UPAH BURUH DI INTERPENSI PP 78/205

UPAH MINUM PROPINSI PENETRALISIR PP 78/2015.

 

Elemen buruh dan parlemen RI menyatakan satu suaranya terhadap penolakan pemberlakuan PP 78/2015 tentang pengupahan yang hanya akan membuat para buruh kian menderita.


Ketua  Komisi IX DPR RI yang berasal dari Fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan,Pemerintah harus menunda pemberlakuan PP Pengupahan no 78/2015 tersebut. Untuk itu DPR RI Komisi 9 Akan segera memanggil Pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja.


“Meminta para Gubenur, Bupati/Walikota  untuk menunda pemberlakuan PP 78 dan menetapkan UMP/UMK tidak  menggunakan PP pengupahan.” Tegas Irma dalam Konferensi pers yang digelar bersama buruh di Gedung LBH Jakarta,Menteng,Jakarta,Kamis (5/11/2015).

Irma pun menyayangkan keluarnya PP 78/2015 tentang Pengupahan oleh pemerintah tidak pernah lebih dahulu dibicarakan dan didiskusikan RPP Pengupahannya dengan DPR.

“Hari ini ketua Komisi 9 Dede Yusuf machan Effendi juga telah membuat Surat pada Menaker  yg disetujui Oleh seluruh Fraksi, agar secepatnya  setelah reses DPR dapat segera membahasnya.”Tegas Irma.
Sebanyak 15 provinsi telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2016. Tercatat 15 provinsi menaikkan UMP.

Kenaikan upah pada tahun depan dari 16 provinsi tersebut bervariasi, yaitu antara 6,7 persen hingga 17,2 persen dibandingkan UMP 2015.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sesama jariangan media kenaikan upah tertinggi terjadi di provinsi Gorontolo yaitu sebesar 17,2 persen yaitu dari Rp 1,6 juta pada 2015 menjadi Rp 1,87 juta pada 2016.

 

DKI Jakarta yang naik Rp 400 ribu atau sebesar 14,5 % dari Rp 2,7 juta pada 2015 menjadi Rp 3,1 juta pada 2016.

Sulawesi Barat naik 12,6 persen dari Rp 1,65 juta pada 2015 menjadi Rp 1,86 juta pada 2016.

Kenaikan upah terendah dialami oleh provinsi Kalimantan Timur yang naik 6,7 persen dari Rp 2,02 juta pada 2015 menjadi Rp 2,16 juta pada 2016.

Kalimantan Tengah dengan kenaikan sebesar 8,5 persen dari Rp 1,89 juta pada 2015 menjadi Rp 2,05 juta pada 2016,

Sulawesi Tenggara yang naik 9 % dari Rp 1,65 juta pada 2015 menjadi Rp 1,8 juta pada 2016.

Papua, naik sebesar Rp 257.770 atau 11,5 persen dari Rp 2.193.000 pada 2015 menjadi Rp 2.450.770 pada 2016.

Sulawesi Utara, naik sebesar Rp 250.000 atau 11,5 persen dari Rp 2.150.000 pada 2015 menjadi Rp 2.400.000 pada 2016.

Sulawesi Selatan, naik sebesar Rp 230.000 atau naik 11,5 % dari Rp 2.000.000 pada 2015 menjadi Rp 2.230.000 pada 2016.

Kepulauan Riau, naik sebesar Rp 224.170 atau 11,5 % dari Rp 1.954.000 pada 2015 menjadi Rp 2.178.170 pada 2016.

Aceh, naik sebesar Rp 218.500 atau 11,5 % dari Rp 1.900.000 pada 2015 menjadi Rp 2.118.500 pada 2016.

Sulawesi Barat, naik sebesar Rp 208.500 atau 12,6 % dari Rp 1.655.500 pada 2015 menjadi Rp 1.864.000 pada 2016.

Sumatera Utara, naik sebesar Rp 186.875 atau 11,5 % dari Rp 1.625.000 pada 2015 menjadi Rp 1.811.875 pada 2016.

Sulawesi Tengah, naik sebesar Rp 170.000 atau 11,3 % dari Rp 1.500.000 pada 2015 menjadi Rp 1.670.000 pada 2016.

Papua Barat, naik sebesar Rp 165.000 atau 8,2 % dari Rp 2.015.000 pada 2015 menjadi Rp 2.180.000 pada 2016.

Kalimantang Tengah, naik sebesar Rp 161.191 atau 8,5 % dari Rp 1.896.357 pada 2015 menjadi Rp 2.057.558 pada 2016.

Nusa Tenggara Barat, naik sebesar Rp 152.950 atau 11,5 % dari Rp 1.330.000 pada 2015 menjadi Rp 1.482.950 pada 2016.

Sulawesi Tenggara, naik sebesar Rp 148.000 atau 9 % dari Rp 1.652.000 pada 2015 menjadi Rp 1.800.000 pada 2016.

Kalimantan Timur, naik sebesar Rp 135.253 atau 6,7 % dari Rp 2.026.000 pada 2015 menjadi Rp 2.161.253 pada 2016.