TUNTUTAN SPK TEL DI PENUHI MELEBIHI HARAPAN

Serikat Pekerja Kontraktor PT.Tanjung Enim Lestari (SPK TEL) beserta dengan 11 serikat pekerja lainnya yang semula akan melakukan aksi unjuk rasa ( unras ) pada Perusahaan outsourcing di PT.TEL, PT Wira Putra Perkasa ( WPP ) selama 3 hari, dari tanggal 14 s/d 16 Maret 2017 di batalkan! sehubungan dengan terpenuhi semua tuntutan. Semua pekerja kembali bekerja seperti biasanya.

P_20170308_154348

Tekanan aksi mempengaruhi tuntutan.
Surat pemberitahuan unras yang di dikirimkan padda Jumat,10 Maret 2017 ke Polres Muara enim yang di tembuskan ke perusahaan membuat gerah management perusahaan, SPK TEL juga meminta bantuan dari kepala pemerintahan desa untuk memberikan tekanan atas pemberlakuan perusahaan yang tidak memenuhi hak – hak normative pekerja.
SPK TEL juga memanfaatkan jaringan serikat pekerja lainnya untuk memberikan tekanan melalui Short message Service (SMS). Sms bukanlah teror tetapi semata – mata tekanan agar mau memenuhi ajakan berunding. Ternyata tekanan melalui sms berpengaruh sangat besar, banyak management yang mendapatkan sms yang mengeluhkan atas ketidanyaman tersebut.
Keberhasilan datang dari hasil perjuangan
Jeda 4 hari yang di berikan sebelum aksi benar – benar di manfaatkan oleh management WPP untuk mau berunding. Senin, 13 Maret 2017 mulai dari pukul 09:00wib pihak dari Disnaker Muara Enim, Management WPP dan Management PT.TEL selaku perusahaan pemberi kerja aktif memfasilitasi menyelesaikan masalahan, draf yang semula di usulkan oleh management WPP di tolak oleh SPK TEL kemudian direvisi sesuai dengan tuntutan awal yaitu : Keberlansungan Kerja dan Upah minimal UMK, bahkan tim perunding SP memasukkan Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) yang harus di berlakukan oleh perusahaan WPP. Isi perjanjian yang di sepakati antara lain :
1.  Pihak Pertama membayar upah sesuai dengan Upah Minim Sektoral Kabupaten Muara Enim kepada Pihak Kedua Rp. 2.495.000/ bulan dengan standar jam kerja 8 jam sehari dan/atau 40 jam dalam seminggu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pihak Pertama berjanji akan membayarkan kekurangan Upah dan Upah Lembur yang di terima Pihak Kedua selama ini sesuai dengan Perhitungan pegawai Pengawas, selambat-lambatnya tangagal 31 Maret 2017
3. Pihak Pertama menjamin keberlangsungan kerja, pekerja yang ada sekarang.
4. Pihak Pertama dengan pihak kedua membuat perjanjian kerja bersama yang di tandatangani kedua belah pihak
5. Perjanjian kerja bersama yang di sepakati kedua belah pihak menjadi aturan yang berlaku di perusahaan.
• Pembahasan Perjanjian kerja bersama di agendakan mulai Selasa 21 maret sampai dengan 25 Maret 2017 )
Berjuang itu tidak mudah, penuh dengan tantangan dan resiko ancaman, kekompakkan, dana dan waktu, tetapi itu harus di lakukan. Upah yang diterima pekerja sama dengan UMK bukanlah tolak ukur kesejahteraan pekerja, upah sama dengan umk hanya untuk memenuhi tuntutan undang – undang itupun harus dengan dirembut yang seharusnya tidak perlu di perselisihkan. Sampai kapankan pekerja harus memperselisihkan hak ?