• Home »
  • Media »
  • WESTPOINT INDONESIA HENTIKAN SEGALA BENTUK PELANGGARAN HUKUM

WESTPOINT INDONESIA HENTIKAN SEGALA BENTUK PELANGGARAN HUKUM

Pers Release Federasi Serikat pekerja Pulp dan Kertas Indonesia & Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia 

PT. Westpoint Security Indonesia merupakan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) untuk PT. Kaliguma Trasindo berlokasi di Tarahan Bandar Lampung salah satu sub Kontraktor PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper yang bergerak di bidang pengapalan atau yang mengelola Pelabuhan. BUJP ini mempekerjakan 13 orang sebagai Security untuk mengamankan area pelabuhan, mulai tanggal 30 November 2015 sejak di tandatangin perjanjian kerja. Sekuriti menerima kontrak kerja dengan durasi waktu yang bervariasi. 

Sejak beroperasi di kawasan pelabuhan tersebut, perusahaan sangat identik dengan berbagai pelanggaran norma ketenagakerjaan yang diatur menurut undang-undang. Sebut saja upah yang dibayarkan dibawah ketetapan UMK Bandar Lampung, kelebihan kerja tidak diperhitungkan sebagai lembur, tidak dikutsertakan sebagai peserta BPJS, Seragam yang tidak sesuai ketentuan serta kontrak kerja yang tidak memenuhi ketentuan hukum. Dalam posisi ini, seharusnya sekuriti di perusahaan demi hukum menjadi PKWTT. 

Selain pelanggaran norma ketenagakerjaan, perusahaan juga melakukan pelanggaran yang lebih berat. Ahmad Hafiz, Ketua Serikat Pekerja TUKS menyatakan bahwa para sekuriti tersebut bergabung dengan serikat yang dipimpinnya, tapi perusahaan menghalanginya dengan berbagai cara. Hafiz menambahkan bahwa sejak tanggal 5 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wib pihak Managemen mulai intervensi terhadap Pekerja Security dengan memasang edaran yang di keluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Dari perlakuan ini, jelas bahwa PT.Westpoin Indonesia telah melanggar hak-hak Pekerja Security untuk berserikat sesuai dengan Undang-Undang No 21 tahun 2000 Tentang kebebasan berserikat. Hari ini, tanggal 6 Juni 2016, perusahaan memecat secara sepihak para pekerja tanpa alasan yang jelas. Meski demikian, kami yakin pemecatan ini berkaitan erat dengan aktivitasnya dalam berserikat. 

Sementara M. Fatkuroji yang akrab dipanggil Oji, salah satu tim advokasi FSP2KI Korwil Sumatera Selatan yang mendampingi sekuriti menyatakan bahwa pemecatan terhadap para pekerja merupakan bentuk arogansi perusahaan dan pihaknya sudah melaporkannya ke bagian pengawas Ketenagakerjaan pada Disnakertrans Kota Bandar Lampung. Kami akan mengawal kasus ini sampai ada penyelesaian yang jelas. Bersamaan dengan pemecatan tersebut, perusahaan telah menyiapkan sekuriti pengganti. Lebih lanjut Oji menyatakan bahwa PT. Westpoint Security Indonesia yang mengklaim dirinya bernaung dibawah binaan Kepolisian seharusnya menunjukkan sikap yang taat dan patuh terhadap hukum, bukan malah sebaliknya. 

M. Ikhsan Prajarani, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat FSP2KI memberikan penjelasan bahwa perusahaan vendor outsourcing seperti ini perlu pengawasan yang dilakukan oleh PT. TanjungEnim Lestari sebagai perusahaan induk sehingga selalu menimbulkan potensi pelanggaran yang terus menerus. Selain PT. Westpoint Security Indonesia sebagai Badan Usaha Jasa Pengamanan untuk PT.Kaliguma Transindo, PT Tanjung Enim Lestari juga menerapkan model serupa terhadap pengelolaan keamanan di Perusahaan induk dan pekerja yang bertugas melakukan perawatan mesin di pabrik. Sistem ini, menurut Ikhsan harus dihentikan. Bila mengacu pada UU 13 tahun 2003, pekerjaan yang kami lakukan sangat erat kaitannya dengan operasional perusahaan sehingga para pekerja outsourcing tersebut demi hukum seharusnya menjadi pekerja tetap di perusahaan Induk. Selain itu, demi menjaga nama baik dan martabat perusahaan yang berafiliasi bisnis dengan Marubeni grup tersebut, PT. Tanjung Enim Lestari seharusnya menghentikan semua bentuk kerja sama dengan rekanan / vendor palanggar HAM, tak terkecuali PT. PT. Westpoint Security Indonesia.