu yang juga merupakan anggota SP Tuks, perusahaan Sub kontraktor dari PT. Kaliguma.

IMG-20160609-WA0001[1]

  1. WPI yang dipimpin oleh Firman Djamal, menurut pengakuannya sebagai Ketua Asosiasi Satpam Lampung. menyatakan menolakan para sekuriti bergabung menjadi anggota serikat. Satu bukti penolakkan Bos PT. WPI ia berkeyakinan dengan surat no B/194/I/2013/BAHARKAM. Padahal, akar masalahnya sudah sangat jelas yakni pelanggaran hukum dan HAM. Sebagai BUJP, PT.WPI menyatakan dengan jumawa bahwa security ada dalam pembinaan Polda Lampung, dengan demikian security harus mengikuti komando dari Polri.

Ahmad Hafiz, Ketua SP. TUKS dengan pengurus lainnya menyatakan dalam pernyatan persnya bahwa para pekerja sudah tidak dapat bersabar lagi, maka besok (15 Juni 2016) kami akan melakukan aksi. Aksi, kami tujukan terutama kepada perusahan sebagai daya tekan agar permasalahan tuntutan kami dapat selesai. Kemungkinan kami juga akan membagi kekuatan sebahagian akan di arahkan ke Kantor Disnakertrans Kota Bandar Lampung yang di anggap lamban untuk memfasilitasi.

Tuntutan SP. Tuks  yang mereka inginkan untuk segera diselesaikan tanpa syarat/harga mati, antara ain :

  1. Pelanggaran hak kebebasan berserikat, dengan melakukan PHK terhadap pekerja yang telah begabung menjadi anggota serikat.
  2. Membayar upah pekerja dibawah ketentuan upah minimum kota Bandar Lampung
  3. Memberlakukan jam kerja diluar ketentuan waktu kerja yang berlaku.
  4. Manajemen PT.WSI tidak membayarkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
  5. Mempekerjakan pekerja security tanpa ada perjanjian kerja yang jelas.

Disamping itu juga ada permasaahan – permasalahan dari tahun – tahun sebelumnya yang belum terselesai antara lain : Tunjangan tetap, pekerja kontrak yang dipekerjakan melebihi  waktu yang ditetapkan menurut aturan yang ada, Perjanjian kerja bersama (PKB).

Apabila aksi yang menurut rencana akan digelar selama 3 hari tersebut tidak menemukan solusi, mereka mengancam akan melanjutkan pemogokkan dan akan melumpuhkan operasional bongkar muat di PT. kaliguma.